Pontianak (ANTARA Kalbar) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kalbar saat pemandangan umum nota keuangan APBD Perubahan Tahun 2012 mempertanyakan besarnya anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah.
"Persentasenya begitu drastis, kenaikannya sekitar Rp800 miliar," kata Sekretaris F-PPP DPRD Kalbar, Retno Pramudya di Pontianak, Rabu.
Selain itu bansos dan hibah terkesan kurang adanya pemerataan dan keadilan dalam pemberiannya, khususnya untuk rumah-rumah ibadah, kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.
"Harus adanya penjelasan dari gubernur masalah besaran anggaran hibah dan Bansos tersebut," ujar dia
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Persentasenya begitu drastis, kenaikannya sekitar Rp800 miliar," kata Sekretaris F-PPP DPRD Kalbar, Retno Pramudya di Pontianak, Rabu.
Selain itu bansos dan hibah terkesan kurang adanya pemerataan dan keadilan dalam pemberiannya, khususnya untuk rumah-rumah ibadah, kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.
"Harus adanya penjelasan dari gubernur masalah besaran anggaran hibah dan Bansos tersebut," ujar dia
(T011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012