Sambas (Antara kalbar) - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat, Gemawan yang membantu pemetaan desa partisipatif.
"Kita sangat mengapresiasi Lembaga Gemawan yang telah bersusah payah melaksanakan program pemetaan partisipatif ini. Kita akui, informasi terkait tapal batas desa sering menjadi momok bagi pemerintah di desa dan kabupaten," ujar kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas, Yusran, saat dihubungi di Sambas, Senin.
Yusran menjelaskan potensi konflik acap kali muncul ke permukaan akibat tidak sinkronnya informasi tapal batas antardesa, terlebih dengan masuknya investasi perkebunan. Hal ini menjadi penyebab munculnya konflik agraria antardesa dan masyarakatnya.
"Potensi munculnya masalah atau konflik juga menitik beratkan pada faktor belum tuntasnya tapal batas desa. Dengan adanya program pemetaan partisipatif oleh lembaga Gemawan sangat kita apresiasi," kata dia.
Ia menjelaskan desa memiliki magnet yang amat kuat, dengan nawacita presiden membangun daerah pinggiran dan desa, komitmen ini telah diimplementasikan selama dua tahun.
"Desa telah mendapatkan kucuran dana yang luar biasa, karenanya desa memerlukan lebih banyak pendampingan," kata dia.
Sementara itu Kepala Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Jube Herzami, mengatakan adanya program pemetaan partisipatif oleh lembaga Gemawan diharapkan bisa menekan munculnya konflik antardesa.
"Sekarang satu dua meter luas tanah di daerah pedesaan sangatlah berharga. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan sawit yang melakukan investasi," kata dia.
Jube juga berjanji akan membantu program pemetaan partisipatif ini secara maksimal.
"Kita telah anggarkan di Apades agar pemetaan ini bisa diselesaikan," katanya.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kita sangat mengapresiasi Lembaga Gemawan yang telah bersusah payah melaksanakan program pemetaan partisipatif ini. Kita akui, informasi terkait tapal batas desa sering menjadi momok bagi pemerintah di desa dan kabupaten," ujar kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas, Yusran, saat dihubungi di Sambas, Senin.
Yusran menjelaskan potensi konflik acap kali muncul ke permukaan akibat tidak sinkronnya informasi tapal batas antardesa, terlebih dengan masuknya investasi perkebunan. Hal ini menjadi penyebab munculnya konflik agraria antardesa dan masyarakatnya.
"Potensi munculnya masalah atau konflik juga menitik beratkan pada faktor belum tuntasnya tapal batas desa. Dengan adanya program pemetaan partisipatif oleh lembaga Gemawan sangat kita apresiasi," kata dia.
Ia menjelaskan desa memiliki magnet yang amat kuat, dengan nawacita presiden membangun daerah pinggiran dan desa, komitmen ini telah diimplementasikan selama dua tahun.
"Desa telah mendapatkan kucuran dana yang luar biasa, karenanya desa memerlukan lebih banyak pendampingan," kata dia.
Sementara itu Kepala Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Jube Herzami, mengatakan adanya program pemetaan partisipatif oleh lembaga Gemawan diharapkan bisa menekan munculnya konflik antardesa.
"Sekarang satu dua meter luas tanah di daerah pedesaan sangatlah berharga. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan sawit yang melakukan investasi," kata dia.
Jube juga berjanji akan membantu program pemetaan partisipatif ini secara maksimal.
"Kita telah anggarkan di Apades agar pemetaan ini bisa diselesaikan," katanya.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017