Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah tengah menyusun grand desain pembangunan kependudukan Indonesia tahun 2011 - 2035 terkait hasil Sensus Penduduk yang tidak sesuai dengan perkiraan awal.
Asisten Deputi bidang Kependudukan dan KB, Kemenkokesra Budianto di Pontianak, Selasa menuturkan, penyusunannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga melalui lima kelompok kerja.
Diantaranya kelompok kerja pengendalian kuantitas penduduk yang diketuai oleh Kepala BKKBN Pusat.
Kemudian kelompok kerja peningkatan kualitas penduduk dengan ketua Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan.
Lalu, kelompok kerja pembangunan keluarga yang diketuai oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, kelompok kerja penataan dan mobilitas penduduk yang diketuai oleh Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Terakhir, kelompok kerja pembangunan data base penduduk yang diketuai oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dia, dokumen grand desain kependudukan itu sudah jadi dan kini masih menunggu Peraturan Presiden setelah diparaf oleh lima menteri terkait.
"Jadi, kita sedang menunggu hasilnya. Kalau dokumen dan payung hukumnya sudah ada, akan kita sosialisasikan kepada pemerintah daerah," kata Budianto.
Hasil proyeksi kependudukan itu juga sudah diserahkan ke Presiden terpilih, Joko Widodo yang disambut dengan rencana pembentukan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Ia mengutip pernyataan Joko Widodo bahwa kependudukan merupakan permasalahan bangsa di masa yang akan datang.
"Kalau tidak dibenahi sejak awal, maka bisa menyesal di masa yang akan datang, karena sumber daya manusia penduduk kita yang menyangkut kuantitas dan kualitasnya masih banyak yang ngumpul di Pulau Jawa, meskipun sebelumnya telah dibagi beberapa koridor-koridor ekonomi di MP3I untuk penyebarannya," kata Budianto.
Kependudukan, lanjut dia, juga menjadi tugas pemerintahan mendatang untuk bisa mewujudkan kesejahteraan penduduk di setiap daerah.
(T011/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Asisten Deputi bidang Kependudukan dan KB, Kemenkokesra Budianto di Pontianak, Selasa menuturkan, penyusunannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga melalui lima kelompok kerja.
Diantaranya kelompok kerja pengendalian kuantitas penduduk yang diketuai oleh Kepala BKKBN Pusat.
Kemudian kelompok kerja peningkatan kualitas penduduk dengan ketua Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan.
Lalu, kelompok kerja pembangunan keluarga yang diketuai oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, kelompok kerja penataan dan mobilitas penduduk yang diketuai oleh Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Terakhir, kelompok kerja pembangunan data base penduduk yang diketuai oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dia, dokumen grand desain kependudukan itu sudah jadi dan kini masih menunggu Peraturan Presiden setelah diparaf oleh lima menteri terkait.
"Jadi, kita sedang menunggu hasilnya. Kalau dokumen dan payung hukumnya sudah ada, akan kita sosialisasikan kepada pemerintah daerah," kata Budianto.
Hasil proyeksi kependudukan itu juga sudah diserahkan ke Presiden terpilih, Joko Widodo yang disambut dengan rencana pembentukan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Ia mengutip pernyataan Joko Widodo bahwa kependudukan merupakan permasalahan bangsa di masa yang akan datang.
"Kalau tidak dibenahi sejak awal, maka bisa menyesal di masa yang akan datang, karena sumber daya manusia penduduk kita yang menyangkut kuantitas dan kualitasnya masih banyak yang ngumpul di Pulau Jawa, meskipun sebelumnya telah dibagi beberapa koridor-koridor ekonomi di MP3I untuk penyebarannya," kata Budianto.
Kependudukan, lanjut dia, juga menjadi tugas pemerintahan mendatang untuk bisa mewujudkan kesejahteraan penduduk di setiap daerah.
(T011/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014