Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat, Samuel mengatakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2016, pelayanan publik di 13 Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) Kalbar semakin baik.
"Penilaian yang disurvei yakni soal pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan terjadi peningkatan semakin baik," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Dikatakannya pelayanan 13 Kantor Samsat yang mendapat penilaian baik tersebut meliputi Samsat Wilayah I Pontianak, Samsat Wilayah II Pontianak, Mempawah, Singkawang, Bengkayang Sambas, Ngabang, Sanggau, Sintang, Ketapang, Putussibau, Sekadau dan Samsat Melawi.
"Survei dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden atau wajib pajak dan melakukan peninjauan langsung serta wawancara sejauh mana kinerja pelayanan publik yang dirasakan masyarakat," tuturnya.
Sementara indikator dari apa yang dinilai untuk SKM tersebut kata Samuel meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan , biaya, produk spesifikasi jenis, pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta pengaduan, saran dan masukan.
"Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja yang diberikan penyelenggara pelayanan publik," kata dia.
Ia menegaskan bahwa penyusunan SKM yang dilaksanakan setiap tahun itu dimaksudkan sebagai evaluasi dan bahan acuan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di unit kerja yang bersangkutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Penilaian yang disurvei yakni soal pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan terjadi peningkatan semakin baik," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Dikatakannya pelayanan 13 Kantor Samsat yang mendapat penilaian baik tersebut meliputi Samsat Wilayah I Pontianak, Samsat Wilayah II Pontianak, Mempawah, Singkawang, Bengkayang Sambas, Ngabang, Sanggau, Sintang, Ketapang, Putussibau, Sekadau dan Samsat Melawi.
"Survei dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden atau wajib pajak dan melakukan peninjauan langsung serta wawancara sejauh mana kinerja pelayanan publik yang dirasakan masyarakat," tuturnya.
Sementara indikator dari apa yang dinilai untuk SKM tersebut kata Samuel meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan , biaya, produk spesifikasi jenis, pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta pengaduan, saran dan masukan.
"Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja yang diberikan penyelenggara pelayanan publik," kata dia.
Ia menegaskan bahwa penyusunan SKM yang dilaksanakan setiap tahun itu dimaksudkan sebagai evaluasi dan bahan acuan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di unit kerja yang bersangkutan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016