Garut (Antara Kalbar) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyatakan masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) segera diverifikasi dan diakomodasi oleh setiap pemerintah daerah.
"Bagi warga yang miskin yang tidak terdaftar nanti akan diverifikasi lagi," kata Agung dalam kunjungan Safari Ramadhan di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu.
Ia menuturkan, verifikasi dilakukan oleh pemerintah tingkat desa untuk mendata siapa masyarakat yang kategori miskin tidak terdaftar BLSM.
Verifikasi data BLSM itu, kata Agung, dilakukan sesuai mekanisme yang menggunakan payung hukum Menteri Dalam Negeri.
"Sudah ada mekanisme menggunakan payung hukum Mendagri," katanya.
Ia berharap, hasil verifikasi selanjutnya pemerintah daerah dapat mengakomodasi seluruh masyarakat miskin sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Pemerintah pusat, kata Agung tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk mengakomodasi masyarakat miskin yang tidak menerima BLSM, sehingga sepenuhnya dibebankan pada APBD pemerintah daerah.
"Pusat hanya menyediakan yang batasan 15,5 juta rumah tangga," katanya.
Sementara itu penyaluran BLSM tingkat nasional, kata Agung, sudah mencapai 61 persen dan ditargetkan selesai pertengahan bulan Ramadhan antara 15 sampai 20 juli.
"61 persen sudah, pertengahan Ramadhan selesai," kata Agung.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Bagi warga yang miskin yang tidak terdaftar nanti akan diverifikasi lagi," kata Agung dalam kunjungan Safari Ramadhan di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu.
Ia menuturkan, verifikasi dilakukan oleh pemerintah tingkat desa untuk mendata siapa masyarakat yang kategori miskin tidak terdaftar BLSM.
Verifikasi data BLSM itu, kata Agung, dilakukan sesuai mekanisme yang menggunakan payung hukum Menteri Dalam Negeri.
"Sudah ada mekanisme menggunakan payung hukum Mendagri," katanya.
Ia berharap, hasil verifikasi selanjutnya pemerintah daerah dapat mengakomodasi seluruh masyarakat miskin sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Pemerintah pusat, kata Agung tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk mengakomodasi masyarakat miskin yang tidak menerima BLSM, sehingga sepenuhnya dibebankan pada APBD pemerintah daerah.
"Pusat hanya menyediakan yang batasan 15,5 juta rumah tangga," katanya.
Sementara itu penyaluran BLSM tingkat nasional, kata Agung, sudah mencapai 61 persen dan ditargetkan selesai pertengahan bulan Ramadhan antara 15 sampai 20 juli.
"61 persen sudah, pertengahan Ramadhan selesai," kata Agung.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013