Jakarta (Antara Kalbar) - Seorang pengamat dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya, pelaksanaan pilkada oleh rakyat justru dapat menghemat anggaran sekitar Rp7 triliun.
"Kalau dihitung, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau oleh DPRD menghabiskan sekitar Rp17 triliun, sedangkan pilkada langsung hanya memerlukan Rp10 triliun," kata peneliti FITRA, Maulana, di Jakarta, Kamis.
Ia menyatakan tidak sepakat dengan anggapan bahwa pilkada langsung itu menghambur-hamburkan uang, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah kebocoran anggaran di Indonesia.
"Itu tidak seberapa demi tegaknya demokrasi," katanya.
Menurutnya, efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat bisa dilakukan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai demokratis.
"Tujuan utama demokrasi tidak boleh tereliminasi oleh permasalahan teknis, seperti anggaran," ujarnya.
Maulana menambahkan, pemerintah dan parlemen harus menjawab tantangan melalui agenda perubahan undang-undang.
"Perubahan itu diharapkan mampu menciptakan desain baru sehingga efisiensi anggaran pilkada dapat terwujud tanpa harus mengabaikan prinsip utama partisipasi warga," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kalau dihitung, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau oleh DPRD menghabiskan sekitar Rp17 triliun, sedangkan pilkada langsung hanya memerlukan Rp10 triliun," kata peneliti FITRA, Maulana, di Jakarta, Kamis.
Ia menyatakan tidak sepakat dengan anggapan bahwa pilkada langsung itu menghambur-hamburkan uang, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah kebocoran anggaran di Indonesia.
"Itu tidak seberapa demi tegaknya demokrasi," katanya.
Menurutnya, efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat bisa dilakukan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai demokratis.
"Tujuan utama demokrasi tidak boleh tereliminasi oleh permasalahan teknis, seperti anggaran," ujarnya.
Maulana menambahkan, pemerintah dan parlemen harus menjawab tantangan melalui agenda perubahan undang-undang.
"Perubahan itu diharapkan mampu menciptakan desain baru sehingga efisiensi anggaran pilkada dapat terwujud tanpa harus mengabaikan prinsip utama partisipasi warga," pungkasnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014