Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Cabang Kalbar, Purwati Munawir menilai perlu komitmen bersama untuk mengawal kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) terutama dari sawit sehingga berdampak signifikan pada pembangunan bagi daerah.
“Kalbar sebagai daerah penghasil utama nasional komoditas sawit . Untuk itu Gapki Kalbar memandang perlu bersama pemerintah daerah memperjuangkan dan mengawal kebijakan “bagi hasil” ,” ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan bahwa peran komoditas ekspor strategis perlu sebuah regulasi, guna mewujudkan tata kelola sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Sehingga komoditas sawit sebagai kekayaan Kalbar benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah ini,” kata dia.
DBH bagi daerah penghasil kelapa sawit telah memasuki pembahasan Rancangan Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (RUU HKPD). Apabila nantinya daerah penghasil sawit mendapatkan bagian dari DBH maka Kalbar akan sangat diuntungkan.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Edih Mulyadi mengatakan bahwa dalam RUU tersebut, adalah mengatur pembagian DBH untuk daerah penghasil sawit.
“Dalam RUU HKPD ini, akan ada reformulasi dana bagi . Usulan tersebut, berangkat dari keinginan agar provinsi penghasil devisa kelapa sawit mendapatkan timbal balik dari pusat melalui dana tersebut,” jelasnya.
Sebelumya. Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta agar formulasi DBH landasan perhitungannya berdasarkan daerah penghasil. “Seharusnya berdasarkan pada daerah penghasil. Bukan dari hitungan ekspor, supaya lebih terjaga infrastrukturnya,” tutur Sutarmidji
Saat ini untuk luas sawit di Kalbar sudah mendekati 2 juta hektare yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota. Untuk produksi CPO saat ini juga sudah mendekati 4 juta ton per tahun. Saat ini harapan bersama regulasi baru yang mengatur DBH, mengakomodir keinginan agar daerah penghasil sawit mendapatkan bagian dari dana tersebut. Apabila nanti hal tersebut terakomodir, maka Kalbar sebagai provinsi penghasil sawit akan sangat diuntungkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Kalbar sebagai daerah penghasil utama nasional komoditas sawit . Untuk itu Gapki Kalbar memandang perlu bersama pemerintah daerah memperjuangkan dan mengawal kebijakan “bagi hasil” ,” ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan bahwa peran komoditas ekspor strategis perlu sebuah regulasi, guna mewujudkan tata kelola sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Sehingga komoditas sawit sebagai kekayaan Kalbar benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah ini,” kata dia.
DBH bagi daerah penghasil kelapa sawit telah memasuki pembahasan Rancangan Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (RUU HKPD). Apabila nantinya daerah penghasil sawit mendapatkan bagian dari DBH maka Kalbar akan sangat diuntungkan.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Edih Mulyadi mengatakan bahwa dalam RUU tersebut, adalah mengatur pembagian DBH untuk daerah penghasil sawit.
“Dalam RUU HKPD ini, akan ada reformulasi dana bagi . Usulan tersebut, berangkat dari keinginan agar provinsi penghasil devisa kelapa sawit mendapatkan timbal balik dari pusat melalui dana tersebut,” jelasnya.
Sebelumya. Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta agar formulasi DBH landasan perhitungannya berdasarkan daerah penghasil. “Seharusnya berdasarkan pada daerah penghasil. Bukan dari hitungan ekspor, supaya lebih terjaga infrastrukturnya,” tutur Sutarmidji
Saat ini untuk luas sawit di Kalbar sudah mendekati 2 juta hektare yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota. Untuk produksi CPO saat ini juga sudah mendekati 4 juta ton per tahun. Saat ini harapan bersama regulasi baru yang mengatur DBH, mengakomodir keinginan agar daerah penghasil sawit mendapatkan bagian dari dana tersebut. Apabila nanti hal tersebut terakomodir, maka Kalbar sebagai provinsi penghasil sawit akan sangat diuntungkan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021