Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan, Pemprov Kalbar akan mendorong peran Pramuwisata agar terdaftar di Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalbar untuk memaksimalkan potensi wisata di provinsi itu.
"Untuk itu kita akan mendorong hal ini melalui penerbitan perda tentang Pramuwisata, karena Pramuwisata perlu dibuatkan pengaturan atau payung hukum berupa peraturan daerah yang memiliki peranan strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan," kata Ria Norsan, usai menyampaikan pandangan umum mengenai tiga Raperda di DPRD Kalbar, Senin (1/7).
Ia menjelaskan, Pramuwisata adalah orang yang pertama kali dijumpai wisatawan dalam rangka mewujudkan harapan dan impian atas tour yang telah dibayarnya.
Baca juga: Pemkot Singkawang koordinasi dengan Pemprov Kalbar terkait akses pariwisata
Dalam hal ini, wisatawan bagaikan seorang bocah kecil di tengah hiruk pikuknya pasar, dan ia tidak tahu harus melangkah kemana, ia membutuhkan bimbingan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
"Adalah tugas Pramuwisata untuk menemani, mengarahkan, membimbing dan menyarankan wisatawan di tengah-tengah ketidaktahuannya itu. Wajarlah jika wisatawan mempercayakan aktivitasnya kepada pramuwisata, karena ia yang lebih tahu dan berpengalaman, maka jadilah pramuwisata itu sebagai teman perjalanan bagi wisatawan," tuturnya.
Menurut dia, Raperda tentang Pramuwisata ini sangatlah penting dan diperlukan di Kalbar. Mengingat masih belum adanya koordinasi antara Asosiasi Pramuwisata (Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalbar) dengan Instansi terkait dalam hal pariwisata.
Baca juga: Pemprov Kalbar siap bantu penataan pariwisata daerah
"Untuk itu, perlu adanya Peraturan Daerah Pramuwisata di Kalbar.
Dimana setiap daerah yang menginginkan pariwisata daerahnya berkembang, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk berperan secara aktif dalam mengadopsi kebijakan pariwisata, membuat rencana, membuat Perda, serta mengembangkan prasarana dan akses," katanya.
Dia menambahkan, hal ini perlu diatur dan bina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan sebagai profesi yang profesional sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang sehingga diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan di Republik Indonesia terutama di bidang Pariwisata.
Baca juga: Asian Para Games tingkatkan kunjungan wisata ke Kalbar
"Sehingga Pramuwisata kedepannya tidak perlu risau lagi dengan adanya kemajuan teknologi digital, karena adanya perlindungan hukum," kata Ria Norsan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Untuk itu kita akan mendorong hal ini melalui penerbitan perda tentang Pramuwisata, karena Pramuwisata perlu dibuatkan pengaturan atau payung hukum berupa peraturan daerah yang memiliki peranan strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan," kata Ria Norsan, usai menyampaikan pandangan umum mengenai tiga Raperda di DPRD Kalbar, Senin (1/7).
Ia menjelaskan, Pramuwisata adalah orang yang pertama kali dijumpai wisatawan dalam rangka mewujudkan harapan dan impian atas tour yang telah dibayarnya.
Baca juga: Pemkot Singkawang koordinasi dengan Pemprov Kalbar terkait akses pariwisata
Dalam hal ini, wisatawan bagaikan seorang bocah kecil di tengah hiruk pikuknya pasar, dan ia tidak tahu harus melangkah kemana, ia membutuhkan bimbingan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
"Adalah tugas Pramuwisata untuk menemani, mengarahkan, membimbing dan menyarankan wisatawan di tengah-tengah ketidaktahuannya itu. Wajarlah jika wisatawan mempercayakan aktivitasnya kepada pramuwisata, karena ia yang lebih tahu dan berpengalaman, maka jadilah pramuwisata itu sebagai teman perjalanan bagi wisatawan," tuturnya.
Menurut dia, Raperda tentang Pramuwisata ini sangatlah penting dan diperlukan di Kalbar. Mengingat masih belum adanya koordinasi antara Asosiasi Pramuwisata (Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalbar) dengan Instansi terkait dalam hal pariwisata.
Baca juga: Pemprov Kalbar siap bantu penataan pariwisata daerah
"Untuk itu, perlu adanya Peraturan Daerah Pramuwisata di Kalbar.
Dimana setiap daerah yang menginginkan pariwisata daerahnya berkembang, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk berperan secara aktif dalam mengadopsi kebijakan pariwisata, membuat rencana, membuat Perda, serta mengembangkan prasarana dan akses," katanya.
Dia menambahkan, hal ini perlu diatur dan bina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan sebagai profesi yang profesional sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang sehingga diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan di Republik Indonesia terutama di bidang Pariwisata.
Baca juga: Asian Para Games tingkatkan kunjungan wisata ke Kalbar
"Sehingga Pramuwisata kedepannya tidak perlu risau lagi dengan adanya kemajuan teknologi digital, karena adanya perlindungan hukum," kata Ria Norsan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019