Pontianak (ANTARA) - Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sepanjang 2024 mencapai lebih dari 95 persen dan hal itu merupakan buah kinerja aparatur sepanjang satu tahun terakhir.
"Seluruh OPD sudah melaksanakan tugas dengan baik. Baik dari kinerja secara keluaran hasil pekerjaan, semuanya alhamdulillah sangat memuaskan. Intinya tidak ada satupun OPD di bawah capaian target,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto usai Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Pontianak 2025 di Kantor Wali Kota, Selasa.
Kendati begitu, Edi punya beberapa catatan terhadap pembangunan Kota Pontianak dari sisi anggaran. Pada 2025, dirinya meminta para OPD ikut menyesuaikan program di daerah dengan pemerintah pusat seperti tercantum di Astacita Presiden Prabowo.
“Itu harus didukung dengan benar-benar karena untuk masyarakat di Kota Pontianak. Makanya dengan adanya DPA 2025, masing-masing OPD punya ruang sekarang, mana yang punya prioritas,” tutur Pj Wali Kota.
Ia mengimbau segenap perangkat daerah agar segera menyusun skala prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tidak lupa sekaligus melakukan efisiensi anggaran.
“Termasuk evaluasi untuk efisiensi adalah perjalanan dinas, rapat di hotel dan sebagainya,” tegasnya.
Ia kemudian menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program prioritas harus disertai dengan pelaporan yang jelas dan akuntabel.
“Setiap anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada celah untuk hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutupnya.
Terkait volume APBD 2024 sendiri sebesar Rp2,024 triliun. Sedangkan APBD 2025 Kota Pontianak 2025 sebesar Rp2,144 triliun atau meningkat 5,80 persen dari tahun sebelumnya.*
