Pontianak (ANTARA Kalbar) - Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat memberi perhatian khusus untuk percepatan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.
"Di dua daerah itu, angka total fertility rate atau TFR masih tinggi, yakni di atas tiga, lebih tinggi dibanding provinsi," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani di Pontianak, Jumat.
Ia melanjutkan, TFR Provinsi Kalbar mencapai 2,64. Namun bukan berarti daerah lain akan diabaikan atau ditinggalkan.
"Pemberian perhatian ini bukan berarti daerah lain tidak diperhatikan, namun khusus untuk Sambas dan Singkawang ini akan digarap secara khusus," kata Dwi Listyawardani.
Ia berharap, terjadi jalinan kemitraan dengan lintas sektoral dan dukungan pelaporan yang baik terus ditingkatkan.
Selain itu mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat baik dari segi kebijakan maupun pembiayaan.
"Karena di Singkawang dan Sambas, selain dihadapkan pada terbatasnya jumlah penyuluh lapang KB, juga belum memadainya biaya operasional petugas maupun program," kata Dwi Listyawardani.
Salah satunya karena keberadaan PLKB di Sambas dan Singkawang belum semuanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Mereka hanya tenaga honorer, sehingga perlu didukung biaya operasional yang memadai," ujar Dwi Listyawardani.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Di dua daerah itu, angka total fertility rate atau TFR masih tinggi, yakni di atas tiga, lebih tinggi dibanding provinsi," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani di Pontianak, Jumat.
Ia melanjutkan, TFR Provinsi Kalbar mencapai 2,64. Namun bukan berarti daerah lain akan diabaikan atau ditinggalkan.
"Pemberian perhatian ini bukan berarti daerah lain tidak diperhatikan, namun khusus untuk Sambas dan Singkawang ini akan digarap secara khusus," kata Dwi Listyawardani.
Ia berharap, terjadi jalinan kemitraan dengan lintas sektoral dan dukungan pelaporan yang baik terus ditingkatkan.
Selain itu mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat baik dari segi kebijakan maupun pembiayaan.
"Karena di Singkawang dan Sambas, selain dihadapkan pada terbatasnya jumlah penyuluh lapang KB, juga belum memadainya biaya operasional petugas maupun program," kata Dwi Listyawardani.
Salah satunya karena keberadaan PLKB di Sambas dan Singkawang belum semuanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Mereka hanya tenaga honorer, sehingga perlu didukung biaya operasional yang memadai," ujar Dwi Listyawardani.
(T011)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012