Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, mencatat sejak Januari hingga September 2019, sebanyak 1.072 warga Kalimantan Barat bekerja di luar negeri.
Kepala BP3TKI Pontianak, AKBP Erwin Rachmat di Pontianak, Kamis, mengatakan bahwa penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) ke luar negeri merupakan salah satu program pemerintah dalam mengatasi angka pengangguran yang masih cukup tinggi karena keterbatasan kesempatan kerja.
"Kalau data BPS menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di Kalbar tahun 2017 mencapai sebanyak 107.000 jiwa dan penempatan PMI sampai bulan September tahun ini yang melalui BP3TKI Pontianak sudah mencapai 1.072 orang, artinya angka pengangguran tadi bisa berkurang dengan adanya penempatan PMI ke luar negeri," ujarnya.
Memang menurut dia, angkanya masih relatif kecil namun bisa mengurangi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita di Kalbar.
Berdasarkan data SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) BP3TKI Pontianak mencatat angka penempatan PMI sepanjang triwulan ketiga tahun 2019 sebanyak 1.072 orang termasuk 30 PMI asal luar Kalbar ke sejumlah negara penempatan PMI antara lain ke negara Malaysia sebanyak 896 orang, Brunai Darussalam sebanyak 140 orang, Congo sebanyak 16 orang, Solomon Island sebanyak 11 orang, dan Papua Nugini sebanyak sembilan orang. Para PMI ini bekerja pada sektor formal sebanyak 1.068 orang dan sektor Informal sebanyak 4 orang. Adapun pembagian berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 740 orang dan perempuan sebanyak 332 orang.
Adapun data penempatan PMI asal Kalbar menurut daerah asal per kabupaten/kota, berturut-turut berdasarkan jumlah terbanyak yaitu Kabupaten Sambas 820 orang, Kota Pontianak 63 orang, Kabupaten Kubu Raya 50 orang, Mempawah 34 orang, Kota Singkawang 26 orang, Bengkayang 25 orang, Landak 13 orang Sanggau lima orang, Melawi empat orang, Ketapang dan Sintang masing masing satu orang, sementara Kapuas Hulu, Kayong Utara dan Sekadau tidak menempatkan PMI berdasarkan data yang ada.
Ia menambahkan, terobosan yang telah dan akan dilakukan ke depan di Kalbar, yaitu mengoptimalkan kerja sama dengan Pemprov Kalbar dengan lima kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu serta instansi terkait lainnya untuk mewujudkan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI wilayah perbatasan dalam bentuk pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), yang kini ada dua LTSA yang sudah berdiri saat ini yaitu LTSA P2TKI Sambas dan Entikong.
"LTSA P2TKI ini yang kita harapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan kemudahan pelayanan terhadap PMI karena dalam LTSA sudah terintegrasi semua layanan pemerintah yang terkait dengan proses penempatan PMI ke luar negeri yaitu layanan kependudukan oleh Disdukcapil, layanan ketenagakerjaan oleh Disnaker dan BP3TKI/ P4TKI, layanan paspor oleh Kantor Imigrasi, layanan SKCK oleh Polres dan layanan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Jadi, menurut dia, PMI cukup datang ke LTSA, semua persyaratan dan prosedur menjadi PMI bisa selesai dalam satu tempat tersebut.
Disamping itu, pihaknya juga akan melibatkan bhabinkantibmas di desa-desa untuk memberikan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sosialisasi menyasar langsung ke daerah asal Pekerja Migran Indonesia sehingga warga yang berangkat kerja ke luar negeri mendapat informasi yang komprehensif soal Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dan terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah membuat masyarakat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan berangkat secara resmi serta jika membutuhkan informasi bisa menghubungi dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/ota asalnya atau ke LTSA P2TKI Entikong, LTSA P2TKI Sambas ataupun ke BP3TKI Pontianak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
Kepala BP3TKI Pontianak, AKBP Erwin Rachmat di Pontianak, Kamis, mengatakan bahwa penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) ke luar negeri merupakan salah satu program pemerintah dalam mengatasi angka pengangguran yang masih cukup tinggi karena keterbatasan kesempatan kerja.
"Kalau data BPS menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di Kalbar tahun 2017 mencapai sebanyak 107.000 jiwa dan penempatan PMI sampai bulan September tahun ini yang melalui BP3TKI Pontianak sudah mencapai 1.072 orang, artinya angka pengangguran tadi bisa berkurang dengan adanya penempatan PMI ke luar negeri," ujarnya.
Memang menurut dia, angkanya masih relatif kecil namun bisa mengurangi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita di Kalbar.
Berdasarkan data SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) BP3TKI Pontianak mencatat angka penempatan PMI sepanjang triwulan ketiga tahun 2019 sebanyak 1.072 orang termasuk 30 PMI asal luar Kalbar ke sejumlah negara penempatan PMI antara lain ke negara Malaysia sebanyak 896 orang, Brunai Darussalam sebanyak 140 orang, Congo sebanyak 16 orang, Solomon Island sebanyak 11 orang, dan Papua Nugini sebanyak sembilan orang. Para PMI ini bekerja pada sektor formal sebanyak 1.068 orang dan sektor Informal sebanyak 4 orang. Adapun pembagian berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 740 orang dan perempuan sebanyak 332 orang.
Adapun data penempatan PMI asal Kalbar menurut daerah asal per kabupaten/kota, berturut-turut berdasarkan jumlah terbanyak yaitu Kabupaten Sambas 820 orang, Kota Pontianak 63 orang, Kabupaten Kubu Raya 50 orang, Mempawah 34 orang, Kota Singkawang 26 orang, Bengkayang 25 orang, Landak 13 orang Sanggau lima orang, Melawi empat orang, Ketapang dan Sintang masing masing satu orang, sementara Kapuas Hulu, Kayong Utara dan Sekadau tidak menempatkan PMI berdasarkan data yang ada.
Ia menambahkan, terobosan yang telah dan akan dilakukan ke depan di Kalbar, yaitu mengoptimalkan kerja sama dengan Pemprov Kalbar dengan lima kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu serta instansi terkait lainnya untuk mewujudkan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI wilayah perbatasan dalam bentuk pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), yang kini ada dua LTSA yang sudah berdiri saat ini yaitu LTSA P2TKI Sambas dan Entikong.
"LTSA P2TKI ini yang kita harapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan kemudahan pelayanan terhadap PMI karena dalam LTSA sudah terintegrasi semua layanan pemerintah yang terkait dengan proses penempatan PMI ke luar negeri yaitu layanan kependudukan oleh Disdukcapil, layanan ketenagakerjaan oleh Disnaker dan BP3TKI/ P4TKI, layanan paspor oleh Kantor Imigrasi, layanan SKCK oleh Polres dan layanan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Jadi, menurut dia, PMI cukup datang ke LTSA, semua persyaratan dan prosedur menjadi PMI bisa selesai dalam satu tempat tersebut.
Disamping itu, pihaknya juga akan melibatkan bhabinkantibmas di desa-desa untuk memberikan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sosialisasi menyasar langsung ke daerah asal Pekerja Migran Indonesia sehingga warga yang berangkat kerja ke luar negeri mendapat informasi yang komprehensif soal Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dan terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah membuat masyarakat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan berangkat secara resmi serta jika membutuhkan informasi bisa menghubungi dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/ota asalnya atau ke LTSA P2TKI Entikong, LTSA P2TKI Sambas ataupun ke BP3TKI Pontianak.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019