Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Yustinus J mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi 2021-2026 dalam rangka penanganan stunting di daerah itu.
“Dalam RAD, perbandingan antara target yang ingin dicapai dengan realisasi yang mampu dilaksanakan sangat penting untuk dipelajari. Kita harus mengetahui, apa saja hambatan yang dialami sehingga realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang kita buat sendiri,” ujarnya saat dihubungi di Sintang, Kamis.
Ia menambahkan bahwa kendala di lapangan tahun sebelumnya harus menjadi catatan penting untuk bisa membuat perencanaan aksi yang baik.
“Perencanaan yang sudah berjalan sesuai rencana harus dipertahankan dan di dorong lagi. Sedangkan yang kurang, wajib kita evaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kartiyus menyampaikan bahwa soal stunting sudah direncanakan berbagai kegiatan sejak 2016. Intervensi stunting dari pemerintah pusat baru dilakukan 2017.
“Kita malah duluan merencanakan penurunan angka stunting,” kata Kartiyus.
Ia memaparkan ada 11 indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Sintang. Di antaranya, produksi padi yang terus mengalami kenaikan.
Tahun 2018 produksi padi di Kabupaten Sintang mencapai 56.375 ton per tahun. Tahun 2019 naik menjadi 79.364 ton, dan tahun 2020 naik lagi menjadi 86.905 ton.
Pemkab Sintang memasang target tahun 2021, produksi padi mencapai 93.606 ton. Produksi jagung tahun 2018 mencapai 5.722 ton, tahun 2019 naik menjadi 7.993 ton, tahun 2020 mencapai 9.342 ton.
Pemkab Sintang menargetkan tahun 2021 hanya 3.621 ton saja disebabkan situasi pandemi. Produksi kedelai tahun 2018 mencapai 83,4 ton, tahun 2019 mencapai 83.9 ton, tahun 2020 mencapai 4,9 ton dan target 2021 adalah 904 ton.
“Ada 5 pilar substansi yang menjadi tanggung jawab OPD di dalam kelompok kerja, yakni prioritas pelayanan kesehatan dan gizi berkelanjutan, pada periode emas kehidupan, peningkatan aksesibilitas pangan di tingkat rumah tangga pada wilayah sangat rawan pangan dan rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, penerapan standar keamanan pangan berdasarkan kajian resiko dan meneruskan teknologi inovatif, penerapan prilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan kemitraan dan kerjasama multi sektor dalam lembaga nasional pangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Dalam RAD, perbandingan antara target yang ingin dicapai dengan realisasi yang mampu dilaksanakan sangat penting untuk dipelajari. Kita harus mengetahui, apa saja hambatan yang dialami sehingga realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang kita buat sendiri,” ujarnya saat dihubungi di Sintang, Kamis.
Ia menambahkan bahwa kendala di lapangan tahun sebelumnya harus menjadi catatan penting untuk bisa membuat perencanaan aksi yang baik.
“Perencanaan yang sudah berjalan sesuai rencana harus dipertahankan dan di dorong lagi. Sedangkan yang kurang, wajib kita evaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kartiyus menyampaikan bahwa soal stunting sudah direncanakan berbagai kegiatan sejak 2016. Intervensi stunting dari pemerintah pusat baru dilakukan 2017.
“Kita malah duluan merencanakan penurunan angka stunting,” kata Kartiyus.
Ia memaparkan ada 11 indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Sintang. Di antaranya, produksi padi yang terus mengalami kenaikan.
Tahun 2018 produksi padi di Kabupaten Sintang mencapai 56.375 ton per tahun. Tahun 2019 naik menjadi 79.364 ton, dan tahun 2020 naik lagi menjadi 86.905 ton.
Pemkab Sintang memasang target tahun 2021, produksi padi mencapai 93.606 ton. Produksi jagung tahun 2018 mencapai 5.722 ton, tahun 2019 naik menjadi 7.993 ton, tahun 2020 mencapai 9.342 ton.
Pemkab Sintang menargetkan tahun 2021 hanya 3.621 ton saja disebabkan situasi pandemi. Produksi kedelai tahun 2018 mencapai 83,4 ton, tahun 2019 mencapai 83.9 ton, tahun 2020 mencapai 4,9 ton dan target 2021 adalah 904 ton.
“Ada 5 pilar substansi yang menjadi tanggung jawab OPD di dalam kelompok kerja, yakni prioritas pelayanan kesehatan dan gizi berkelanjutan, pada periode emas kehidupan, peningkatan aksesibilitas pangan di tingkat rumah tangga pada wilayah sangat rawan pangan dan rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, penerapan standar keamanan pangan berdasarkan kajian resiko dan meneruskan teknologi inovatif, penerapan prilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan kemitraan dan kerjasama multi sektor dalam lembaga nasional pangan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021