Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji meminta kepada para Kepala Desa (Kades) se-Kalbar agar dapat meningkatkan status desa menjadi Desa Mandiri karena saat ini di Provinsi Kalbar hanya ada satu desa mandiri di Kabupaten Kayong Utara.
"Kami targetkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, akan tercipta 10-20 persen desa mandiri di Kalbar," kata Sutarmidji, saat menghadiri silaturahmi Nasional dan Workshop Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia bersama Pusat Kajian Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Pemerintahan Desa Se Kalbar di Pontianak, Jumat (10/5).
Ia mengatakan dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri, Pemprov Kalbar telah membangun sinergi dengan TNI-Polri dan Pemkab se Kalbar untuk dapat mewujudkan Desa Mandiri di Kalbar.
Dia mengatakan, ada 52 indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri. Untuk mencapai 52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh Pemkab di Kalbar menggunakan dana desanya untuk program prioritas di tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.
"Untuk mencapai target akan diperkuat dengan peraturan gubernur. Ke depan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa akan diperkuat," katanya.
Sutarmidji menargetkan selama lima tahun pemerintahannya akan ada 400 desa yang berkategori mandiri di Kalbar.
"Saat ini dari 2.036 desa di Kalbar, baru satu desa yang berkategori desa mandiri yakni Desa Sutera di Kabupaten Kayong Utara. Dengan realita yang ada, target saya arus lebih banyak lagi desa mandiri di Kalbar. Dalam lima tahun target saya ada 400 desa mandiri" ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan untuk mencapai target akan diperkuat dengan peraturan gubernur. Ke depan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa akan diperkuat.
"Untuk desa mandiri satu di antaranya melalui pembentukan badan usaha desa (BUMDes). Hal itu tentu dengan pemanfaatan dana desa (DD). Serjana harus balik desa," kata dia.
Menurut dia, potensi BUMDes maju sangat besar di desa. Hanya saat ini belum dikelola dan dilirik oleh pemerintah desa. Untuk itu semua tentunya harus melihat potensi masing-masing desa.
"Contoh daerah pesisir bisa menggali potensi lautnya. Dengan membeli kapal yang besar untuk menangkap ikan kan sangat potensial. Kapal perahu saat ini hanya 4 mil saja. Beli yang besar capai 12 mil, kan bisa," katanya.
BUMDes untuk modal selain menggunakan DD juga bisa memanfaatkan KUR yang bunganya cukup rendah yakni hanya 7 persen saja. Menurut dia, manfaatkan saja KUR yang ada.
"Dari segi modal sudah tidak ada persoalan. Tinggal berkreasi saja BUMDes yang ada. Desa mandiri harus lahir kembali di Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Kami targetkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, akan tercipta 10-20 persen desa mandiri di Kalbar," kata Sutarmidji, saat menghadiri silaturahmi Nasional dan Workshop Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia bersama Pusat Kajian Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Pemerintahan Desa Se Kalbar di Pontianak, Jumat (10/5).
Ia mengatakan dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri, Pemprov Kalbar telah membangun sinergi dengan TNI-Polri dan Pemkab se Kalbar untuk dapat mewujudkan Desa Mandiri di Kalbar.
Dia mengatakan, ada 52 indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri. Untuk mencapai 52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh Pemkab di Kalbar menggunakan dana desanya untuk program prioritas di tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.
"Untuk mencapai target akan diperkuat dengan peraturan gubernur. Ke depan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa akan diperkuat," katanya.
Sutarmidji menargetkan selama lima tahun pemerintahannya akan ada 400 desa yang berkategori mandiri di Kalbar.
"Saat ini dari 2.036 desa di Kalbar, baru satu desa yang berkategori desa mandiri yakni Desa Sutera di Kabupaten Kayong Utara. Dengan realita yang ada, target saya arus lebih banyak lagi desa mandiri di Kalbar. Dalam lima tahun target saya ada 400 desa mandiri" ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan untuk mencapai target akan diperkuat dengan peraturan gubernur. Ke depan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa akan diperkuat.
"Untuk desa mandiri satu di antaranya melalui pembentukan badan usaha desa (BUMDes). Hal itu tentu dengan pemanfaatan dana desa (DD). Serjana harus balik desa," kata dia.
Menurut dia, potensi BUMDes maju sangat besar di desa. Hanya saat ini belum dikelola dan dilirik oleh pemerintah desa. Untuk itu semua tentunya harus melihat potensi masing-masing desa.
"Contoh daerah pesisir bisa menggali potensi lautnya. Dengan membeli kapal yang besar untuk menangkap ikan kan sangat potensial. Kapal perahu saat ini hanya 4 mil saja. Beli yang besar capai 12 mil, kan bisa," katanya.
BUMDes untuk modal selain menggunakan DD juga bisa memanfaatkan KUR yang bunganya cukup rendah yakni hanya 7 persen saja. Menurut dia, manfaatkan saja KUR yang ada.
"Dari segi modal sudah tidak ada persoalan. Tinggal berkreasi saja BUMDes yang ada. Desa mandiri harus lahir kembali di Kalbar," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019