Pontianak (Antara Kalbar) - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, melatih media massa cetak dan elektronik serta organisasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengawasi Pemilu 2014.
"Pelatihan pengawasan Pemilu 2014 bagi media massa dan ormas di Kalbar diberikan dalam bentuk pemaparan materi dan narasumber yang berkompeten yakni Bawaslu dan Komosi Penyiaran Indonesia," kata Ketua Panitia Pelatihan Pengawasan Pemilu 2014, Jajang Abdullah di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan sebanyak 80 orang peserta pelatihan yang terdiri 60 orang dari Ormas, dan 20 orang dari media massa.
Abdullah berharap dengan diberikannya pelatihan kepada media massa dan ormas maka bisa mengawal agar Pilpres 2014 berjalan dengan baik dan sehat.
Sebelumnya, Minggu (8/6) di Pontianak, Ketua Bawaslu RI Muhammad menyatakan pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas dalam rangka menghadirkan partisipasi media dan ormas sebagai tanggung jawab bersama.
Pemilu 2014, menurut dia paling unik dan spesifik, banyaknya pelanggaran karena Bawaslu bekerja keras yang dibantu teman-teman media, sementara Pemilu 2009 banyak keterbatasan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu RI menambahkan keberpihakan kepala daerah, baik tingkat gubernur, bupati dan wali kota pada kampanye Pilres 2014 perlu diwaspadai.
"Seharusnya kepala daerah menentukan netralitas pada Pilpres, dan kalau cuti semua fasilitas negara harus ditinggalkan," katanya.
Ia menjelaskan banyaknya gubernur, bupati dan wali kota yang menjadi juru kampanye karena rata-rata dari partai politik, sehingga harus diwaspadai dan berpotensi awal masalah pada Pilpres 2014.
Dukungan gubernur, bupati dan wali kota tidak dilarang, tetapi tetap harus netral dan terus mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilres agar terselenggara dengan baik, katanya.
"Kami sudah menyurati Mendagri terkait masalah itu, dan saya kira para kepala daerah sudah mengerti. Kami minta mendagri untuk mengingatkan terkait masalah itu, serta akan diawasi terus,"
Bawaslu berharap Pilres berjalan lancar dan sehat, dengan terciptanya netralitas disemua pihak, mulai dari kepala daerah, KPU, Bawaslu, Panwaslu, termasuk media.
Pilpres pada 9 Juli mendatang diikuti oleh dua pasangan calon yakni nomor urut satu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, dan urut dua Joko Widodo - Jusuf Kalla.
(A057/B008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pelatihan pengawasan Pemilu 2014 bagi media massa dan ormas di Kalbar diberikan dalam bentuk pemaparan materi dan narasumber yang berkompeten yakni Bawaslu dan Komosi Penyiaran Indonesia," kata Ketua Panitia Pelatihan Pengawasan Pemilu 2014, Jajang Abdullah di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan sebanyak 80 orang peserta pelatihan yang terdiri 60 orang dari Ormas, dan 20 orang dari media massa.
Abdullah berharap dengan diberikannya pelatihan kepada media massa dan ormas maka bisa mengawal agar Pilpres 2014 berjalan dengan baik dan sehat.
Sebelumnya, Minggu (8/6) di Pontianak, Ketua Bawaslu RI Muhammad menyatakan pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas dalam rangka menghadirkan partisipasi media dan ormas sebagai tanggung jawab bersama.
Pemilu 2014, menurut dia paling unik dan spesifik, banyaknya pelanggaran karena Bawaslu bekerja keras yang dibantu teman-teman media, sementara Pemilu 2009 banyak keterbatasan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu RI menambahkan keberpihakan kepala daerah, baik tingkat gubernur, bupati dan wali kota pada kampanye Pilres 2014 perlu diwaspadai.
"Seharusnya kepala daerah menentukan netralitas pada Pilpres, dan kalau cuti semua fasilitas negara harus ditinggalkan," katanya.
Ia menjelaskan banyaknya gubernur, bupati dan wali kota yang menjadi juru kampanye karena rata-rata dari partai politik, sehingga harus diwaspadai dan berpotensi awal masalah pada Pilpres 2014.
Dukungan gubernur, bupati dan wali kota tidak dilarang, tetapi tetap harus netral dan terus mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilres agar terselenggara dengan baik, katanya.
"Kami sudah menyurati Mendagri terkait masalah itu, dan saya kira para kepala daerah sudah mengerti. Kami minta mendagri untuk mengingatkan terkait masalah itu, serta akan diawasi terus,"
Bawaslu berharap Pilres berjalan lancar dan sehat, dengan terciptanya netralitas disemua pihak, mulai dari kepala daerah, KPU, Bawaslu, Panwaslu, termasuk media.
Pilpres pada 9 Juli mendatang diikuti oleh dua pasangan calon yakni nomor urut satu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, dan urut dua Joko Widodo - Jusuf Kalla.
(A057/B008)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014