Pontianak (ANTARA Kalbar) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Kalimantan Barat mencatat di provinsi itu terjadi kekurangan sekitar 400 tenaga penyuluh KB.
Menurut Kepala Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi Edukasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Perwakilan Kalbar, Eka Sulistia Ediningsih di Pontianak, Sabtu, kekurangan tersebut setelah melihat kondisi di Kalbar saat ini.
"Di Kalbar, satu orang PLKB rata-rata menangani dan membina enam sampai tujuh desa," kata Eka Sulistia Ediningsih. Sementara di Jawa, satu penyuluh menangani rata-rata satu sampai dua desa.
Ia melanjutkan, dengan mengacu data bahwa ada 1.089 desa di Kalbar, maka dibutuhkan sedikitnya 400 PLKB.
"Kalau jumlah desanya terus bertambah, maka kekurangan akan semakin banyak," kata dia.
Ia mengungkapkan, sebelum era otonomi daerah, Kalbar memiliki lebih dari 700 PLKB. Namun sejak otonomi daerah, sebagian besar PLKB pindah tugas dan mendapatkan promosi jabatan struktural di sejumlah satuan kerja perangkat daerah tingkat kabupaten dan kota di Kalbar.
"Bahkan ada yang pindah tugas ke provinsi lain," kata Eka Sulistia Ediningsih. Saat ini, jumlah PLKB di Kalbar berkisar 328 orang. Ia yakin angka PLKB sebanyak itu akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan bidang kependudukan dan KB.
Salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak rekrutmen PLKB baru melalui pemerintah kabupaten dan kota. "BKKBN mendorong agar pemerintah kabupaten/kota dapat merekrut PLKB, dengan harapan akan mendukung suksesnya pembangunan program kependudukan dan KB," katanya menegaskan.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Menurut Kepala Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi Edukasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Perwakilan Kalbar, Eka Sulistia Ediningsih di Pontianak, Sabtu, kekurangan tersebut setelah melihat kondisi di Kalbar saat ini.
"Di Kalbar, satu orang PLKB rata-rata menangani dan membina enam sampai tujuh desa," kata Eka Sulistia Ediningsih. Sementara di Jawa, satu penyuluh menangani rata-rata satu sampai dua desa.
Ia melanjutkan, dengan mengacu data bahwa ada 1.089 desa di Kalbar, maka dibutuhkan sedikitnya 400 PLKB.
"Kalau jumlah desanya terus bertambah, maka kekurangan akan semakin banyak," kata dia.
Ia mengungkapkan, sebelum era otonomi daerah, Kalbar memiliki lebih dari 700 PLKB. Namun sejak otonomi daerah, sebagian besar PLKB pindah tugas dan mendapatkan promosi jabatan struktural di sejumlah satuan kerja perangkat daerah tingkat kabupaten dan kota di Kalbar.
"Bahkan ada yang pindah tugas ke provinsi lain," kata Eka Sulistia Ediningsih. Saat ini, jumlah PLKB di Kalbar berkisar 328 orang. Ia yakin angka PLKB sebanyak itu akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan bidang kependudukan dan KB.
Salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak rekrutmen PLKB baru melalui pemerintah kabupaten dan kota. "BKKBN mendorong agar pemerintah kabupaten/kota dapat merekrut PLKB, dengan harapan akan mendukung suksesnya pembangunan program kependudukan dan KB," katanya menegaskan.
(T011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012