Pontianak (Antara Klabar) - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalbar, Muklis Bentara menyatakan bahwa seluruh anggota Gapki berkomitmen dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.
"Komitmen itu telah kita tuangkan dalam program kerja pengurus Gapki tahun 2017. Program itu fokus pada pemantapan dan koordinasi Karhutla di Kalbar," ujarnya saat memberikan sambutan perdananya usai pengukuhan Gapki Kalbar periode 2017-2020 di Pontianak, Senin.
Muklis menjelaskan mengapa pihaknya menganggap penting antisipasi penanganan Karhutla di Kalbar yang juga menjadi skala prioritas kepengurusannya lantaran potensi Karhutla di Kalbar besar.
"Apalagi katanya Kalbar memiliki lahan gambut dan diprediksikan tahun ini masa kemarau lebih panjang,"kata dia.
Sementara untuk program lainnya yang akan dilakukan kepengurusannya yakni soal moratorium sawit, pengelolaan lahan gambut dan ikut menciptakan iklim kondusif bagi agroindustri kelapa sawit di Kalbar.
"Mengenai percepatan perkebunan sawit terhadap sertifikasi ISPO di Kalbar juga akan kita lakukan. Kemudian tidak lupa akan ada percepatan ekosistem esensial di perkebunan sawit di Kalbar," katanya.
Terhadap pemerintah Kalbar ia meminta pembinaan agar apa yang menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak multi tafsir di lapangan. Sehingga dengan demikian usaha perkebunan sawit menjadi primadona dalam devisa Indonesia.
"Kita mohon juga dengan gubernur setiap tiga bulan sekali untuk memberikan ruang konsultasi bagi kami membicarakan kondisi perkebunan sawit terkini dan bersama bagaimana menjawab persoalan yang dihadapi," terangnya.
Untuk kondisi luas perkebunan sawit di Kalbar yang tertanam saat ini katanya sudah mencapai 1,4 juta hektare dan 352 hektare adalah milik petani mandiri.
(U.KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Komitmen itu telah kita tuangkan dalam program kerja pengurus Gapki tahun 2017. Program itu fokus pada pemantapan dan koordinasi Karhutla di Kalbar," ujarnya saat memberikan sambutan perdananya usai pengukuhan Gapki Kalbar periode 2017-2020 di Pontianak, Senin.
Muklis menjelaskan mengapa pihaknya menganggap penting antisipasi penanganan Karhutla di Kalbar yang juga menjadi skala prioritas kepengurusannya lantaran potensi Karhutla di Kalbar besar.
"Apalagi katanya Kalbar memiliki lahan gambut dan diprediksikan tahun ini masa kemarau lebih panjang,"kata dia.
Sementara untuk program lainnya yang akan dilakukan kepengurusannya yakni soal moratorium sawit, pengelolaan lahan gambut dan ikut menciptakan iklim kondusif bagi agroindustri kelapa sawit di Kalbar.
"Mengenai percepatan perkebunan sawit terhadap sertifikasi ISPO di Kalbar juga akan kita lakukan. Kemudian tidak lupa akan ada percepatan ekosistem esensial di perkebunan sawit di Kalbar," katanya.
Terhadap pemerintah Kalbar ia meminta pembinaan agar apa yang menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak multi tafsir di lapangan. Sehingga dengan demikian usaha perkebunan sawit menjadi primadona dalam devisa Indonesia.
"Kita mohon juga dengan gubernur setiap tiga bulan sekali untuk memberikan ruang konsultasi bagi kami membicarakan kondisi perkebunan sawit terkini dan bersama bagaimana menjawab persoalan yang dihadapi," terangnya.
Untuk kondisi luas perkebunan sawit di Kalbar yang tertanam saat ini katanya sudah mencapai 1,4 juta hektare dan 352 hektare adalah milik petani mandiri.
(U.KR-DDI/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017