Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo Area Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas), Rahmat Rosanto mengatakan asuransi usaha pertanian padi di Kalimantan Barat belum mendapatkan perhatian besar dari para petani sehingga perlu dimaksimalkan.
"Asuransi tani ini baru dikenal kurang dari dua tahun di sini, ujarnya saat dihubungi di Singkawang, Rabu.
Menurut dia asuransi pertanian ini sebenarnya sudah lama, tetapi waktu itu untuk sawah irigasi. Sedangkan sawah tadah hujan baru diperbolehkan pada tahun 2016, sementara di Kalbar ini sebagian besar lahan sawahnya adalah sawah tadah hujan.
Ia memaparkan bahwa jumlah premi usaha tani padi saat ini di Kalimantan Barat baru mencapai Rp9,5 miliar, dengan luasan 53.582 hektare. Adapun klaim yang dibayarkan pada tahun ini mencapai Rp961 juta.
"Angka premi dan luas lahan yang terlindungi pada tahun ini memang bertambah. Pada tahun 2017 jumlah premi usaha tani di Kalbar hanya Rp5,6 miliar, dengan luasan tanah 31,161 hektare," papar dia.
Namun bila dibandingkan dengan total sawah di provinsi ini, angkanya kurang dari 10 persennya. Sementara itu, tingkat gagal panen pada tahun ini menurun, yang berdampak pada menurunnya jumlah klaim di Jasindo.
"Pada tahun 2017 misalnya, klaimnya mencapai Rp1,2 miliar, dengan luasan yang dibayarkan 200 hektare," kata dia.
Sementara itu, pengutus Gapoktan Mekar Bersatu dari Kabupaten Sambas, Musa menilai program asuransi pertanian di daerahnya belum banyak diketahui masyarakat. Padahal asuransi ini adalah penyambung napas petani bila gagal panen.
"Baru 17,2 hektare sawah di Kabupaten Sambas yang terlindungi asuransi pertanian. Sedangkan luas total sawah di Sambas hampir 60 ribu hektare. Sepertinya tidak cukup PT Jasindo dan pemerintah yang mensosialisasikan. Semua pihak harus aktif mengajak petani," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI G Michael Jeno mendorong kepada Jasindo dan pemerintah untuk peningkatan kepesertaan asuransi pertanian pada tahun 2019.
Dalam dua tahun terakhir ini dari segi jumlah kepesertaan masih rendah. Padahal petani padi penting untuk mendapat perindungan jika gagal panen. Di Pulau Jawa memang sudah familiar. Tetapi di Kalimantan Barat sebagian petani belum paham, papar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Asuransi tani ini baru dikenal kurang dari dua tahun di sini, ujarnya saat dihubungi di Singkawang, Rabu.
Menurut dia asuransi pertanian ini sebenarnya sudah lama, tetapi waktu itu untuk sawah irigasi. Sedangkan sawah tadah hujan baru diperbolehkan pada tahun 2016, sementara di Kalbar ini sebagian besar lahan sawahnya adalah sawah tadah hujan.
Ia memaparkan bahwa jumlah premi usaha tani padi saat ini di Kalimantan Barat baru mencapai Rp9,5 miliar, dengan luasan 53.582 hektare. Adapun klaim yang dibayarkan pada tahun ini mencapai Rp961 juta.
"Angka premi dan luas lahan yang terlindungi pada tahun ini memang bertambah. Pada tahun 2017 jumlah premi usaha tani di Kalbar hanya Rp5,6 miliar, dengan luasan tanah 31,161 hektare," papar dia.
Namun bila dibandingkan dengan total sawah di provinsi ini, angkanya kurang dari 10 persennya. Sementara itu, tingkat gagal panen pada tahun ini menurun, yang berdampak pada menurunnya jumlah klaim di Jasindo.
"Pada tahun 2017 misalnya, klaimnya mencapai Rp1,2 miliar, dengan luasan yang dibayarkan 200 hektare," kata dia.
Sementara itu, pengutus Gapoktan Mekar Bersatu dari Kabupaten Sambas, Musa menilai program asuransi pertanian di daerahnya belum banyak diketahui masyarakat. Padahal asuransi ini adalah penyambung napas petani bila gagal panen.
"Baru 17,2 hektare sawah di Kabupaten Sambas yang terlindungi asuransi pertanian. Sedangkan luas total sawah di Sambas hampir 60 ribu hektare. Sepertinya tidak cukup PT Jasindo dan pemerintah yang mensosialisasikan. Semua pihak harus aktif mengajak petani," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI G Michael Jeno mendorong kepada Jasindo dan pemerintah untuk peningkatan kepesertaan asuransi pertanian pada tahun 2019.
Dalam dua tahun terakhir ini dari segi jumlah kepesertaan masih rendah. Padahal petani padi penting untuk mendapat perindungan jika gagal panen. Di Pulau Jawa memang sudah familiar. Tetapi di Kalimantan Barat sebagian petani belum paham, papar dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018