Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengharapkan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) melalui program kerja kepengurusan baru periode 2019-2023.

"Saat ini, kepengurusan APPSI untuk periode 2019-2023 sudah terbentuk dan saya berharap, di bawah kepemimpinan Pak Anies Rasyid Baswedan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dapat ikut memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil," kata Ria Norsan di Jakarta, Rabu.

Dia menyatakan, pada saat menghadiri kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI di Jakarta, Selasa kemarin, dirinya memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Anies Rasyid Baswedan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023 melalui voting suara terbanyak.

Baca juga: BKD Kalbar Dukung APPSI Tolak Lelang Jabatan

Gubernur DKI tersebut unggul voting 13 suara, sementara Gubernur Jabar Ridwan Kamil 9 suara di Jakarta.

"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya bapak Anies Baswedan sebagai ketua APPSI periode 2019 - 2023," kata Ria Norsan.

Dia berharap agar dalam kepemimpinannya, Anies bisa menjalankannya dengan amanah dapat lebih memperjuangkan program-program daerah yang sinkron dengan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sesi wawancaranya mengatakan para Gubernur telah mempercayai saya untuk menjadi ketua APPSI 2019-2023.

"Karena titipan ini insya Allah akan menjalankan sebaik-baiknya," kata Aneis.

Baca juga: Rencana Lelang Jabatan Ditolak Sejumlah Gubernur

Sebagai ketua Umum APPSI langkah pertama yang akan dilakukan Anies ialah membentuk tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan. Kepengurusan APPSI diharapkan akan dikukuhkan oleh Presiden RI Joko Widodo, sehingga dapat langsung menjalankan program kerja, ujar Anies Baswedan.

Salah satu program prioritas yang diusulkan oleh sebagian besar gubernur yang hadir adalah soal penghitungan kawasan di Indonesia Timur, khususnya soal alokasi pembangunan bagi daerah kepulauan.

"Salah satu yang diusulkan oleh sebagian besar sebagian besar terutama dari kawasan Indonesia Timur adalah tentang variabel untuk menghitung alokasi pembangunan bagi daerah kepulauan," tuturnya.

Menurutnya, banyak gubernur mengeluhkan bahwa selama ini cara penghitungannya bias daratan, ukuran wilayah misalnya, dihitungnya ukuran daratan bagi kawasan-kawasan yang kepulauan dan penduduknya sedikit akhirnya kecepatan pembangunnya jadi rendah karena jumlah penduduknya tidak banyak, bentuknya kepulauan.

Baca juga: Ria Norsan ajak masyarakat budayakan taat hukum
Baca juga: Ini pesan Ria Norsan kepada anak sulungnya
Baca juga: Inspektorat Kalbar diminta ubah pengawasan internal

 

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019