Pontianak (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Aloysius mengatakan pihaknya akan menguatkan peran DPRD Kalbar dalam memprioritaskan program pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pembangunan infrastruktur ini dinilai krusial untuk mempercepat akses dan mengatasi ketimpangan antarwilayah di Kalbar, terutama di daerah terpencil yang masih memerlukan perhatian khusus," kata Aloysius di Pontianak, Selasa.
Aloysius yang baru ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kalbar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sebagai pengganti Paulus Andi Mursalin (PAM), menyampaikan bahwa salah satu fokus utama DPRD periode 2024-2029 adalah memperkuat infrastruktur dasar di Kalbar.
Dirinya menilai, pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor ini akan berdampak signifikan bagi masyarakat Kalbar yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
"Kami memahami bahwa perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas umum lainnya, adalah kebutuhan mendasar yang harus segera ditangani. Tidak hanya untuk kemajuan daerah, tetapi juga untuk mempercepat aksesibilitas dan menunjang perekonomian masyarakat," tuturnya.
Di ketahui, saat ini rasio jalan baik yang ada di Kalbar hanya sekitar 62 persen dari total jalan di Kalbar dalam kondisi baik, yang menunjukkan bahwa banyak jalan masih memerlukan perbaikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Aloysius menambahkan, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Kalbar adalah kondisi geografis yang luas dan beragam, sehingga membutuhkan perencanaan matang dan pelaksanaan bertahap.
"Infrastruktur di Kalbar tidak dapat diselesaikan sekaligus, melainkan harus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar agar hasilnya maksimal," jelasnya.
Lebih lanjut, Aloysius yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Sekadau itu menegaskan, dirinya bersama DPRD Kalbar akan menjalin sinergi yang lebih kuat dengan Pemprov Kalbar dalam pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk program di bidang infrastruktur.
Ia menyatakan bahwa kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan pembangunan di Kalbar.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau secara memadai. Harapannya, pembangunan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat, tetapi juga mengundang lebih banyak investasi yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat Kalbar," kata Aloysius.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi, adalah prioritas utama untuk mendukung transformasi ekonomi daerah13.
"Selain infrastruktur fisik, perhatian juga diberikan pada pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat," katanya.
