![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalbar.antaranews.com/berita/434398/empat-tersangka-gratifikasi-penghapusan-red-notice-djoko-tjandra&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/07/24/DSCN5561-01.jpg&description=Empat tersangka gratifikasi penghapusan "red notice" Djoko Tjandra){kind=link}
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan penghapusan "red notice" atas nama Joko Sugiarto Tjandra (JST) atau Djoko Tjandra.
"Penetapan tersangka terbagi dua, selaku pemberi dan selaku penerima," ujar Argo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Argo mengatakan, sebagai diduga pemberi ditetapkan dua orang tersangka, yakni JST dan seseorang berinisial TS.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat 1, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.
Sedangkan sebagai diduga penerima, ditetapkan dua orang tersangka, yakni Inspektur Jenderal NB dan Brigadir Jenderal PU.
"Selaku penerima itu yang kami tetapkan tersangka adalah saudara PU dan kedua adalah saudara NB," ucap Argo.
NB dan PU dikenakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.
"Ancaman hukuman adalah lima tahun dan saat ini kami masih dalam proses penyidikan berikutnya setelah kita menetapkan tersangka," kata Argo.
Lebih lanjut Argo mengatakan dalam kasus tersebut, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri telah memeriksa 19 orang saksi.
Selain itu, Polri juga mengamankan barang bukti berupa uang senilai 20 ribu dollar AS, surat-surat, handphone, laptop, dan rekaman CCTV.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mencopot tiga petinggi Polri dalam perkara terbitnya surat jalan, penghapusan "red notice", serta surat sehat bebas COVID-19 milik Djoko Tjandra.
Tiga perwira tinggi yang dicopot masing-masing Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo.
Bareskrim Polri telah menetapkan Prasetijo Utomo sebagai tersangka dalam kasus surat palsu yang diterbitkannya untuk Djoko Tjandra.
Terkait kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan penghapusan "red notice" Djoko Tjandra, pada Kamis (6/8) Dittipidkor Mabes Polri menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan
Argo menyebut bahwa dugaan tindak pidana pada kasus ini yakni pemberian dan penerimaan hadiah terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra yang terjadi sekitar bulan Mei hingga Juni 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Penetapan tersangka terbagi dua, selaku pemberi dan selaku penerima," ujar Argo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Argo mengatakan, sebagai diduga pemberi ditetapkan dua orang tersangka, yakni JST dan seseorang berinisial TS.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat 1, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.
Sedangkan sebagai diduga penerima, ditetapkan dua orang tersangka, yakni Inspektur Jenderal NB dan Brigadir Jenderal PU.
"Selaku penerima itu yang kami tetapkan tersangka adalah saudara PU dan kedua adalah saudara NB," ucap Argo.
NB dan PU dikenakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.
"Ancaman hukuman adalah lima tahun dan saat ini kami masih dalam proses penyidikan berikutnya setelah kita menetapkan tersangka," kata Argo.
Lebih lanjut Argo mengatakan dalam kasus tersebut, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri telah memeriksa 19 orang saksi.
Selain itu, Polri juga mengamankan barang bukti berupa uang senilai 20 ribu dollar AS, surat-surat, handphone, laptop, dan rekaman CCTV.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mencopot tiga petinggi Polri dalam perkara terbitnya surat jalan, penghapusan "red notice", serta surat sehat bebas COVID-19 milik Djoko Tjandra.
Tiga perwira tinggi yang dicopot masing-masing Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo.
Bareskrim Polri telah menetapkan Prasetijo Utomo sebagai tersangka dalam kasus surat palsu yang diterbitkannya untuk Djoko Tjandra.
Terkait kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan penghapusan "red notice" Djoko Tjandra, pada Kamis (6/8) Dittipidkor Mabes Polri menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan
Argo menyebut bahwa dugaan tindak pidana pada kasus ini yakni pemberian dan penerimaan hadiah terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra yang terjadi sekitar bulan Mei hingga Juni 2020.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020