Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengaku optimistis pada 30 Juni 2013 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang akan dibagikan pada 15,5 juta rumah tangga sasaran selesai dibagikan.
"Saya optimistis pada tanggal 30 Juni KPS tuntas dibagikan," kata Menkokesra Agung Laksono di Jakarta, Selasa.
Dia juga menjelaskan, Dana pembuatan KPS diambil sebesar Rp30 miliar dari Rp16,5 triliun anggaran Raskin 2013.
Menurut Agung, dengan KPS masyarakat miskin dan rentan tidak hanya bisa menikmati raskin.
Pasalnya, dengan menggunakan KPS masyarakat penerima manfaat dapat menerima Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (kompensasi kenaikan BBM) yang kini sudah ada di Badan Anggaran DPR.
"Untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM tunggu tanggal 17 Juni mendatang, nanti 15,5 juta RTS mendapatkan Rp150.000 selama lima bulan yang diberikan pada bulan Juli dan September," ungkap Agung.
Agung juga membantah anggaran untuk BLSM berasal dari utang luar negeri.
Anggaran tersebut, kata Agung berasal dari APBN yang didapat dari pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga sebanyak Rp23 triliun, pengurangan subsidi BBM sebesar Rp40 Triliun, menjual surat obligasi sejumlah hampir Rp60 triliun, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran senilai Rp14 triliun.
"Kalaupun ada dari luar negeri, itu bukan utang, tetapi hibah. Dana pinjaman dari luar negeri memang dimungkinkan tapi persentasenya kecil, hanya untuk berjaga-jaga," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Saya optimistis pada tanggal 30 Juni KPS tuntas dibagikan," kata Menkokesra Agung Laksono di Jakarta, Selasa.
Dia juga menjelaskan, Dana pembuatan KPS diambil sebesar Rp30 miliar dari Rp16,5 triliun anggaran Raskin 2013.
Menurut Agung, dengan KPS masyarakat miskin dan rentan tidak hanya bisa menikmati raskin.
Pasalnya, dengan menggunakan KPS masyarakat penerima manfaat dapat menerima Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (kompensasi kenaikan BBM) yang kini sudah ada di Badan Anggaran DPR.
"Untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM tunggu tanggal 17 Juni mendatang, nanti 15,5 juta RTS mendapatkan Rp150.000 selama lima bulan yang diberikan pada bulan Juli dan September," ungkap Agung.
Agung juga membantah anggaran untuk BLSM berasal dari utang luar negeri.
Anggaran tersebut, kata Agung berasal dari APBN yang didapat dari pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga sebanyak Rp23 triliun, pengurangan subsidi BBM sebesar Rp40 Triliun, menjual surat obligasi sejumlah hampir Rp60 triliun, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran senilai Rp14 triliun.
"Kalaupun ada dari luar negeri, itu bukan utang, tetapi hibah. Dana pinjaman dari luar negeri memang dimungkinkan tapi persentasenya kecil, hanya untuk berjaga-jaga," tegasnya.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013