Pontianak (Antara Kalbar) - Para calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu Presiden 9 Juli, hingga kini belum pernah bicara mengenai isu dan persoalan, serta upaya mengatasi permasalahan lingkungan, kata Direktur Lembaga Gemawan Kalimantan Barat, Laili Khairnur, di Pontianak.
"Belum ada yang bicara tentang lingkungan secara gamblang. Padahal ada massa mengambang yang harus jadi perhatian dan mereka itu ada di kampung-kampung," kata Laili Khairnur saat Seminar Nasional bertema "Sengkarut Tata Kelola Hutan dan Lahan di Kalbar : korupsi, aktor dan patronase politik-bisnis" di Pontianak, Selasa.
Lembaga Gemawan, adalah lembaga yang peduli pada isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sejumlah wilayah di Kalbar.
Menurut Laili, isu lingkungan harusnya menjadi perhatian para calon presiden karena mereka akan mendapat mandat dari rakyat. Isu lingkungan merupakan isu penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu masyarakat perlu tahu bagaimana pandangan dan pendapat para calon presiden, terkait dengan permasalahan lingkungan di Indonesia dewasa ini.
Menurut Laili ada masyarakat di kampung-kampung yang bersentuhan langsung dengan persoalan lingkungan. Mereka adalah massa mengambang yang di antaranya belum memiliki pilihan siapa di antara dua pasangan capres dan cawapres yang layak dipilih pada Pilpres nanti.
"Siapa di antara para capres dan cawapres itu yang peduli dan memberikan perhatian serius terhadap lingkungan dan upaya apa yang akan mereka lakukan ke depan terkait isu lingkungan," katanya.
Sementara terkait seminar, Laili menambahkan, seminar nasional tersebut digelar sehari, guna mengungkapkan hasil temuan riset terkait isu korupsi, aktor dan patronase bisnis di Kalbar, juga untuk menggali masukan dari para pihak yang peduli terkait peta jalan tata kelola hutan dan lahan yang adil dan berkelanjutan di Kalbar. Selain itu, seminar tersebut juga menawarkan agenda masyarakat sipil terkait tata kelola hutan dan lahan di Kalbar, kepada pemerintah daerah dan tim sukses masing-masing capres dan cawapres di Kalbar.
Pembicara seminar, menurut Laili, sedianya mendatangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun batal karena utusan KPK gagal memperoleh tiket penerbangan tujuan Jakarta-Pontianak.
Namun pembicara lainnya, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) diwakili koordinator bidang hukum dan peradilan, Emerson Junto.
Kemudian Mumu Mujahir dari Epistema Institute. Yakni lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan hidup yang didirikan oleh Yayasan Epistema.
Pembicara lainnya, Heppy Hendrawan, dari Swandiri Institute Kalbar. Yakni lembaga penelitian dan konsultan nirlaba, yang peduli pada isu lingkungan yang berkelanjutan, anti korupsi dan demokrasi, dan menempatkan perspektif gender sebagai lintas sektoral.
Menurut Laili, hasil dari seminar adalah rekomendasi yang akan diserahkan kepada tim pemenangan para capres dan cawapres di Kalbar untuk disampaikan kepada para kandidat presiden dan wakil presiden Pilpres 9 Juli mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Belum ada yang bicara tentang lingkungan secara gamblang. Padahal ada massa mengambang yang harus jadi perhatian dan mereka itu ada di kampung-kampung," kata Laili Khairnur saat Seminar Nasional bertema "Sengkarut Tata Kelola Hutan dan Lahan di Kalbar : korupsi, aktor dan patronase politik-bisnis" di Pontianak, Selasa.
Lembaga Gemawan, adalah lembaga yang peduli pada isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sejumlah wilayah di Kalbar.
Menurut Laili, isu lingkungan harusnya menjadi perhatian para calon presiden karena mereka akan mendapat mandat dari rakyat. Isu lingkungan merupakan isu penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu masyarakat perlu tahu bagaimana pandangan dan pendapat para calon presiden, terkait dengan permasalahan lingkungan di Indonesia dewasa ini.
Menurut Laili ada masyarakat di kampung-kampung yang bersentuhan langsung dengan persoalan lingkungan. Mereka adalah massa mengambang yang di antaranya belum memiliki pilihan siapa di antara dua pasangan capres dan cawapres yang layak dipilih pada Pilpres nanti.
"Siapa di antara para capres dan cawapres itu yang peduli dan memberikan perhatian serius terhadap lingkungan dan upaya apa yang akan mereka lakukan ke depan terkait isu lingkungan," katanya.
Sementara terkait seminar, Laili menambahkan, seminar nasional tersebut digelar sehari, guna mengungkapkan hasil temuan riset terkait isu korupsi, aktor dan patronase bisnis di Kalbar, juga untuk menggali masukan dari para pihak yang peduli terkait peta jalan tata kelola hutan dan lahan yang adil dan berkelanjutan di Kalbar. Selain itu, seminar tersebut juga menawarkan agenda masyarakat sipil terkait tata kelola hutan dan lahan di Kalbar, kepada pemerintah daerah dan tim sukses masing-masing capres dan cawapres di Kalbar.
Pembicara seminar, menurut Laili, sedianya mendatangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun batal karena utusan KPK gagal memperoleh tiket penerbangan tujuan Jakarta-Pontianak.
Namun pembicara lainnya, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) diwakili koordinator bidang hukum dan peradilan, Emerson Junto.
Kemudian Mumu Mujahir dari Epistema Institute. Yakni lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan hidup yang didirikan oleh Yayasan Epistema.
Pembicara lainnya, Heppy Hendrawan, dari Swandiri Institute Kalbar. Yakni lembaga penelitian dan konsultan nirlaba, yang peduli pada isu lingkungan yang berkelanjutan, anti korupsi dan demokrasi, dan menempatkan perspektif gender sebagai lintas sektoral.
Menurut Laili, hasil dari seminar adalah rekomendasi yang akan diserahkan kepada tim pemenangan para capres dan cawapres di Kalbar untuk disampaikan kepada para kandidat presiden dan wakil presiden Pilpres 9 Juli mendatang.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014