Putussibau (Antara Kalbar) - Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengakui baru saja menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo guna membahas persoalan kebakaran hutan dan ladang.
Karena itu ia kini tidak henti - henti megimbau masyarakatnya agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebab terkait kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi sorotan dunia.
"Seluruh kepala daerah dikumpulkan presiden membahas karhutla termasuk Kapolres dan Dandim," kata Nasir di hadapan petani saat panen raya di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Senin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Karena itu ia kini tidak henti - henti megimbau masyarakatnya agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebab terkait kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi sorotan dunia.
"Seluruh kepala daerah dikumpulkan presiden membahas karhutla termasuk Kapolres dan Dandim," kata Nasir di hadapan petani saat panen raya di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Senin.
Ditegaskan Nasir pelaku pembakar hutan dan lahan akan ditindak tegas itu sesuai instruksi presiden.
"Kami di posisi serba salah disisi lain itu aturan yang harus dilaksanakan," tutur Nasir.
Ia mengatakan tahun lalu persoalan tersebut masih bisa dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum agar masyarakat yang membakar lahan pertanian (ladang) tidak diproses, namun saat ini pihaknya tidak bisa berbuat banyak sebab aturan harus dilaksanakan.
"Setiap rapat forum komunikasi pimpinan daerah karhutla selalu dibahas bagaimana solusi agar masyarakat tidak ada yang terjerat hukum," kata Nasir.
Lebih lanjut Nasir mengatakan saat ini teknologi sudah canggih setiap kebakaran sekecil apapun di daerah bisa terpantau langsung di pusat.
"Jadi kami tidak bisa lagi melindungi masyarakat jika ada yang membakar lahan," tegas Nasir.
Disampaikan Nasir dampak dari kebakaran hutan dan lahan sangat luas seperti terganggunya kesehatan, transportasi bahkan mengganggu aktivitas sekolah bahkan Indonesia salah satu negara yang disoroti dunia.
Untuk itu Nasir mengimbau agar jangan ada masyarakat yang membakar hutan maupun lahan, sebab dapat berurusan dengan hukum.
(KR-TFT/N005)
"Kami di posisi serba salah disisi lain itu aturan yang harus dilaksanakan," tutur Nasir.
Ia mengatakan tahun lalu persoalan tersebut masih bisa dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum agar masyarakat yang membakar lahan pertanian (ladang) tidak diproses, namun saat ini pihaknya tidak bisa berbuat banyak sebab aturan harus dilaksanakan.
"Setiap rapat forum komunikasi pimpinan daerah karhutla selalu dibahas bagaimana solusi agar masyarakat tidak ada yang terjerat hukum," kata Nasir.
Lebih lanjut Nasir mengatakan saat ini teknologi sudah canggih setiap kebakaran sekecil apapun di daerah bisa terpantau langsung di pusat.
"Jadi kami tidak bisa lagi melindungi masyarakat jika ada yang membakar lahan," tegas Nasir.
Disampaikan Nasir dampak dari kebakaran hutan dan lahan sangat luas seperti terganggunya kesehatan, transportasi bahkan mengganggu aktivitas sekolah bahkan Indonesia salah satu negara yang disoroti dunia.
Untuk itu Nasir mengimbau agar jangan ada masyarakat yang membakar hutan maupun lahan, sebab dapat berurusan dengan hukum.
(KR-TFT/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017