Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa mengatakan, indikator pembangunan ekonomi kabupaten tersebut selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang positif.
"Sektor penyumbang peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Landak didominasi oleh sektor pertanian, ini sejalan dengan kondisi bahwa sebagian besar perekonomian kabupaten Landak ditopang oleh sektor pertanian," kata Karolin saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak yang dilakukan secara virtual, Selasa.
Ia melanjutkan, dalam arti yang luas sektor pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
Dia menambahkan, begitu juga terkait pengelolaan keuangan daerah yang baik, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, hingga tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga diperoleh berbagai penghargaan daru pemerintah pusat dan provinsi pada tahun 2019.
Rapat paripurna secara virtual ini dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri Saman, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, para anggota DPRD, Sekda Landak, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak.
Dalam pidatonya, Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran.
"Penyampaian LKPJ tahun 2019 ini merupakan laporan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami selaku kepala daerah," ucap Bupati Landak.
Menurutnya dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian perkembangan kinerja pemerintahan kepada DPRD merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan pada DPRD, sebagai mitra kerja pemerintah daerah, yang mengemban fungsi sebagai lembaga wakil rakyat.
Selama tahun 2019, pemerintah kabupaten Landak terus berupaya meningkatkan kinerja dan meraih prestasi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan di kabupaten Landak dilaksanakan secara terintegrasi dengan anggaran berbasis kinerja yang didesain dengan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
Walaupun dihadapkan dengan berbagai kendala dalam pembangunan di tahun 2019, Karolin mengungkapkan jajarannya tetap berusaha untuk bekerja lebih baik.
"Dalam setiap usaha tentu terdapat kendala, namun tentu saja pemerintah tidak akan menyerah begitu saja. Segala kendala dan keterbatasan di banyak aspek kepemerintahan kami sikapi dan kami usahakan untuk mengatasi dengan semangat dan bekerja lebih baik," ungkap Karolin.
Karolin berharap kedepannya selalu terjalin hubungan yang harmonis antara Pemda Landak dan DPRD sehingga selalu dapat bekerjasama melakukan pembangunan untuk kepentingan seluruh masyarakat kabupaten Landak.
"Sampai saat ini terdapat beberapa kekurangan yang harus diselesaikan, untuk memperbaiki kekurangan tersebut adalah tugas kita bersama. Semoga melalui kerjasama yang baik dan harmonis dengan semua pihak, utamanya dengan DPRD Kabupaten Landak, kami yakin permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita selesaikan bersama," kata Karolin.
Baca juga: Karol Siap Lanjutkan Pembangunan di Landak
Baca juga: Pembangunan enam Puskesmas Percontohan di Landak butuh Rp66 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Sektor penyumbang peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Landak didominasi oleh sektor pertanian, ini sejalan dengan kondisi bahwa sebagian besar perekonomian kabupaten Landak ditopang oleh sektor pertanian," kata Karolin saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak yang dilakukan secara virtual, Selasa.
Ia melanjutkan, dalam arti yang luas sektor pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
Dia menambahkan, begitu juga terkait pengelolaan keuangan daerah yang baik, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, hingga tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga diperoleh berbagai penghargaan daru pemerintah pusat dan provinsi pada tahun 2019.
Rapat paripurna secara virtual ini dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri Saman, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, para anggota DPRD, Sekda Landak, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak.
Dalam pidatonya, Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran.
"Penyampaian LKPJ tahun 2019 ini merupakan laporan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami selaku kepala daerah," ucap Bupati Landak.
Menurutnya dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian perkembangan kinerja pemerintahan kepada DPRD merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan pada DPRD, sebagai mitra kerja pemerintah daerah, yang mengemban fungsi sebagai lembaga wakil rakyat.
Selama tahun 2019, pemerintah kabupaten Landak terus berupaya meningkatkan kinerja dan meraih prestasi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan di kabupaten Landak dilaksanakan secara terintegrasi dengan anggaran berbasis kinerja yang didesain dengan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
Walaupun dihadapkan dengan berbagai kendala dalam pembangunan di tahun 2019, Karolin mengungkapkan jajarannya tetap berusaha untuk bekerja lebih baik.
"Dalam setiap usaha tentu terdapat kendala, namun tentu saja pemerintah tidak akan menyerah begitu saja. Segala kendala dan keterbatasan di banyak aspek kepemerintahan kami sikapi dan kami usahakan untuk mengatasi dengan semangat dan bekerja lebih baik," ungkap Karolin.
Karolin berharap kedepannya selalu terjalin hubungan yang harmonis antara Pemda Landak dan DPRD sehingga selalu dapat bekerjasama melakukan pembangunan untuk kepentingan seluruh masyarakat kabupaten Landak.
"Sampai saat ini terdapat beberapa kekurangan yang harus diselesaikan, untuk memperbaiki kekurangan tersebut adalah tugas kita bersama. Semoga melalui kerjasama yang baik dan harmonis dengan semua pihak, utamanya dengan DPRD Kabupaten Landak, kami yakin permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita selesaikan bersama," kata Karolin.
Baca juga: Karol Siap Lanjutkan Pembangunan di Landak
Baca juga: Pembangunan enam Puskesmas Percontohan di Landak butuh Rp66 miliar
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020