Pemkab Landak unsur bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) dan elemen masyarakat dari berbagai suku menyatakan sikap untuk selalu menjaga keamanan di kabupaten tersebut serta selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman ormas radikal.
"Beberapa pekan ini Negara Indonesia sedang dihadapkan pada isu adanya gerakan dari ormas tertentu yang bersifat radikal antipemerintah yang dinilai bisa berpotensi memecah belah bangsa. Untuk itu, kami bersama-sama membuat pernyataan sikap berkaitan dengan situasi yang berkembang pada hari ini, melihat dari pemberitaan yang ada bahwa ada keresahan yang dilakukan oleh kelompok ormas," kata Bupati Landak Karolin Margret Natasa di Ngabang, Senin (23/11).
Baca juga: Pangdam ingatkan prajurit dan istri tidak terpengaruh paham radikal
Karolin menambahkan, pernyataan sikap itu juga sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sah secara konstitusi untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan negara yang saat ini mulai diresahakan oleh gerakan ormas tertentu.
Lebih lanjut Karolin mengatakan apa yang dilakukan ini menunjukkan masyarakat Indonesia tidak setuju dengan adanya gerakan-gerakan minoritas yang ingin mengganggu stabilitas keamanan negara saat ini.
"Kalau berdasarkan survei kelompok itu paling banyak ada 15 persen dari penduduk Indonesia. Apa yang kita lakukan hari ini termasuk daerah-daerah lain adalah menunjukkan bahwa yang mayoritas tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kelompok minoritas yang sangat vokal untuk menentang pemerintahan Republik Indonesia," kata Karolin.
Baca juga: Mahfud MD ajak masyarakat Kalbar cegah penyebaran paham radikal
Dalam situasi ketidakpastian karena pandemi COVID-19 yang dialami Indonesia saat ini, katanya, tentunya masyarakat yang lelah akan mudah terprovokasi, oleh karena itu lebih baik bisa menenangkan situasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kita ini sedang berhadapan dengan situasi yang penuh ketidakpastian pandemi COVID-19 yang menyerang kita kurang lebih delapan bulan ini. Tentu kita berhadapan dengan masyarakat yang lelah, nah masyarakat yang lelah ini mudah diprovokasi. Oleh karena itu, kita harus bisa menenangkan situasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi counter untuk isu yang sedang berkembang," tuturnya.
Setidaknya ada 5 poin pernyataan sikap yang digaungkan, di antaranya siap mendukung kebijakan pemerintah menjaga keutuhan NKRI, selalu cinta damai terhadap sesama, menolak keras adanya ormas radikal, mendukung kebijakan pemerintah melarang kerumunan warga di tengah pendemi COVID-19, dan mendukung Satgas COVID-19 kabupaten Landak dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan.
Baca juga: KBI ajak masyarakat rawat kebhinekaan
Baca juga: Cegah pengaruh paham radikal di kalangan pelajar
Baca juga: Rusman Ali ajak ulama cegah paham radikal
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Beberapa pekan ini Negara Indonesia sedang dihadapkan pada isu adanya gerakan dari ormas tertentu yang bersifat radikal antipemerintah yang dinilai bisa berpotensi memecah belah bangsa. Untuk itu, kami bersama-sama membuat pernyataan sikap berkaitan dengan situasi yang berkembang pada hari ini, melihat dari pemberitaan yang ada bahwa ada keresahan yang dilakukan oleh kelompok ormas," kata Bupati Landak Karolin Margret Natasa di Ngabang, Senin (23/11).
Baca juga: Pangdam ingatkan prajurit dan istri tidak terpengaruh paham radikal
Karolin menambahkan, pernyataan sikap itu juga sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sah secara konstitusi untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan negara yang saat ini mulai diresahakan oleh gerakan ormas tertentu.
Lebih lanjut Karolin mengatakan apa yang dilakukan ini menunjukkan masyarakat Indonesia tidak setuju dengan adanya gerakan-gerakan minoritas yang ingin mengganggu stabilitas keamanan negara saat ini.
"Kalau berdasarkan survei kelompok itu paling banyak ada 15 persen dari penduduk Indonesia. Apa yang kita lakukan hari ini termasuk daerah-daerah lain adalah menunjukkan bahwa yang mayoritas tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kelompok minoritas yang sangat vokal untuk menentang pemerintahan Republik Indonesia," kata Karolin.
Baca juga: Mahfud MD ajak masyarakat Kalbar cegah penyebaran paham radikal
Dalam situasi ketidakpastian karena pandemi COVID-19 yang dialami Indonesia saat ini, katanya, tentunya masyarakat yang lelah akan mudah terprovokasi, oleh karena itu lebih baik bisa menenangkan situasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kita ini sedang berhadapan dengan situasi yang penuh ketidakpastian pandemi COVID-19 yang menyerang kita kurang lebih delapan bulan ini. Tentu kita berhadapan dengan masyarakat yang lelah, nah masyarakat yang lelah ini mudah diprovokasi. Oleh karena itu, kita harus bisa menenangkan situasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi counter untuk isu yang sedang berkembang," tuturnya.
Setidaknya ada 5 poin pernyataan sikap yang digaungkan, di antaranya siap mendukung kebijakan pemerintah menjaga keutuhan NKRI, selalu cinta damai terhadap sesama, menolak keras adanya ormas radikal, mendukung kebijakan pemerintah melarang kerumunan warga di tengah pendemi COVID-19, dan mendukung Satgas COVID-19 kabupaten Landak dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan.
Baca juga: KBI ajak masyarakat rawat kebhinekaan
Baca juga: Cegah pengaruh paham radikal di kalangan pelajar
Baca juga: Rusman Ali ajak ulama cegah paham radikal
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020