Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kementerian PPN/Bappenas melalui satuan kerja (satker) Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menginisiasi program Memperkuat Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai Pusat Belajar Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat, melalui Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Berbasis Masyarakat.
"Dalam menjalankan program tersebut, Kementrian PPN/Bappenas menggandeng Universitas Tanjungpura (Untan) dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi pada tingkat implementasi di lapangan. Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas pada 2009 membentuk ICCTF sebagai alternatif mekanisme pembiayaan untuk perubahan iklim," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Kick Off Meeting dan Ekspose Program ICCTF, di Pontianak, Jumat.
Menurut Bambang, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia, disamping Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan Peru.
Namun, 20 juta hektar lahan gambut yang dimiliki Indonesia tersebut harus dilindungi dan dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan, agar terhindar dari deforestasi dan degradasi lahan gambut yang disebabkan oleh dekomposisi, pengeringan, maupun kebakaran lahan.
"Tercatat pada 2015, terjadi kebakaran lahan yang cukup parah dengan 115.000 titik api di seluruh Indonesia, dan daerah yang terkena dampak paling besar adalah Sumatera dan Kalimantan dengan total emisi karbon yang ditepaskan sebanyak 1,74 Gigaton C02 ekuivalen," tuturnya.
Bambang menjelaskan, ICCTF dibentuk untuk memobilisasi semua bentuk dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga dukungan pendanaan tersebut da pat terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan.
"Didukung USAID dan UK Climate Change Unit (UKCCU), ICCTF juga bekerjasama dengan akademisi setempat seperti di UNTAN untuk mendukung upaya pengdolaan lahan gambut terintegrasi dan berkelanjutan di Kalimantan," katanya.
Untuk menjaga kesinambungannya, ICCTF juga melibatkan LSM sekaligus memberdayakan masyarakat setempat.
Latihan pengolahan Iahan tanpa bakar, pembangunan menara pemantau api secara swadaya, dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
"Dalam konteks mitigasi dan pengelolaan Iahan gambut di Kalimantan, ICCTF menjalankan restorasi gambut dengan prinsip 3R. Rewetting, yaitu pembasahan kembali area gambut melalui pembangunan sekat kanal dan konstruksi sumur bor," katanya.
Hingga saat ini telah terbangun 180 sekat kanal, 24 embung, dan 640 sumur bor, serta tercatat 43 desa telah menggunakan prosedur ini.
"Kita juga melakukan Revegetasi, yaitu penanaman kembali vegetasi Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang ramah gambut, seperti jelutung, karet, petai, dan kopi, dengan luas kawasan mencapai 1.291 hektar," tuturnya.
Revitalisasl mata pencaharian masyarakat melalui kegiatan agroforestry, termasuk pengembangan kolam bio-floc untuk budidaya perikanan, pengolahan air gambut menjadi air minum, pengolahan hasil hutan bukan kayu, dan kawasan ekowisata.
Bambang menambahkan, ICCTF tidak semata berkontribusi terhada penurunan emisi karbon, melainkan secara terintegrasi menyasar pada aspek penting lainnya dari kehidupan masyarakat.
"Berbagai kegiatan ICCT F dapat menjadi pilot project pembangunan rendah karbon yang menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat," katanya.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, melalui kick off ini diharapkan pemangku kepentingan berkomitmen mensukseskan implementasi dan pengembangan program secara berkelanjutan.
"Pemerintah Kalbar menyambut baik inisiasi program yang diusung Untan melalui pendanaan ICCTF ini, dan seluruh dinas terkait diharapkan mendukung penuh program ini," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Dalam menjalankan program tersebut, Kementrian PPN/Bappenas menggandeng Universitas Tanjungpura (Untan) dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi pada tingkat implementasi di lapangan. Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas pada 2009 membentuk ICCTF sebagai alternatif mekanisme pembiayaan untuk perubahan iklim," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Kick Off Meeting dan Ekspose Program ICCTF, di Pontianak, Jumat.
Menurut Bambang, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia, disamping Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan Peru.
Namun, 20 juta hektar lahan gambut yang dimiliki Indonesia tersebut harus dilindungi dan dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan, agar terhindar dari deforestasi dan degradasi lahan gambut yang disebabkan oleh dekomposisi, pengeringan, maupun kebakaran lahan.
"Tercatat pada 2015, terjadi kebakaran lahan yang cukup parah dengan 115.000 titik api di seluruh Indonesia, dan daerah yang terkena dampak paling besar adalah Sumatera dan Kalimantan dengan total emisi karbon yang ditepaskan sebanyak 1,74 Gigaton C02 ekuivalen," tuturnya.
Bambang menjelaskan, ICCTF dibentuk untuk memobilisasi semua bentuk dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga dukungan pendanaan tersebut da pat terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan.
"Didukung USAID dan UK Climate Change Unit (UKCCU), ICCTF juga bekerjasama dengan akademisi setempat seperti di UNTAN untuk mendukung upaya pengdolaan lahan gambut terintegrasi dan berkelanjutan di Kalimantan," katanya.
Untuk menjaga kesinambungannya, ICCTF juga melibatkan LSM sekaligus memberdayakan masyarakat setempat.
Latihan pengolahan Iahan tanpa bakar, pembangunan menara pemantau api secara swadaya, dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
"Dalam konteks mitigasi dan pengelolaan Iahan gambut di Kalimantan, ICCTF menjalankan restorasi gambut dengan prinsip 3R. Rewetting, yaitu pembasahan kembali area gambut melalui pembangunan sekat kanal dan konstruksi sumur bor," katanya.
Hingga saat ini telah terbangun 180 sekat kanal, 24 embung, dan 640 sumur bor, serta tercatat 43 desa telah menggunakan prosedur ini.
"Kita juga melakukan Revegetasi, yaitu penanaman kembali vegetasi Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang ramah gambut, seperti jelutung, karet, petai, dan kopi, dengan luas kawasan mencapai 1.291 hektar," tuturnya.
Revitalisasl mata pencaharian masyarakat melalui kegiatan agroforestry, termasuk pengembangan kolam bio-floc untuk budidaya perikanan, pengolahan air gambut menjadi air minum, pengolahan hasil hutan bukan kayu, dan kawasan ekowisata.
Bambang menambahkan, ICCTF tidak semata berkontribusi terhada penurunan emisi karbon, melainkan secara terintegrasi menyasar pada aspek penting lainnya dari kehidupan masyarakat.
"Berbagai kegiatan ICCT F dapat menjadi pilot project pembangunan rendah karbon yang menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat," katanya.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, melalui kick off ini diharapkan pemangku kepentingan berkomitmen mensukseskan implementasi dan pengembangan program secara berkelanjutan.
"Pemerintah Kalbar menyambut baik inisiasi program yang diusung Untan melalui pendanaan ICCTF ini, dan seluruh dinas terkait diharapkan mendukung penuh program ini," kata Sutarmidji.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018