Kalbar usulkan penambahan lokasi penyalur BBM satu harga di 28 kecamatan

Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan penambahan lokasi tertentu untuk pembangunan penyalur program BBM satu harga di 28 kecamatan di Kalbar.

"Menindaklanjuti surat BPH Migas pada tanggal 1 Februari 2021, Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengusulkan penambahan lokasi tertentu pembangunan penyalur program BBM satu harga. Dari usulan awal, Pemerintah Provinsi Kalbar menambahkan lokasi tertentu berjumlah 28 kecamatan," kata Ria Norsan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Teknis Usulan Penambahan Lokasi Tertentu Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga secara virtual, bertempat di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalbar.

Dia mengatakan, saat ini terdapat penambahan usulan lokasi tertentu dari luar yang diusulkan tersebut, yaitu dari Kabupaten Sambas, Sintang, Ketapang, dan Kubu Raya melalui surat ke BPH Migas.

Dirinya berharap agar usulan penambahan lokasi tertentu pembangunan penyalur BBM satu harga dapat diterima, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kalbar.

"Saya harap usulan ini dapat diterima, sehingga penyediaan BBM di Kalbar dapat terdistribusikan ke seluruh masyarakat pengguna demi kenyamanan dan kelancaran dalam mewujudkan pembangunan di Kalbar," kata Ria Norsan.

Ria Norsan menjelaskan, program ini diselenggarakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM 1 harga pada wilayah terluar, terdepan dan tertinggal. Provinsi Kalbar memiliki luas wilayah 147.275,26 km2, dan memiliki 14 kabupaten/kota. Ada delapan kabupaten serta 174 kecamatan, yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Dalam rapat ini, dirinya mengatakan saat ini masih terdapat kecamatan yang belum memiliki penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya penyalur jenis BBM tertentu (solar bersubsidi) dan jenis BBM khusus penugasan (bensin premium) di Kalimantan Barat.

"Akibatnya masyarakat biasa membeli bahan bakar minyak dari pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Dia juga mengatakan program ini merupakan langkah tepat tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan secara nasional.

"Ini merupakan program yang sangat tepat dan paling diminati oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan penyaluran BBM satu harga," kata mantan Bupati Mempawah dua periode ini.