Jakarta (Antara Kalbar) - Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina menyatakan ujian nasional bisa dikembangkan dengan melakukan terobosan yang baru untuk menambah wawasan cinta Tanah Air.
"Misalnya, dengan adanya pertukaran guru-guru yang menjadi pengawas, yakni yang ada di Jawa ke luar Jawa dan sebaliknya," katanya di Jakarta, Senin.
Memberikan ulasan mengenai wacana penghapusan ujian nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dia melihat kebijakan itu kurang tepat.
"Saya kira UN itu masih sangat penting," katanya menegaskan.
Nia menilai bahwa dengan pola pertukaran guru tersebut, guru-guru pun bisa juga ikut mengevaluasi sistem pendidikan yang ada.
"Dan, tentunya menambah wawasan dan inisiatif mereka untuk mengembangkan pendidikan," katanya.
Dirinya berharap Kementerian Pendidikan harus hati-hati dalam memutuskan suatu kebijakan.
"Putuskanlah suatu kebijakan dengan dasar kebijaksanaan. Jangan karena dorongan imbas dari kesalahan implementasi UN sebelumnya," kata anggota peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Mengenai penilainnya bahwa kebijakan menghapus UN tersebut kurang tepat dengan alasan karena ketika banyak permasalahan dalam tataran implementasi UN maka sistem evaluasi mengenai pendidikan nasional atau UN dihilangkan.
"Saya kira, kebijakan demikian tidak menyentuh substasi dari kekisruhan UN beberapa waktu lalu," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Ia mengatakan bahwa mengapa UN kisruh pada waktu pelaksanaannya beberapa waktu lalu karena hanya dipahami sebatas proses administrasi atau seremonial tahunan saja bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Bukan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas dan pencapaian tujuan pendidikan kita untuk membentuk manusia Indonesia yang susila dan demokratis," demikian Nia Elvina, M.Si.
(D.Dj. Kliwantoro)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Misalnya, dengan adanya pertukaran guru-guru yang menjadi pengawas, yakni yang ada di Jawa ke luar Jawa dan sebaliknya," katanya di Jakarta, Senin.
Memberikan ulasan mengenai wacana penghapusan ujian nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dia melihat kebijakan itu kurang tepat.
"Saya kira UN itu masih sangat penting," katanya menegaskan.
Nia menilai bahwa dengan pola pertukaran guru tersebut, guru-guru pun bisa juga ikut mengevaluasi sistem pendidikan yang ada.
"Dan, tentunya menambah wawasan dan inisiatif mereka untuk mengembangkan pendidikan," katanya.
Dirinya berharap Kementerian Pendidikan harus hati-hati dalam memutuskan suatu kebijakan.
"Putuskanlah suatu kebijakan dengan dasar kebijaksanaan. Jangan karena dorongan imbas dari kesalahan implementasi UN sebelumnya," kata anggota peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Mengenai penilainnya bahwa kebijakan menghapus UN tersebut kurang tepat dengan alasan karena ketika banyak permasalahan dalam tataran implementasi UN maka sistem evaluasi mengenai pendidikan nasional atau UN dihilangkan.
"Saya kira, kebijakan demikian tidak menyentuh substasi dari kekisruhan UN beberapa waktu lalu," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Ia mengatakan bahwa mengapa UN kisruh pada waktu pelaksanaannya beberapa waktu lalu karena hanya dipahami sebatas proses administrasi atau seremonial tahunan saja bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Bukan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas dan pencapaian tujuan pendidikan kita untuk membentuk manusia Indonesia yang susila dan demokratis," demikian Nia Elvina, M.Si.
(D.Dj. Kliwantoro)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013