DPRD Pontianak dorong optimalisasi Satgas COVID-19 tingkat RW untuk PPKM mikro

Pontianak (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar mendorong optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 yang sudah terbentuk tingkat Rukun Warga (RW) untuk mendukung penerapan secara maksimal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) mikro di daerah itu.

"Untuk di Kota Pontianak sendiri sudah ada Satgas COVID-19 hingga tingkat RW dan ini tentu menjadi modal untuk memaksimalkan pencegahan secara mikro. Artinya sejalan dengan PPKM mikro dan tinggal dimaksimalkan lagi," ujarnya di Pontianak, Senin.

Anggota DPRD itu menjelaskan bahwa dengan adanya Satgas COVID-19 tingkat RW pencegahan dan penanganan lebih terukur dan nyata di lapangan hingga tingkat mikro. Sehingga bisa melakukan langkah cepat dan tepat. Jika terjadi kasus maka bisa dilakukan dan dikawal isolasi di rumah terkait dan isolasi mandiri.

"Kami harapkan juga dalam minggu ini data nyata soal potensi dan kondisi dari Satgas COVID-19 tingkat RW bisa memastikan dan memotret daerahnya masing - masih. Jika dikaitkan dengan shalat Idul Fitri yang sebentar lagi tiba maka diharapkan semua tahu dan pasti. Jadi daerah mana yang bisa melakukan atau tidak asalkan data jelas," kata dia.

Secara umum menurutnya meski kebijakan penanganan COVID-19 di Kota Pontianak terus diupayakan untuk maksimal, namun ada beberapa kebijakan harus diseimbangkan dengan hal lainnya. Ia mencontohkan jangan sampai berdampak besar kepada aktivitas ekonomi masyarakat yang terhambat karena PPKM mikro.

"Jangan sampai PPKM mikro menghambat ekonomi masyarakat. Kami menyarankan kebijakan penerapan prokes secara umum sudah oke. Namun dalam hal penangan kasus jangan sampai di sini yang kena dan oleh beberapa yang tidak taat, semua ditutup usaha. Artinya perlu perlakuan khusus terkait penutupan operasional terkait. Sehingga penanganan kesehatan jalan dan ekonomi begitu juga," jelas dia.

Dengan adanya Satgas COVID-19 tingkat RW itu sangat penting perannya. Penangan bisa dilakukan secara klaster pula bukan jeneral. Jika dilakukan secara pukul rata, di sisi lain orang tetap taat namun juga terkena dampaknya.

"Intinya kami harus mendorong pemerintah melalui Satgas untuk benar dan bersama-sama mementingkan semua pihak agar semua tatap berjalan," katanya lagi.

Ia mengatakan, DPRD Pontianak yakin masyarakat mulai sadar sehingga tinggal diarahkan dan diingatkan terus dengan kebijakan yang bisa merangkul semua.

"Kepada masyarakat untuk yang sakit atau kurang enak badan bisa membatasi diri untuk tidak ke pasar atau beribadah di tempat umum, dan tempat lainnya. Kuncinya terapkan prokes yang ada," kata dia.