Duduk Perkara Umrah Dijelaskan Penyelenggara Pada Kemenag

Jakarta (Antara Kalbar) - Pimpinan penyelenggara umrah First Travel, Andika Surachman menyatakan bahwa pihaknya telah menjelaskan kepada Kementerian Agama duduk perkara sebenarnya soal tertundanya pemberangkatan sejumlah jamaah.

"Kami beserta jajaran sudah dipanggil Kemenag pada Selasa (18/4/) siang dan diterima oleh Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Muhajirin Yanis untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan," katanya di Jakarta, Jumat.

Sehubungan dengan itu, kata dia, pihaknya tengah berusaha menyelesaikan segala masalah yang berkenaan dengan penundaan pemberangkatan umrah 2017.

"Dengan bantuan dan dukungan pemerintah, saat ini kami tengah mengupayakan penyelesaian terbaik untuk kemaslahatan bersama. Yang penting kami fokus melayani kebutuhan jamaah sampai semuanya selesai dulu. Kami berusaha keras menyelesaikan semua amanah dengan cara yang baik," katanya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu solusi yang sempat ditawarkan  First Travel adalah dengan menyewa pesawat Saudi Arabia (SA) yang dapat menjamin visa.

Namun, diakui bahwa konsekuensinya, ada biaya tambahan dari jamaah karena harga tiket pada bulan Rajab dan Ramadhan selalu lebih tinggi ketimbang waktu biasa.

Saat ini, First Travel juga kembali mendata ulang seluruh jamaah yang sudah mendapatkan "First Travelar Program Promo" dan masih tertunda keberangkatannya dengan memprioritaskan pendaftar terdepan.    

   

Pihaknya juga meminta para jamaah tetap sabar dan tenang, serta mendoakan penyelesaian terbaik untuk keberangkatan ibadah suci yang sudah ditunggu-tunggu.

Sementara itu, manajemen First Travel juga terdengar bahwa penundaan keberangkatan jamaah umroh disinyalir karena adanya sejumlah pelaku yang tergabung dalam empat asosiasi melakukan pemboikotan terhadap pengurusan visa dan paspor jamaah umroh First Travel, termasuk kasus yang berhubungan dengan pemutusan kontrak  dengan pihak maskapai penerbangan di Tanah Air.

Kondisi inilah yang dinilai menjadi penyebab terganggunya jadwal dan keberangkatan jamaah umroh ke Tanah Suci, dan manajemen menilai sangat merugikan jamaah.

Ia mengatakan bahwa mesti diingat, program promo yang ditawarkan First Travel adalah upaya membantu jamaah untuk melaksanakan ibadah, bukan sekadar tur wisata untuk bersenang-senang.  

   

"Kami sangat prihatin atas kejadian yang dialami para jamaah dan terus berupaya menyelesaikan semua persoalan agar jamaah bisa berangkat umroh dengan lancar dan tenang," kata Andika Surachman.  

   

Solihin, salah satu jamaah progam promo First Travel menyayangkan peristiwa itu.

"Kami sekeluarga sangat menyayangkan kejadian pemboikotan ini, karena selama menggunakan jasa kami sangat terbantu dengan pelayanannya selama melaksanakan umrah," katanya.  

   

Jamaah lainnya, Anwar mengimbau agar persaingan bisnis dilakukan dengan cara-cara yang sehat.

"Dengan cara pemboikotan, bukan hanya First Travel yang rugi, tapi jamaah juga dirugikan, apalagi ini adalah untuk kemaslahatan umat Islam dalam menjalankan ibadah umrah," katanya.

Sementara itu, melalui laman https://www.kemenag.go.id disebutkan bahwa Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag Muhajirin Yanis didampingi Kasubdit PIHK Iwan Dartiwan dan Plh Kasi Pengawasan Zakaria Ansori membenarkan pemanggilan manajemen First Travel.

"Kami panggil First Travel untuk mengklarifikasi berbagai hal yang berkembang di lapangan, terutama terkait adanya sekitar 270 jamaah yang tertunda keberangkatannya. Juga melakukan 'crosscheck' atas data yang ditemukan di lapangan untuk mengetahui penyebab sesungguhnya," kata Muhajirin Yanis.

Kemenag juga menanyakan masalah penjadwalan ulang keberangkatan sejumlah jamaah umrah First Travel. Mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo ini mengaku mendapatkan keluhan tentang adanya sejumlah jamaah yang mengalami penundaan pemberangkatan.

Ada juga jamaah yang mengadu terkait urutan keberangkatan. Meski mendaftar lebih dahulu, mereka mengaku ada jamaah lain yang mendaftar belakangan malah didahulukan.

"Ada temuan di lapangan, jamaah yang seharusnya berangkat belakangan, didahulukan. Jamaah yang seharusnya berangkat lebih awal mengetahui itu sehingga mereka bereaksi dan menuntut ada kepastian keberangkatan," ujarnya.

Terkait hal ini, Muhajirin telah meminta kepada pihak First Travel untuk segera memberikan jadwal keberangkatan yang pasti kepada jamaah. Selain itu, mereka juga diminta untuk segera mendata ulang jamaah yang mendaftar promo sejak tahun 2015 dan hingga saat ini belum mendapatkan jadwal keberangkatan atau sudah mendapat jadwal tapi masih tertunda.

"Mereka berkomitmen untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan keberangkatannya," kata Muhajirin.

"Apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, pihak Kemenag akan terus memantau dan mendalami apakah ini betul-betul dilaksanakan," tambahnya.

 (A035/J. Tarigan)