Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya berharap pemerintah pusat untuk menyetujui berbagai proyek pembangunan yang diajukan Pemprov Kalbar pada tahun 2018, terutama proyek nasional di daerah perbatasan.
"Kita tentu sangat berharap agar berbagai proyek pembangunan yang kita ajukan pada tahun 2018 bisa diluluskan oleh pemerintah pusat, mengingat proyek pembangunan yang kita usulkan ini bersifat strategis dan prioritas," kata Christiandy usai menghadiri Musrenbangnas 2018 di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, beberapa proyek pembangunan yang diajukan oleh Pemprov Kalbar tahun 2018, di antaranya Pengembangan Pelabuhan Kijing, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Prasarana Penunjang Entikong, Kabupaten Sanggau.
Selain itu, juga ada Pembangunan PLBN dan prasarana penunjang Nanga Badau, Kapuas Hulu, Pembangunan PLBN dan prasarana penunjang Aruk Kabupaten Sambas, serta Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Landak dan lain sebagainya.
Christiandy menyatakan, Pemprov Kalbar sangat bersyukur karena pada tahun 2017 beberapa proyek pembangunan PLBN yang ada bisa direalisasikan. Untuk itu, dirinya berharap, beberapa proyek lainnya di wilayah inti PLBN tersebut juga bisa diteruskan tahun 2018 mendatang.
Terkait hal tersebut, dirinya memastikan pelaksanaan pembangunan fisik zona inti sudah 100 persen. Sedangkan untuk pelaksanaan fisik zona pendukung masih dalam proses.
Sedangkan untuk PLBN Aruk dan Nanga Badau, menurutnya perlu ditambahkan petugas PNS dari Kementerian Perhubungan untuk pengurusan kendaraan yang keluar masuk.
"Berdasarkan temuan di lapangan saat ini, untuk mengurus road tax kendaraan yang akan masuk Malaysia harus ke PLBN Entikong Sanggau. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Gubernur Kalbar dihadapan Presiden beberapa bulan yang lalu," katanya.
Sedangkan proyek strategis nasional lainnya yakni pembangunan Pelabuhan Kijing. Tahapan saat ini yakni masih harus menunggu Peraturan Presiden terkait penugasan Kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Christiandy Sanjaya berharap peraturan itu segera diterbitkan untuk percepatan pembangunan. Hal ini juga didukung pengalihan jalan nasional yang melewati kawasan pelabuhan.
"Begitu juga dengan proyek lainnya, kita mengharapkan dukungan pemerintah terhadap Kawasan Industri Prioritas yang ada di Kalbar masih sangat diperlukan terutama penganggaran pembangunan jalan akses dan dukungan pengolahan air bersih," tuturnya.
Sementara itu, dalam sambutan Pembuka Musrenbang Nasional, Presiden RI Joko Widodo menekankan, agar baik di Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten, kota memberikan prioritas pada apa yang ingin dikerjakan. Prioritas tersebut tidak perlu banyak-banyak, fokus di bawah tiga sampai lima prioritas.
"Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang," kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2017.
Menurut Presiden, hampir di semua daerah, sesuai APBD dan APBN yang dibacanya, merupakan rutinitas dan mengulang-ulang. Kalau ada tambahan anggaran, misalnya APBD atau APBN ada tambahan 10 persen, langsung semua dinas naik 10 persen.
"Di Kementerian juga sama, naik 10 persen semuanya, jangan seperti itu lagi. Kelihatannya ini sepele, tapi kalau tidak kita ubah, tidak akan kita memperoleh hasil yang baik," kata Jokowi.
Kemudian, Presiden juga menyinggung mengenai APBN dan APBD dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Presiden mengingatkan kepada jajarannya, karena pemerintah fokus pada infrastruktur dan investasi, maka 65 persen anggaran seharusnya diarahkan semuanya kesana.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017