Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar mencatat realisasi APBN di Kalbar hingga 31 Agustus 2021 mencapai 53,02 persen dari pagu Rp16.727,50 miliar.
"Secara nilai, realisasi atau penyerapan APBN di Kalbar capai Rp8.868,34 miliar atas 53,02 persen dari pagu Rp16.727,50 miliar. Capaian realisasi tersebut naik 4,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2020," ujar Kepala DJPb Kalbar, Edih Mulyadi di Pontianak, Selasa.
Ia merincikan untuk belanja pegawai sendiri realisasi sudah capai Rp2.527,06 atau 64,89 persen dari pagu Rp3.894,54 miliar. Belanja barang realisasi Rp2.189,15 miliar atau 56,41 persen dari pagu Rp3.881,11 miliar. Kemudian belanja modal realisasi Rp1.518,61 miliar atau 48,17 persen dari pagu Rp3.152,59 miliar.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial realisasi Rp3,56 miliar atau 45,31 persen dari pagu Rp7,89 miliar. DAK fisik realisasi Rp515,31 miliar atau 21,48 persen dari pagu Rp2.398,63 miliar. DAK nonfisik realisasi Rp878,58 miliar atau 65,99 persen dari pagu Rp1.331,45 miliar. Terakhir, Dana Desa realisasi capai Rp1,236,08 miliar atau 59,97 persen dari pagu Rp2.061,33
"Dari beberapa jenis belanja yang ada tersebut dilihat dari kenaikan atau pertumbuhan pagu dan realisasi terbesar dari periode yang sama dengan tahun sebelumnya yakni alokasi belanja modal. Untuk pertumbuhan pagu capai 87,13 persen dan realisasi 136,40 persen," kata dia.
Sementara kata dia untuk realisasi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mengalami penurunan baik pagu maupun realisasi dibandingkan tahun 2020. Sedangkan untuk realisasi pendapatan BLU sendiri mengalami kenaikan dari Rp237,40 miliar menjadi Rp273,84 miliar dibandingkan tahun 2020.
"Namun secara keseluruhan penerimaan PNBP di Kalbar sendiri mengalami kenaikan sebesar Rp28,46 miliar," kata dia.
Pihaknya terus mendorong Satuan kerja (Satker) atau OPD di Kalbar untuk lebih maksimal menyerap APBN di Kalbar. Hal itu untuk mendorong dan pemulihan ekonomi. Pasalnya belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam ekonomi dan kemajuan daerah.
"Kami terus berkoordinasi dan diskusi dengan Satker atau OPD terkait baik provinsi maupun kota atau kabupaten. OPD yang memiliki pagu besar namun realisasi rendah itu menjadi sorotan kami. Kemudian ada masalah khusus dari apa yang dihadapi OPD sehingga penyerapan rendah, kita juga perhatikan," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Secara nilai, realisasi atau penyerapan APBN di Kalbar capai Rp8.868,34 miliar atas 53,02 persen dari pagu Rp16.727,50 miliar. Capaian realisasi tersebut naik 4,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2020," ujar Kepala DJPb Kalbar, Edih Mulyadi di Pontianak, Selasa.
Ia merincikan untuk belanja pegawai sendiri realisasi sudah capai Rp2.527,06 atau 64,89 persen dari pagu Rp3.894,54 miliar. Belanja barang realisasi Rp2.189,15 miliar atau 56,41 persen dari pagu Rp3.881,11 miliar. Kemudian belanja modal realisasi Rp1.518,61 miliar atau 48,17 persen dari pagu Rp3.152,59 miliar.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial realisasi Rp3,56 miliar atau 45,31 persen dari pagu Rp7,89 miliar. DAK fisik realisasi Rp515,31 miliar atau 21,48 persen dari pagu Rp2.398,63 miliar. DAK nonfisik realisasi Rp878,58 miliar atau 65,99 persen dari pagu Rp1.331,45 miliar. Terakhir, Dana Desa realisasi capai Rp1,236,08 miliar atau 59,97 persen dari pagu Rp2.061,33
"Dari beberapa jenis belanja yang ada tersebut dilihat dari kenaikan atau pertumbuhan pagu dan realisasi terbesar dari periode yang sama dengan tahun sebelumnya yakni alokasi belanja modal. Untuk pertumbuhan pagu capai 87,13 persen dan realisasi 136,40 persen," kata dia.
Sementara kata dia untuk realisasi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mengalami penurunan baik pagu maupun realisasi dibandingkan tahun 2020. Sedangkan untuk realisasi pendapatan BLU sendiri mengalami kenaikan dari Rp237,40 miliar menjadi Rp273,84 miliar dibandingkan tahun 2020.
"Namun secara keseluruhan penerimaan PNBP di Kalbar sendiri mengalami kenaikan sebesar Rp28,46 miliar," kata dia.
Pihaknya terus mendorong Satuan kerja (Satker) atau OPD di Kalbar untuk lebih maksimal menyerap APBN di Kalbar. Hal itu untuk mendorong dan pemulihan ekonomi. Pasalnya belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam ekonomi dan kemajuan daerah.
"Kami terus berkoordinasi dan diskusi dengan Satker atau OPD terkait baik provinsi maupun kota atau kabupaten. OPD yang memiliki pagu besar namun realisasi rendah itu menjadi sorotan kami. Kemudian ada masalah khusus dari apa yang dihadapi OPD sehingga penyerapan rendah, kita juga perhatikan," jelas dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021