Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pemerintah Kubu Raya, bersama Tim Evaluasi Daerah Kabupaten Layak Anak, melakukan persiapan dan pemetaan Kubu Raya menuju Kabupaten Layak Anak.
"Kegiatan ini diprakarsai Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kubu Raya. Turut hadir pada acara ini anggota Gugus Tugas KLA, Perwakilan SKPD terkait dan Perwakilan Camat dari 9 Kecamatan di Kubu Raya," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kubu Raya, Titus Nursiwan di Sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta membangun komitmen partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan yang terlibat, dalam upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Kubu Raya menjadi Kabupaten Layak Anak.
Titus menjelaskan bahwa tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan perubahan KHA dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, tahapan pengembangan KLA sendiri meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan.
"Adapun kriteria Kabupaten/Kota Layak Anak menurut PERMENPPPA Nomor 12 Tahun 2011 diantaranya adalah, adanya kebijakan dan penganggaran yang mendukung, partisipasi Kubu Raya yang tinggi, adanya pelatihan KHA bagi aparatur, tersedianya database/profil Kubu Raya, partisipasi masyarakat, peran dunia usaha, cakupan akta kelahiran, persentase ASI eksklusif dan adanya kawasan rokok," kata Titus.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus, menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang terikat peraturan hasil Konvensi Hak Anak (KHA), dimana terdapat tiga kewajiban utama Negara/Daerah yaitu pemenuhan hak-hak anak, melindungi dan menghargai pandangan anak.
Untuk itu menurut Hermanus, komitmen untuk menjadi Kabupaten Layak Anak serta memberikan porsi perhatian khusus terhadap upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.
"Terhadap kebijakan pembentukan Kabupaten Layak Anak, kami selaku Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mendukung penuh, dan mengimbau seluruh dinas/instansi yang terdapat program-program kerja yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak," katanya.
Dia juga meminta agar seluruh SKPD yang ada agar dapat terintegrasikan, menyatukan persepsi, memberikan bantuan, dukungan serta perhatian terhadap program-program perlindungan dan fasilitas anak, sehingga harapan menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud.
Hermanus mengatakan, bahwa persiapan menuju Kabupaten Layak Anak, juga terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, salah satunya dengan telah dibentuknya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kubu Raya yang melibatkan Dinas/Instansi serta camat di jajaran Pemkab Kubu Raya.
"Dengan telah dibentuknya Gugus Tugas KLA, diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan Pemkab Kubu Raya menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), tentunya dengan dukungan semua pihak dan DPRD KKR," tuturnya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kegiatan ini diprakarsai Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kubu Raya. Turut hadir pada acara ini anggota Gugus Tugas KLA, Perwakilan SKPD terkait dan Perwakilan Camat dari 9 Kecamatan di Kubu Raya," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kubu Raya, Titus Nursiwan di Sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta membangun komitmen partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan yang terlibat, dalam upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Kubu Raya menjadi Kabupaten Layak Anak.
Titus menjelaskan bahwa tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan perubahan KHA dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, tahapan pengembangan KLA sendiri meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan.
"Adapun kriteria Kabupaten/Kota Layak Anak menurut PERMENPPPA Nomor 12 Tahun 2011 diantaranya adalah, adanya kebijakan dan penganggaran yang mendukung, partisipasi Kubu Raya yang tinggi, adanya pelatihan KHA bagi aparatur, tersedianya database/profil Kubu Raya, partisipasi masyarakat, peran dunia usaha, cakupan akta kelahiran, persentase ASI eksklusif dan adanya kawasan rokok," kata Titus.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus, menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang terikat peraturan hasil Konvensi Hak Anak (KHA), dimana terdapat tiga kewajiban utama Negara/Daerah yaitu pemenuhan hak-hak anak, melindungi dan menghargai pandangan anak.
Untuk itu menurut Hermanus, komitmen untuk menjadi Kabupaten Layak Anak serta memberikan porsi perhatian khusus terhadap upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.
"Terhadap kebijakan pembentukan Kabupaten Layak Anak, kami selaku Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mendukung penuh, dan mengimbau seluruh dinas/instansi yang terdapat program-program kerja yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak," katanya.
Dia juga meminta agar seluruh SKPD yang ada agar dapat terintegrasikan, menyatukan persepsi, memberikan bantuan, dukungan serta perhatian terhadap program-program perlindungan dan fasilitas anak, sehingga harapan menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud.
Hermanus mengatakan, bahwa persiapan menuju Kabupaten Layak Anak, juga terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, salah satunya dengan telah dibentuknya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kubu Raya yang melibatkan Dinas/Instansi serta camat di jajaran Pemkab Kubu Raya.
"Dengan telah dibentuknya Gugus Tugas KLA, diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan Pemkab Kubu Raya menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), tentunya dengan dukungan semua pihak dan DPRD KKR," tuturnya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015