Sungai Raya (ANTARA Kalbar) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kubu Raya mempertanyakan profesionalisme kinerja Sekretariat Daerah kabupaten itu, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik di beberapa media massa.
"Sangat disayangkan sebuah lembaga seperti Sekda yang notabenenya sebagai pelayan masyarakat tidak mampu memfungsikan tugasnya secara maksimal, dan bahkan untuk mengerjakan persoalan sepele saja seperti tertundanya menerbitkan SK Sarjana Pendamping Desa (SPD), yang harus membutuhkan waktu tiga bulan dan itupun masih belum cukup mengkaji dan menerbitkannya," kata Sekretaris KNPI Kubu Raya, Gubrani, Senin.
Menurutnya, hal itu merupakan fakta yang tidak mungkin bisa dihindari lagi, dimana keberadaan sekda dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat secara layak.
"Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau hanya dengan memproses satu SK saja membutuhkan waktu hingga tiga bulan untuk mengkaji dan menerbitkannya, lalu bagaimana dengan penerbitan SK-SK yang lain-lainnya. Selain pada beberapa media hari ini, beberapa NGO dan ormas yang ada di Kubu Raya juga menuntut Sekda untuk mundur," katanya.
Itu menandakan keberadaan sekda Kubu Raya perlu segera mungkin diawasi oleh lembaga terkait untuk segera dimonitor, jangan sampai lembaga sekda ini dijadikan kegiatan, hanya untuk mengawal kepentingan politik semata.
Sayangnya, saat di konfirmasi pagi tadi, usai pelaksanaan upacara peringatan Harkitnas, Hardiknas dan Hari Otda di kantor Bupati Kubu Raya, Sekda Kubu Raya, Husein Sawiek tidak bisa ditemui.
"Maaf, bapak sedang banyak tamu jadi tidak bisa ditemui," kata salah seorang staf Sekda Kubu Raya, singkat.
Upaya untuk mengkonfirmasi Husein pun terus dilakukan, di mana beberapa media di Kubu Raya berusaha untuk menelpon, namun tidak diangkat. Demikian saat di SMS, yang bersangkutan juga tidak membalasnya.
(pso-171)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Sangat disayangkan sebuah lembaga seperti Sekda yang notabenenya sebagai pelayan masyarakat tidak mampu memfungsikan tugasnya secara maksimal, dan bahkan untuk mengerjakan persoalan sepele saja seperti tertundanya menerbitkan SK Sarjana Pendamping Desa (SPD), yang harus membutuhkan waktu tiga bulan dan itupun masih belum cukup mengkaji dan menerbitkannya," kata Sekretaris KNPI Kubu Raya, Gubrani, Senin.
Menurutnya, hal itu merupakan fakta yang tidak mungkin bisa dihindari lagi, dimana keberadaan sekda dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat secara layak.
"Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau hanya dengan memproses satu SK saja membutuhkan waktu hingga tiga bulan untuk mengkaji dan menerbitkannya, lalu bagaimana dengan penerbitan SK-SK yang lain-lainnya. Selain pada beberapa media hari ini, beberapa NGO dan ormas yang ada di Kubu Raya juga menuntut Sekda untuk mundur," katanya.
Itu menandakan keberadaan sekda Kubu Raya perlu segera mungkin diawasi oleh lembaga terkait untuk segera dimonitor, jangan sampai lembaga sekda ini dijadikan kegiatan, hanya untuk mengawal kepentingan politik semata.
Sayangnya, saat di konfirmasi pagi tadi, usai pelaksanaan upacara peringatan Harkitnas, Hardiknas dan Hari Otda di kantor Bupati Kubu Raya, Sekda Kubu Raya, Husein Sawiek tidak bisa ditemui.
"Maaf, bapak sedang banyak tamu jadi tidak bisa ditemui," kata salah seorang staf Sekda Kubu Raya, singkat.
Upaya untuk mengkonfirmasi Husein pun terus dilakukan, di mana beberapa media di Kubu Raya berusaha untuk menelpon, namun tidak diangkat. Demikian saat di SMS, yang bersangkutan juga tidak membalasnya.
(pso-171)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012