Ngabang (Antaranews Kalbar) - Calon Gubernur Kalimantan Barat dengan nomor urut 2, Karolin Margret Natasa menyatakan dirinya bersama Cawagub Kalimantan Barat, Suryadman Gidot siap untuk mendorong percepatan pembangunan dry port di PLBN Entikong yang saat ini masih mengalami kendala.
"Informasi terakhir yang kita dapat dari proses pembangunan dry port (pelabuhan daratan) di PLBN Terpadu Entikong ini ada kendala untuk pembuatan jalur akses kendaraan kargo keluar masuk Indonesia-Malaysia di sana," kata Karolin di Ngabang, Rabu.
Diketahui, katanya, untuk membangun jalur itu harus dilakukan pemotongan bukit di batas Entikong-Tebedu namun belum bisa dilakukan karena harus ada koordinasi kembali dengan pemerintah Malaysia untuk pelaksanaannya.
"Selain memerlukan koordinasi dari pemerintah pusat dan negara tetangga, dorongan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan, sehingga ini juga harus menjadi salah satu perhatian kita dalam mempercepat pembangunannya," tuturnya.
Dikatakannya, saat menghadiri peresmian PLBN Entikong, PLBN itu masih berfungsi hanya sebagai pos lintas batas manusia. Belum ada persiapan mengenai lalu lintas barang, padahal kegiatan ekspor impor di kawasan tersebut sangat besar nilainya.
"Seperti yang diketahui, pada proyek pelabuhan daratan tersebut pun akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung, termasuk semacam area makan yang juga berfungsi sebagai tempat memamerkan produk unggulan dari Kalimantan. Dengan demikian, dry port ini juga akan berfungsi sebagai sarana promosi produk-produk unggulan Indonesia," kata Karolin.
Menurutnya, pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Jokowi-JK tentu sangat mengharapkan, kegiatan ekspor dan impor di kawasan tersebut akan meningkat sejalan dengan hadirnya dry port itu. Diharapkan pula, Indonesia akan lebih banyak mengekspor dari Entikong ketimbang impor.
Dari data Kementerian PU, lanjutnya, proses pembebasan lahan untuk pembangunan dry port Entikong sudah dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBN 2017 senilai Rp9,2 miliar. Kemudian, pembangunan tahap I juga menggunakan dana APBN 2017 senilai Rp48,725 miliar.
Selanjutnya, pembangunan tahap II PLBN Entikong dilakukan dengan dana APBN 2017 senilai Rp9,46 miliar. Terakhir, pembangunan tahap III dilakukan dengan dana APBN 2018 senilai Rp76,46 miliar.
"Upaya untuk memaksimalkan PLBN yang ada di Kalbar, merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan proses pembangunan di Kalbar. Harapan kita jika ini semua sudah selesai, tentu manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kalbar," kata Karolin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Informasi terakhir yang kita dapat dari proses pembangunan dry port (pelabuhan daratan) di PLBN Terpadu Entikong ini ada kendala untuk pembuatan jalur akses kendaraan kargo keluar masuk Indonesia-Malaysia di sana," kata Karolin di Ngabang, Rabu.
Diketahui, katanya, untuk membangun jalur itu harus dilakukan pemotongan bukit di batas Entikong-Tebedu namun belum bisa dilakukan karena harus ada koordinasi kembali dengan pemerintah Malaysia untuk pelaksanaannya.
"Selain memerlukan koordinasi dari pemerintah pusat dan negara tetangga, dorongan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan, sehingga ini juga harus menjadi salah satu perhatian kita dalam mempercepat pembangunannya," tuturnya.
Dikatakannya, saat menghadiri peresmian PLBN Entikong, PLBN itu masih berfungsi hanya sebagai pos lintas batas manusia. Belum ada persiapan mengenai lalu lintas barang, padahal kegiatan ekspor impor di kawasan tersebut sangat besar nilainya.
Baca juga:
Karolin-Gidot siap kawal kelanjutan pembangunan infrastruktur
Karolin - Gidot siap jadikan Sanggau etalase perbatasan
Karolin-Gidot siap maksimalkan potensi ekonomi hijau Kalimantan Barat
Karolin janji percepat pembangunan Polres Kubu Raya
Karolin-Gidot siap kawal kelanjutan pembangunan infrastruktur
Karolin - Gidot siap jadikan Sanggau etalase perbatasan
Karolin-Gidot siap maksimalkan potensi ekonomi hijau Kalimantan Barat
Karolin janji percepat pembangunan Polres Kubu Raya
"Seperti yang diketahui, pada proyek pelabuhan daratan tersebut pun akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung, termasuk semacam area makan yang juga berfungsi sebagai tempat memamerkan produk unggulan dari Kalimantan. Dengan demikian, dry port ini juga akan berfungsi sebagai sarana promosi produk-produk unggulan Indonesia," kata Karolin.
Menurutnya, pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Jokowi-JK tentu sangat mengharapkan, kegiatan ekspor dan impor di kawasan tersebut akan meningkat sejalan dengan hadirnya dry port itu. Diharapkan pula, Indonesia akan lebih banyak mengekspor dari Entikong ketimbang impor.
Dari data Kementerian PU, lanjutnya, proses pembebasan lahan untuk pembangunan dry port Entikong sudah dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBN 2017 senilai Rp9,2 miliar. Kemudian, pembangunan tahap I juga menggunakan dana APBN 2017 senilai Rp48,725 miliar.
Selanjutnya, pembangunan tahap II PLBN Entikong dilakukan dengan dana APBN 2017 senilai Rp9,46 miliar. Terakhir, pembangunan tahap III dilakukan dengan dana APBN 2018 senilai Rp76,46 miliar.
"Upaya untuk memaksimalkan PLBN yang ada di Kalbar, merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan proses pembangunan di Kalbar. Harapan kita jika ini semua sudah selesai, tentu manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kalbar," kata Karolin.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018