Pontianak (Antara Kalbar) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat mendorong percepatan pencapaian metode kontrasepsi jangka panjang agar mendekati angka nasional yang berada di kisaran 16 persen.
"Kalau di Kalbar, masih sekitar 6,7 persen. Ini masih jauh dari angka nasional," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani di Pontianak, Senin.
Sedangkan untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional, target pencapaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 27 persen pada tahun 2014.
Ia melanjutkan, untuk itu tahun ini Provinsi Kalbar menggenjot penggunaan MKJP untuk mendekati angka nasional. Diantaranya melalui program KB Kencana dengan fokus utama di dua daerah yakni Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas.
Ia menambahkan, tahun lalu, Kalbar mendapat alokasi dana sebesar Rp33 miliar di bidang kependudukan dan KB. "Tahun ini, bertambah menjadi Rp39 miliar," ungkap dia.
Penambahan itu untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengadvokasi program KB. "Selain itu, untuk mendongkrak angka MKJP di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Dwi Listyawardani.
Ia menegaskan, khusus untuk MKJP, akan dibiayai oleh pemerintah. "Baik yang baru maupun lanjutan, dengan tidak melihat latar belakang," kata dia.
Pihaknya juga memanfaatkan momentum untuk menggalang pengguna MKJP sebanyak-banyaknya. Misalnya saat pelaksanaan KB Kesehatan Bhayangkari, TNI, maupun momentum lain yang mampu mengumpulkan massa.
"Karena sifatnya sosial, maka semua digratiskan. Dan ini menunjukkan hasil," katanya.
Ia mencatat ada kenaikan jumlah pemakaian MKJP di Kalbar.
"MKJP salah satu solusi untuk menekan angka kelahiran di Kalbar yang masih di atas nasional," katanya menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kalau di Kalbar, masih sekitar 6,7 persen. Ini masih jauh dari angka nasional," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani di Pontianak, Senin.
Sedangkan untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional, target pencapaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 27 persen pada tahun 2014.
Ia melanjutkan, untuk itu tahun ini Provinsi Kalbar menggenjot penggunaan MKJP untuk mendekati angka nasional. Diantaranya melalui program KB Kencana dengan fokus utama di dua daerah yakni Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas.
Ia menambahkan, tahun lalu, Kalbar mendapat alokasi dana sebesar Rp33 miliar di bidang kependudukan dan KB. "Tahun ini, bertambah menjadi Rp39 miliar," ungkap dia.
Penambahan itu untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengadvokasi program KB. "Selain itu, untuk mendongkrak angka MKJP di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Dwi Listyawardani.
Ia menegaskan, khusus untuk MKJP, akan dibiayai oleh pemerintah. "Baik yang baru maupun lanjutan, dengan tidak melihat latar belakang," kata dia.
Pihaknya juga memanfaatkan momentum untuk menggalang pengguna MKJP sebanyak-banyaknya. Misalnya saat pelaksanaan KB Kesehatan Bhayangkari, TNI, maupun momentum lain yang mampu mengumpulkan massa.
"Karena sifatnya sosial, maka semua digratiskan. Dan ini menunjukkan hasil," katanya.
Ia mencatat ada kenaikan jumlah pemakaian MKJP di Kalbar.
"MKJP salah satu solusi untuk menekan angka kelahiran di Kalbar yang masih di atas nasional," katanya menegaskan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013