Pontianak (Antaranews Kalbar) - Penerapan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, masih menunggu hasil survei dari pemekab setempat.
"Secara prinsip kami pengusaha SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan) sangat mendukung program BBM satu harga untuk wilayah di Indonesia dan terutama di Kayong Utara yang meliputi pulau-pulau yang selama ini terdapat perbedaan harga," kata pengusaha SPDN Yuli Puwito saat dihubungi di Sukadana, Kamis.
Ia menjelaskan, belum diterapkan program BBM satu harga tersebut, dikarenakan belum tersediaa data penyaluran dan titik penyaluran yang ditetapkan oleh Pemkab Kayong Utara untuk penentuan harga angkutannya.
"Kami sangat mendukung dan berharap agar program BBM satu harga segera diberlakukan," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk pemberlakukan program BBM satu harga, perlu adanya pengaturan dari pemerintaha kabupaten, terkait menetapkan harga angkutan resmi untuk masing masih daerah dan kepulauan, sehingga dapat diketahui berapa biaya angkut dan biaya lainnya.
Karena menurut dia, dalam sistem penyaluran BBM satu harga, pihak penyalur harus mampu menyediakan tanki dan alat angkut yang standar.
"Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Pemkab Kayong Utara terkait pelaksanaan program BBM satu harga tersebut," katanya.
(U.A057/B/N002)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Secara prinsip kami pengusaha SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan) sangat mendukung program BBM satu harga untuk wilayah di Indonesia dan terutama di Kayong Utara yang meliputi pulau-pulau yang selama ini terdapat perbedaan harga," kata pengusaha SPDN Yuli Puwito saat dihubungi di Sukadana, Kamis.
Ia menjelaskan, belum diterapkan program BBM satu harga tersebut, dikarenakan belum tersediaa data penyaluran dan titik penyaluran yang ditetapkan oleh Pemkab Kayong Utara untuk penentuan harga angkutannya.
"Kami sangat mendukung dan berharap agar program BBM satu harga segera diberlakukan," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk pemberlakukan program BBM satu harga, perlu adanya pengaturan dari pemerintaha kabupaten, terkait menetapkan harga angkutan resmi untuk masing masih daerah dan kepulauan, sehingga dapat diketahui berapa biaya angkut dan biaya lainnya.
Karena menurut dia, dalam sistem penyaluran BBM satu harga, pihak penyalur harus mampu menyediakan tanki dan alat angkut yang standar.
"Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Pemkab Kayong Utara terkait pelaksanaan program BBM satu harga tersebut," katanya.
(U.A057/B/N002)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018