Sukadana (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Barat, Provinsi Kalimantana, Sarnawi menyatakan masyarakat dan nelayan di kepulauan salah satunya Pulau Maya sudah lama mendambakan kehadiran SPBU yang menjual BBM satu harga yang baru saya diresmikan oleh BPH-Migas.
"Masyarakat kepulauan yang bermukim di 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) merupakan dambaan masyarakat kepulauan yang selama ini mengeluhkan mendapat harga minyak dengan harga tinggi," kata Sarnawi di Sukadana, Kamis.
Dia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPH Migas yang telah meresmikan SPBU satu harga pada Rabu (17/6) tersebut yang telah didambakan oleh masyarakat khususnya daerah kepulauan di Kayong Utara.
Pulau Maya yang memiliki penduduk 5.000 Kepala Keluarga tersebar di lima desa ini sangat membutuhkan BBM yang harganya sama dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, salah satunya program BBM satu harga yang baru saja diresmikan oleh BPH-Migas tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kayong Utara, Tomo
"Pertama kami akan mengawasi kuota, jangan sampai kouta yang dikeluarkan Pertamina tidak sesuai saat sampai disini, kemudian pengawasan mengenai harga yang harus sesuai dengan yang telah ditetapkan pihak Pertamina, serta BBM subsidi itu harus tepat sasaran, yakni bagi masyarakat dan para nelayan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPH-Migas, M Fanshurullah Asa saat meresmikan BBM satu harga di Kecamatan Pulau Maya, Rabu (17/6) mengatakan, peresmian BBM satu harga ini, karena pemerintah ingin mewujudkan keadilan, dan tidak hanya jargon, yang dibuktikan dengan diresmikannya program BBM satu harga di Pulau Maya.
Dia menjelaskan, dengan diresmikannya BBM satu harga tersebut, maka sebanyak 2.000 nelayan dan 500 kapal motor milik nelayan yang sebelumnya membeli BBM ke tingkat pengecer dengan harga tinggi, kini mereka sudah bisa membeli BBM dengan harga sama dengan yang dijual di kota-kota, yakni premium Rp6.450/liter, dan solar Rp5.150/liter.
"Untuk di Kabupaten Kayong Utara sendiri akan dibangun kembali dalam waktu dekat BBM satu harga di Kepulauan Karimata, sehingga kami berharap agar pemerintah dan Pertamina mempermudah pengurusan izinnya," ujarnya.
Dirinya juga berharap agar penyaluran BBM satu harga ini diawasi ketat oleh semua pihak terkait, baik TNI/Polri dan pemerintah setempat, agar penyalurannya tepat sasaran.
"BBM subsidi jangan sampai dijual ke pihak industri, karena ini hak masyarakat kecil seperti nelayan. Kami berharap dengan membeli BBM satu harga ini, maka keuntungan para nelayan lebih besar lagi, sehingga mereka balik ke rumah dengan hati yang lebih bahagia lagi," ujarnya.
