Anggota DPRD Pontianak dari Partai Amanat Nasional (PAN), Zulfydar Mochtar, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas PAUD dan Posyandu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Kota Khatulistiwa tersebut.
"Nah, dengan pentingnya Paud dan Posyandu melalui kegiatan reses masa sidang 2019- 2020 ratusan kader dan pihak PAUD di Pontianak kota saya hadirkan. Kita ingin menyerap apa persoalan dan aspirasi mereka," ujarnya, di Pontianak, Sabtu.
Dari reses yang ia lakukan, secara umum memang perlu perhatian bagaimana perhatian pemerintah untuk mendorong PAUD dan Posyandu mandiri. "Ada juga ditemukan soal PAUD masa kontrakan nya mau habis. Nah, itu bisa dicarikan solusi seperti pemanfaatan kantor pemerintah tidak ramai," kata dia.
Tidak lepas dari aspirasi pihak PAUD, menurut dia, adalah soal honor. Honor bagi tenaga dan insentif bagi PAUD yang sebenarnya sudah cukup baik oleh pemerintah Pontianak bisa untuk terus ditingkatkan.
"Secara umum tenaga honor untuk PAUD harus layak. Nah untuk berapa layaknya itu akan kita lihat lagi seperti apa. Prinsipnya kami akan terus memantau seperti apa yang pas," sebut dia.
Ia berkomitmen akan terus mengawal aspirasi masyarakat di Pontianak bagaimana PAUD sebagai awal dari pendidikan bagi anak bisa memberikan sesuatu sebagaimana mestinya. Begitu juga terkait Posyandu yang memang harus berjalan dan memberikan manfaat luas bagi kesehatan masyarakat.
"Selaku anggota DPRD Pontianak dan bagian dari pemerintah akan mengawal dan mengawasi alokasi dana untuk pendidikan termasuk PAUD dan kesehatan," kata dia.
Satu di antara masyarakat Pontianak yang hadir di kegiatan reses anggota DPRD Pontianak tersebut, Dewa Ayu menyambut baik kegiatan yang menyerap aspirasi masyarakat. Pihaknya dari kader Posyandu yang fokus untuk lanjut usia berharap penuh kelurahan dari beberapa kader dapat menjadi perhatian pemerintah.
"Sejauh ini kita mendapat bantuan dari wali kota untuk transportasi dan operasional kader. Bantuan yang ada untuk makanan tambahan serta kegiatan seperti cek kesehatan dan lainnya. Nah, untuk peningkatan kegiatan tentu kota butuh program dan biaya operasional yang saat ini masih terbatas," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Nah, dengan pentingnya Paud dan Posyandu melalui kegiatan reses masa sidang 2019- 2020 ratusan kader dan pihak PAUD di Pontianak kota saya hadirkan. Kita ingin menyerap apa persoalan dan aspirasi mereka," ujarnya, di Pontianak, Sabtu.
Dari reses yang ia lakukan, secara umum memang perlu perhatian bagaimana perhatian pemerintah untuk mendorong PAUD dan Posyandu mandiri. "Ada juga ditemukan soal PAUD masa kontrakan nya mau habis. Nah, itu bisa dicarikan solusi seperti pemanfaatan kantor pemerintah tidak ramai," kata dia.
Tidak lepas dari aspirasi pihak PAUD, menurut dia, adalah soal honor. Honor bagi tenaga dan insentif bagi PAUD yang sebenarnya sudah cukup baik oleh pemerintah Pontianak bisa untuk terus ditingkatkan.
"Secara umum tenaga honor untuk PAUD harus layak. Nah untuk berapa layaknya itu akan kita lihat lagi seperti apa. Prinsipnya kami akan terus memantau seperti apa yang pas," sebut dia.
Ia berkomitmen akan terus mengawal aspirasi masyarakat di Pontianak bagaimana PAUD sebagai awal dari pendidikan bagi anak bisa memberikan sesuatu sebagaimana mestinya. Begitu juga terkait Posyandu yang memang harus berjalan dan memberikan manfaat luas bagi kesehatan masyarakat.
"Selaku anggota DPRD Pontianak dan bagian dari pemerintah akan mengawal dan mengawasi alokasi dana untuk pendidikan termasuk PAUD dan kesehatan," kata dia.
Satu di antara masyarakat Pontianak yang hadir di kegiatan reses anggota DPRD Pontianak tersebut, Dewa Ayu menyambut baik kegiatan yang menyerap aspirasi masyarakat. Pihaknya dari kader Posyandu yang fokus untuk lanjut usia berharap penuh kelurahan dari beberapa kader dapat menjadi perhatian pemerintah.
"Sejauh ini kita mendapat bantuan dari wali kota untuk transportasi dan operasional kader. Bantuan yang ada untuk makanan tambahan serta kegiatan seperti cek kesehatan dan lainnya. Nah, untuk peningkatan kegiatan tentu kota butuh program dan biaya operasional yang saat ini masih terbatas," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019