Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton mengatakan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya telah dipilih sebagai daerah percontohan Pelayanan KB MKJP dengan pertimbangan dua kabupaten ini mempunyai Pasangan Usia Subur (PUS) yang cukup tinggi berdasarkan proyeksi BKKBN Pusat dan data BKKBN Kalbar.
"Saya mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sambas atas komitmen dan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini. Launching ujicoba pelayanan KB MKJP dengan dukungan BOKB ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi bahwa dengan dialihnya dukungan dana penggerakan Pelayanan KB MKJP dari APBN ke APBD melalui BOKB akan lebih mendekatkan program kepada masyarakat," kata Kaper BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton, Rabu.
Baca juga: Bupati Sambas menilai program Bangga Kencana berkontribusi bangun SDM
Ia mengatakan, pada tahun tahun sebelumnya dukungan pelayanan KB MKJP tersebut sebagian bersumber dari APBN yang dalam hal ini ada pada anggaran Perwakilan BKKBN Kalbar.
"Besaran Dana BOKB Kabupaten Sambas untuk tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp6 milyar, ini angka yang cukup besar termasuk Dana BOKB Fisik dan Operasional sehingga ini perlu dikelola dengan baik dan terencana," katanya.
Dijelaskan Tenny, BKKBN lebih fokus ke alat Kontrasepsi MKJP (IUD, Implant, MOW, MOP) karena menjadi skala prioritas. Hal itu dilakukan untuk Pelayanan kedepan, menghindari putus pakai alat kontrasepsi (droup out).
Baca juga: Pelimpahan dana pengerak BOKB lancarkan program Bangga Kencana di daerah
"Ini banyak kelebihannya serta faktor kegagalan Alat Kontrasepsi MKJP lebih Kecil dibanding dengan Non MKJP(Suntik, Pil, Kondom). Dan untuk pelayanan Non MKJP masih tetap kita layani. Semua Pelayanan KB baik MKJP maupun Non MKJP diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis," ujarnya.
Ditambahkanya, untuk sosialisasi tentang BOKB ini, BKKBN telah melakukan sejak bulan Oktober 2020. Dengan harapan pada bulan Januari 2021 sudah bergerak, karena ada beberapa situasi dan sistem edukasi keuangan ditiap daerah berbeda-beda. Sehingga ada permasalahan tiap tiap kabupaten ada yang belum melaksanakan.
Ia menilai melalui kegiatan ini pula segala kendala dan hambatan terkait dengan pencairan dukungan penggerakan pelayanan KB MKJP melalui BOKB dapat diterindentifikasi secara spesifik. Dengan demikian kendala atau permasalah yang dihadapi kabupaten/kota dapat menjadi bahan masukan untuk dapat diatasi bersama sama.
"Dengan demikian kami berharap agar pelaksanaan dukungan penggerakan pelayanan KB MKJP disetiap kabupaten/kota dapat berjalan mulai dari awal hingga akhir tahun," tutupnya.
Baca juga: Sebanyak 42 orang dari OPDKB, PKB/PLKB dan IPeKB Kalbar ikuti pelatihan PK21
Baca juga: BKKBN Kalbar tingkatkan pengetahuan para fasilitator PK21 kabupaten/kota
Baca juga: 108 warga Kayan Hulu dapat pemasangan MKJP KB Implan gratis
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Saya mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sambas atas komitmen dan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini. Launching ujicoba pelayanan KB MKJP dengan dukungan BOKB ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi bahwa dengan dialihnya dukungan dana penggerakan Pelayanan KB MKJP dari APBN ke APBD melalui BOKB akan lebih mendekatkan program kepada masyarakat," kata Kaper BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton, Rabu.
Baca juga: Bupati Sambas menilai program Bangga Kencana berkontribusi bangun SDM
Ia mengatakan, pada tahun tahun sebelumnya dukungan pelayanan KB MKJP tersebut sebagian bersumber dari APBN yang dalam hal ini ada pada anggaran Perwakilan BKKBN Kalbar.
"Besaran Dana BOKB Kabupaten Sambas untuk tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp6 milyar, ini angka yang cukup besar termasuk Dana BOKB Fisik dan Operasional sehingga ini perlu dikelola dengan baik dan terencana," katanya.
Dijelaskan Tenny, BKKBN lebih fokus ke alat Kontrasepsi MKJP (IUD, Implant, MOW, MOP) karena menjadi skala prioritas. Hal itu dilakukan untuk Pelayanan kedepan, menghindari putus pakai alat kontrasepsi (droup out).
Baca juga: Pelimpahan dana pengerak BOKB lancarkan program Bangga Kencana di daerah
"Ini banyak kelebihannya serta faktor kegagalan Alat Kontrasepsi MKJP lebih Kecil dibanding dengan Non MKJP(Suntik, Pil, Kondom). Dan untuk pelayanan Non MKJP masih tetap kita layani. Semua Pelayanan KB baik MKJP maupun Non MKJP diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis," ujarnya.
Ditambahkanya, untuk sosialisasi tentang BOKB ini, BKKBN telah melakukan sejak bulan Oktober 2020. Dengan harapan pada bulan Januari 2021 sudah bergerak, karena ada beberapa situasi dan sistem edukasi keuangan ditiap daerah berbeda-beda. Sehingga ada permasalahan tiap tiap kabupaten ada yang belum melaksanakan.
Ia menilai melalui kegiatan ini pula segala kendala dan hambatan terkait dengan pencairan dukungan penggerakan pelayanan KB MKJP melalui BOKB dapat diterindentifikasi secara spesifik. Dengan demikian kendala atau permasalah yang dihadapi kabupaten/kota dapat menjadi bahan masukan untuk dapat diatasi bersama sama.
"Dengan demikian kami berharap agar pelaksanaan dukungan penggerakan pelayanan KB MKJP disetiap kabupaten/kota dapat berjalan mulai dari awal hingga akhir tahun," tutupnya.
Baca juga: Sebanyak 42 orang dari OPDKB, PKB/PLKB dan IPeKB Kalbar ikuti pelatihan PK21
Baca juga: BKKBN Kalbar tingkatkan pengetahuan para fasilitator PK21 kabupaten/kota
Baca juga: 108 warga Kayan Hulu dapat pemasangan MKJP KB Implan gratis
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021