Pontianak (ANTARA Kalbar) - Fraksi PPP DPRD Provinsi Kalimantan Barat mempertanyakan komitmen wakil rakyat terutama dari daerah pemilihan calon Provinsi Kapuas Raya terkait rencana pembentukan daerah otonom baru.
"Dari 15 anggota DPRD Provinsi Kalbar yang berasal dari daerah pemilihan calon Provinsi Kapuas Raya, hanya lima anggota yang setuju dan mendukung pembentukan panitia khusus Provinsi Kapuas Raya," kata Sekretaris Fraksi PPP DPRD Provinsi Kalbar, Retno Pramudya di Pontianak, Kamis.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa komitmen sesama anggota dewan dari calon Provinsi Kapuas Raya cukup memprihatinkan.
"Padahal Kapuas Raya sangat mendesak sebagai bentuk upaya mendekatkan pelayanan serta memeratakan kesejahteraan dan pembangunan di Kalbar yang sangat luas," ujar salah seorang pengusul Pansus Provinsi Kapuas Raya dan aset Pemprov Kalbar itu.
Ia juga mengungkapkan, dari 21 anggota pengusul Pansus Aset di DPRD Provinsi Kalbar, hanya 9 anggota yang tetap komitmen terhadap pembentukan pansus tersebut.
Ia melanjutkan, .fakta tersebut membuktikan bahwa integritas dan kredibilitas para wakil rakyat yang terhormat itu semakin menurun.
"Sehingga tidak salah kalau rakyat tidak percaya lagi kepada para wakilnya tersebut," kata dia.
Semula, ujar dia, ada delapan fraksi yang setuju agar kedua pansus tersebut disetujui di DPRD Provinsi Kalbar.
"Tetapi ternyata dalam perjalanannya, banyak fraksi yang berubah arah," kata Retno Pramudya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Dari 15 anggota DPRD Provinsi Kalbar yang berasal dari daerah pemilihan calon Provinsi Kapuas Raya, hanya lima anggota yang setuju dan mendukung pembentukan panitia khusus Provinsi Kapuas Raya," kata Sekretaris Fraksi PPP DPRD Provinsi Kalbar, Retno Pramudya di Pontianak, Kamis.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa komitmen sesama anggota dewan dari calon Provinsi Kapuas Raya cukup memprihatinkan.
"Padahal Kapuas Raya sangat mendesak sebagai bentuk upaya mendekatkan pelayanan serta memeratakan kesejahteraan dan pembangunan di Kalbar yang sangat luas," ujar salah seorang pengusul Pansus Provinsi Kapuas Raya dan aset Pemprov Kalbar itu.
Ia juga mengungkapkan, dari 21 anggota pengusul Pansus Aset di DPRD Provinsi Kalbar, hanya 9 anggota yang tetap komitmen terhadap pembentukan pansus tersebut.
Ia melanjutkan, .fakta tersebut membuktikan bahwa integritas dan kredibilitas para wakil rakyat yang terhormat itu semakin menurun.
"Sehingga tidak salah kalau rakyat tidak percaya lagi kepada para wakilnya tersebut," kata dia.
Semula, ujar dia, ada delapan fraksi yang setuju agar kedua pansus tersebut disetujui di DPRD Provinsi Kalbar.
"Tetapi ternyata dalam perjalanannya, banyak fraksi yang berubah arah," kata Retno Pramudya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012