Sambas (Antara Kalbar) - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menargetkan Kebun Raya Sambas (KRS) yang terletak di kawasan peruntukan lainnya di Desa Sabung, Kecamatan Subah untuk diresmikan pada 2019 mendatang.
"Saya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan LIPI pada saat berada di Kebun Raya Bogor. Pemda Sambas saat ini hanya perlu pembentukan Unit pelaksana Teknis dan sertifikasi lahan. Sedangkan Perda telah ada," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Sabtu.
Atbah menjelaskan untuk UPT kabupaten dulunya berada di dinas perkebunan dan kehutanan namun karena sekarang diambil alih provins sehingg UPT tentang KRS ada di bawah Bappeda.
"Sertifikasi lahan telah dianggarkan dan ditargetkan tahun ini sertifikasi lahan selesai. Agar semua lancar kita mengandeng Badan Pertanahan Nasional Pusat karena tingkat kabupaten tidak bisa," kata dia.
Atbah mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan Pemda Sambas dalam urusan untuk sertifikasi lahan agar KRS segera terwujud.
"Saya meminta warga yang terkait dengan lahan bisa berkomunikasi dengan Pemda Sambas dengan baik-baik sebab ini merupakan aset negara bukan milik pribadi yang kegunaannya nanti untuk kita semua. KRS akan dijadikan wilayah konservasi penelitian dunia," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa KRS Sambas yang luasannya mencapai 200 hektare tersebut merupakan yang terluas dan terlengkap di dunia.
"KRS kita merupakan terluas di dunia. Sedangkan untuk Kebun Raya Bogor saja hanya 85 hektare. Kemudian kalau Kebun Raya yang ada di Jerman hanya 5 Hektare. Dengan hadirnya KRS akan menjadi peluang Sambas dikenal di mata dunia dan bisa meningkatkan PAD Sambas terutama di sektor parawisata," harapnya.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Saya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan LIPI pada saat berada di Kebun Raya Bogor. Pemda Sambas saat ini hanya perlu pembentukan Unit pelaksana Teknis dan sertifikasi lahan. Sedangkan Perda telah ada," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Sabtu.
Atbah menjelaskan untuk UPT kabupaten dulunya berada di dinas perkebunan dan kehutanan namun karena sekarang diambil alih provins sehingg UPT tentang KRS ada di bawah Bappeda.
"Sertifikasi lahan telah dianggarkan dan ditargetkan tahun ini sertifikasi lahan selesai. Agar semua lancar kita mengandeng Badan Pertanahan Nasional Pusat karena tingkat kabupaten tidak bisa," kata dia.
Atbah mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan Pemda Sambas dalam urusan untuk sertifikasi lahan agar KRS segera terwujud.
"Saya meminta warga yang terkait dengan lahan bisa berkomunikasi dengan Pemda Sambas dengan baik-baik sebab ini merupakan aset negara bukan milik pribadi yang kegunaannya nanti untuk kita semua. KRS akan dijadikan wilayah konservasi penelitian dunia," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa KRS Sambas yang luasannya mencapai 200 hektare tersebut merupakan yang terluas dan terlengkap di dunia.
"KRS kita merupakan terluas di dunia. Sedangkan untuk Kebun Raya Bogor saja hanya 85 hektare. Kemudian kalau Kebun Raya yang ada di Jerman hanya 5 Hektare. Dengan hadirnya KRS akan menjadi peluang Sambas dikenal di mata dunia dan bisa meningkatkan PAD Sambas terutama di sektor parawisata," harapnya.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017