Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Fanshurullah Asa mendorong percepatan pembangunan subpenyalur untuk mempercepat penerapan kebijakan bahan bakar minyak satu harga di seluruh Indonesia.
"Dari 253 lokasi yang diusulkan di 16 provinsi, yang terealisasi baru 16 lokasi di enam provinsi," kata Fanshurullah saat Sosialisasi Implementasi Sub-Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga secara nasional di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa.
Di Kalbar, lanjut dia, ada dua lokasi subpenyalur yakni di Batu Ampar dan Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya.
Ia menambahkan, ada 7.250 penyalur di seluruh Indonesia mulai dari SPBU, SPDN maupun AMPS.
Menurut dia, angka tersebut tidak ideal kalau dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk di Indonesia.
Ia mencontohkan di Pulau Jawa satu SPBU menjangkau radius 30 kilometer per segi. Di luar Jawa, jangkauannya mencapai 500 kilometer per segi.
Bahkan di daerah 3T (terluar, terdepan, terjauh), malah mencapai 1.200 kilometer per segi.
"Penyalur belum mampu menjangkau semua daerah di Indonesia," katanya. Hal itu memungkinkan karena di daerah 3T antara investasi dan pengembalian modal membutuhkan waktu yang lama hingga belasan tahun sehingga tidak menarik minat investor.
"Subpenyalur menjadi salah satu solusi karena modalnya pun tidak besar, dari Rp70 juta hingga Rp200 juta," kata dia
Selain itu, dengan sebaran yang lebih luas, penerapan BBM subsidi satu harga dapat lebih banyak dinikmati masyarakat luas.
Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad menambahkan, subpenyalur merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat untuk menyalurkan BBM subsidi ke anggotanya.
"Jadi, tidak boleh dijual ke masyarakat umum diluar kelompoknya," kata Henry Ahmad.
Dalam satu hari, tiap subpenyalur mendapat alokasi maksimal tiga ribu liter. Subpenyalur mendapat kompensasi dari ongkos angkut yang ditetapkan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya Nora Sari Arani mengatakan, dalam operasional subpenyalur cukup menemui tantangan.
"Bahkan pernah saat pengiriman ditangkap aparat sehingga memang perlu sosialisasi tentang hal ini," kata Nora.
Pemkab Kubu Raya sebelumnya telah mempersiapkan berbagai peraturan terkait persiapan dan penyaluran BBM subsidi melalui sub penyalur. Adanya sub penyalur juga membuat pengecer yang menjual BBM subsidi jauh diatas harga normal terdesak.
Anggota Komisi VII Katherina Angela Ondoen menyatakan mendukung pembentukan subpenyalur BBM subsidi guna mempercepat realisasi BBM satu harga di seluruh Indonesia.
Baca juga: BPH Migas Gandeng Pemuda Muhammadiyah Awasi Distribusi BBM
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Dari 253 lokasi yang diusulkan di 16 provinsi, yang terealisasi baru 16 lokasi di enam provinsi," kata Fanshurullah saat Sosialisasi Implementasi Sub-Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga secara nasional di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa.
Di Kalbar, lanjut dia, ada dua lokasi subpenyalur yakni di Batu Ampar dan Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya.
Ia menambahkan, ada 7.250 penyalur di seluruh Indonesia mulai dari SPBU, SPDN maupun AMPS.
Menurut dia, angka tersebut tidak ideal kalau dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk di Indonesia.
Ia mencontohkan di Pulau Jawa satu SPBU menjangkau radius 30 kilometer per segi. Di luar Jawa, jangkauannya mencapai 500 kilometer per segi.
Bahkan di daerah 3T (terluar, terdepan, terjauh), malah mencapai 1.200 kilometer per segi.
"Penyalur belum mampu menjangkau semua daerah di Indonesia," katanya. Hal itu memungkinkan karena di daerah 3T antara investasi dan pengembalian modal membutuhkan waktu yang lama hingga belasan tahun sehingga tidak menarik minat investor.
"Subpenyalur menjadi salah satu solusi karena modalnya pun tidak besar, dari Rp70 juta hingga Rp200 juta," kata dia
Selain itu, dengan sebaran yang lebih luas, penerapan BBM subsidi satu harga dapat lebih banyak dinikmati masyarakat luas.
Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad menambahkan, subpenyalur merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat untuk menyalurkan BBM subsidi ke anggotanya.
"Jadi, tidak boleh dijual ke masyarakat umum diluar kelompoknya," kata Henry Ahmad.
Dalam satu hari, tiap subpenyalur mendapat alokasi maksimal tiga ribu liter. Subpenyalur mendapat kompensasi dari ongkos angkut yang ditetapkan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya Nora Sari Arani mengatakan, dalam operasional subpenyalur cukup menemui tantangan.
"Bahkan pernah saat pengiriman ditangkap aparat sehingga memang perlu sosialisasi tentang hal ini," kata Nora.
Pemkab Kubu Raya sebelumnya telah mempersiapkan berbagai peraturan terkait persiapan dan penyaluran BBM subsidi melalui sub penyalur. Adanya sub penyalur juga membuat pengecer yang menjual BBM subsidi jauh diatas harga normal terdesak.
Anggota Komisi VII Katherina Angela Ondoen menyatakan mendukung pembentukan subpenyalur BBM subsidi guna mempercepat realisasi BBM satu harga di seluruh Indonesia.
Baca juga: BPH Migas Gandeng Pemuda Muhammadiyah Awasi Distribusi BBM
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018