Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kalangan DPRD Singkawang mendukung langkah Wali Kota setempat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan tanpa ada pungutan liar (pungli).
"Langkah ini sangat saya apresiasi dan dukung dengan sepenuhnya," kata Anggota DPRD Kota Singkawang, Anewan, Sabtu.
Sebagaimana kita ketahui, katanya, pungli sangat meresahkan masyarakat dan sangat tidak bisa ditolerir lagi.?"Karena pungli sangat merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah," ujarnya.
Dengan adanya langkah nyata ini, dia berharap pungli di Kota Singkawang dapat diatasi. Sehingga kepada setiap OPD, pintanya, supaya dapat bekerja dengan maksimal tanpa pungli.
Menurutnya pula, zona bebas pungli tentu sudah sesuai dengan visi misi nawacita Presiden RI, Joko Widodo. "Sehingga diharapkan sejalan dengan visi misi Singkawang Hebat," ungkapnya.
Legislator dari Partai Nasdem ini menambahkan, ada berbagai jenis layanan publik di berbagai sektor yang sangat rentan pungli.
Contoh layanan publik yang memiliki kerawanan terhadap pungli adalah yang berkaitan dengan pembuatan surat menyurat atau keterangan pribadi.
"Untuk di wilayah Pemkot sendiri, pembuatan KTP, Surat Ijin Usaha, kepengurusan paspor, sertifikat, dan beberapa izin dalam pelayanan publik merupakan beberapa sektor yang rawan terhadap pungli," jelasnya.
Untuk itu, dia menegaskan jika di dalam pelayanan publik ada biaya yang harus dikeluarkan, haruslah mencantumkan dengan jelas dan transparan besaran biayanya.
Termasuk berapa lama waktu pelayanan yang ada, berapa biaya, dan kalau gratis tulis yang jelas bahwa memang harus gratis.
Namun, katanya, kalau masih ada kata-kata istilah terserah mau kasih berapa atau seikhlasnya itu adalah bagian dari pungli.
"Saya harapkan dan mengajak untuk bersama-sama melihat dan mensurvei terkait pungli yang terjadi di masyarakat," kata dia.
Dimana sosialisasi ini juga untuk pencegahan, jangan tunggu sudah ditangkap.
"Gandeng pihak terkait seperti kepolisian dan inspektorat karena ini adalah tugas mereka. Dan kepada masyarakat diharapkan juga proaktif jika menjadi korban pungli jangan segan-segan untuk melapor," pintanya.
Baca juga: Wali kota ajak perangkat daerah tidak korupsi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Langkah ini sangat saya apresiasi dan dukung dengan sepenuhnya," kata Anggota DPRD Kota Singkawang, Anewan, Sabtu.
Sebagaimana kita ketahui, katanya, pungli sangat meresahkan masyarakat dan sangat tidak bisa ditolerir lagi.?"Karena pungli sangat merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah," ujarnya.
Dengan adanya langkah nyata ini, dia berharap pungli di Kota Singkawang dapat diatasi. Sehingga kepada setiap OPD, pintanya, supaya dapat bekerja dengan maksimal tanpa pungli.
Menurutnya pula, zona bebas pungli tentu sudah sesuai dengan visi misi nawacita Presiden RI, Joko Widodo. "Sehingga diharapkan sejalan dengan visi misi Singkawang Hebat," ungkapnya.
Legislator dari Partai Nasdem ini menambahkan, ada berbagai jenis layanan publik di berbagai sektor yang sangat rentan pungli.
Contoh layanan publik yang memiliki kerawanan terhadap pungli adalah yang berkaitan dengan pembuatan surat menyurat atau keterangan pribadi.
"Untuk di wilayah Pemkot sendiri, pembuatan KTP, Surat Ijin Usaha, kepengurusan paspor, sertifikat, dan beberapa izin dalam pelayanan publik merupakan beberapa sektor yang rawan terhadap pungli," jelasnya.
Untuk itu, dia menegaskan jika di dalam pelayanan publik ada biaya yang harus dikeluarkan, haruslah mencantumkan dengan jelas dan transparan besaran biayanya.
Termasuk berapa lama waktu pelayanan yang ada, berapa biaya, dan kalau gratis tulis yang jelas bahwa memang harus gratis.
Namun, katanya, kalau masih ada kata-kata istilah terserah mau kasih berapa atau seikhlasnya itu adalah bagian dari pungli.
"Saya harapkan dan mengajak untuk bersama-sama melihat dan mensurvei terkait pungli yang terjadi di masyarakat," kata dia.
Dimana sosialisasi ini juga untuk pencegahan, jangan tunggu sudah ditangkap.
"Gandeng pihak terkait seperti kepolisian dan inspektorat karena ini adalah tugas mereka. Dan kepada masyarakat diharapkan juga proaktif jika menjadi korban pungli jangan segan-segan untuk melapor," pintanya.
Baca juga: Wali kota ajak perangkat daerah tidak korupsi
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018