Kelompok kerja tingkat provinsi atau Provincial Working Group (PWG) yang bekerja untuk program-program KKBPK, mengklaim telah melakukan advokasi kepada seluruh kepala daerah di wilayah Kalbar, kata Ketua PWG Provinsi Kalbar, Aida Mochtar.
"Kami telah melakukan advokasi terhadap para kepala daerah dan stakeholder di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Advokasi itu terkait pembangunan melalui program KKBPK khususnya di Kampung KB yang ada di daerahnya masing-masing," kata Ketua PWG Provinsi Kalbar, Aida Mochtar di Pontianak, Selasa.
Aida Mochtar menjelaskan, PWG mendapat tugas melakukan pendampingan serta penguatan terhadap Districk Working Group (DWG) di 14 kabupaten/kota dalam mendorong pembangunan KKBPK di Kampung KB.
"Kami di PWG ini terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 46 lembaga. Ini di ketuai oleh Sekda Kalbar sebagai tim advokasi dan saya sendiri sebagai ketua teknis dalam melakukan segala aktivitas dan pemdampingan terhadap DWG," kata Aida.
Menurutnya, advokasi yang diberikan berkenan dengan program Kampung KB yang dicanangkan oleh presiden. Ini merupakan program pembangunan KKBPK yang diintegrasikan dengan sektor pembangunan lainya.
"Jadi advokasi kepada para kepala daerah ini bertujuan agar kepada daerah memberi dukungan baik itu bentuknya regulasi maupun penganggaran, agar pencapaian pembanguan Kampung KB itu bisa terlaksana dengan baik. Dah hasilnya sampai 2019 sekitar 200 Kampung KB di Kalbar sudah berjalan dengan baik," katanya.
Menurutnya, pembangunan kependudukan itu menjadi sentral dari seluruh aktivitas pembangunan, karena pembangunan berbagai sektor itu sebenarnya dalam rangka menunjang pembangunan kependudukan. "Contoh mengapa orang membangun jembatan, gedung sekolah, jalan rumah sakit dan sebagainya, itu karena memang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masunsia di daerah berpendudukan," katanya.
Maka, ujarnya lagi lewat program Kampung KB yang sebenarnya dipilih sebuah wilayah oleh pemerinta daerah dan direkomendasikan oleh kepala daerah untuk menjadi Kampung KB. Lokasi itu yang tentunya yang paling ekstrim memiliki berbagai permasalahan, seperti masalah, pembangunan keluarga, ekonomi, kesehatan, pendidikan, peertanian, infrastrutus jalan, sosial budaya dan lainya.
"Nah disinilah tugas penting PWG untuk meyakinkan para kepala daerah bahwa program Kampung KB di daerahnya itu sangat penting, termasuk dalam mewujudkan visi misi kepala daerah itu sendiri dalam membangun daerah terpencil yang manjadi Kampung KB. Dan alhamdulillah di Kalbar melalui program Kampung KB di 14 kabupaten/kota sudah menampakan kemajuan pembangunan dan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lokasi Kampung KB. Namun saya berharap ini akan terus di tingkatkan dimasa yang akan datang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Kami telah melakukan advokasi terhadap para kepala daerah dan stakeholder di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Advokasi itu terkait pembangunan melalui program KKBPK khususnya di Kampung KB yang ada di daerahnya masing-masing," kata Ketua PWG Provinsi Kalbar, Aida Mochtar di Pontianak, Selasa.
Aida Mochtar menjelaskan, PWG mendapat tugas melakukan pendampingan serta penguatan terhadap Districk Working Group (DWG) di 14 kabupaten/kota dalam mendorong pembangunan KKBPK di Kampung KB.
"Kami di PWG ini terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 46 lembaga. Ini di ketuai oleh Sekda Kalbar sebagai tim advokasi dan saya sendiri sebagai ketua teknis dalam melakukan segala aktivitas dan pemdampingan terhadap DWG," kata Aida.
Menurutnya, advokasi yang diberikan berkenan dengan program Kampung KB yang dicanangkan oleh presiden. Ini merupakan program pembangunan KKBPK yang diintegrasikan dengan sektor pembangunan lainya.
"Jadi advokasi kepada para kepala daerah ini bertujuan agar kepada daerah memberi dukungan baik itu bentuknya regulasi maupun penganggaran, agar pencapaian pembanguan Kampung KB itu bisa terlaksana dengan baik. Dah hasilnya sampai 2019 sekitar 200 Kampung KB di Kalbar sudah berjalan dengan baik," katanya.
Menurutnya, pembangunan kependudukan itu menjadi sentral dari seluruh aktivitas pembangunan, karena pembangunan berbagai sektor itu sebenarnya dalam rangka menunjang pembangunan kependudukan. "Contoh mengapa orang membangun jembatan, gedung sekolah, jalan rumah sakit dan sebagainya, itu karena memang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masunsia di daerah berpendudukan," katanya.
Maka, ujarnya lagi lewat program Kampung KB yang sebenarnya dipilih sebuah wilayah oleh pemerinta daerah dan direkomendasikan oleh kepala daerah untuk menjadi Kampung KB. Lokasi itu yang tentunya yang paling ekstrim memiliki berbagai permasalahan, seperti masalah, pembangunan keluarga, ekonomi, kesehatan, pendidikan, peertanian, infrastrutus jalan, sosial budaya dan lainya.
"Nah disinilah tugas penting PWG untuk meyakinkan para kepala daerah bahwa program Kampung KB di daerahnya itu sangat penting, termasuk dalam mewujudkan visi misi kepala daerah itu sendiri dalam membangun daerah terpencil yang manjadi Kampung KB. Dan alhamdulillah di Kalbar melalui program Kampung KB di 14 kabupaten/kota sudah menampakan kemajuan pembangunan dan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lokasi Kampung KB. Namun saya berharap ini akan terus di tingkatkan dimasa yang akan datang," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019