Kantor Pertanahan Ketapang menyelenggarakan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Ketapang, Rabu. Kepala Pertanahan Ketapang, Banu Subekti mengatakan penyerahan sertifikat tanah ini juga berlangsung secara virtual oleh Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara serentak Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Bali.
Subekti menyampaikan berdasarkan daftar isian program anggaran (DIPA) 2020 bahwa Kantor Pertanahan Ketapang pada 2021 mendapatkan anggaran Program Strategis Nasional (PSN). Pertama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 10.331 bidang. Kedua PTSL Lintas Sektor yakni Usaha Kecil Menegah dan Perikanan sebanyak 260 bidang dan ketiga Redistribusi Tanah sebanyak 8.650 bidang.
Baca juga: Bupati dan Ketua DPRD dukung PSN di Kantor Pertanahan Ketapang
Menurutnya berdasarkan target tersebut pada kegiatan ini pihaknya menyerahkan 6.000 sertifikat PTSL. Kemudian Redistribusi Tanah sebanyak 6.690 sertifikat. Penyerahan secara simbolis sebanyak 20 sertifikat program PTSL yang diwakili oleh masyarakat Desa Beringin Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Serta Redistribusi Tanah sebanyak 5 sertifikat diwakili oleh masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Benua Kayong.
"Dalam kesempatan kali ini kami juga akan mnyerahkan secara langsung 12 sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang," ungkap Banu Subekti saat acara berlangsung.
Ditambahkannya sesuai target PSN Kantor Pertanahan Ketapang itu sebenarnya tercapai 100 persen. Namun sisanya belum bisa dilaporkan saat acara penyerahan ini karena masih diproses. "Semuanya tercapai 100 persen, saat ini saya masih terus tanda tangan sertifikat-sertifikat tersebut," ujarnya.
Baca juga: Realisasi Program PTSL di Ketapang 80 persen dari target
Ia mengungkapkan antusias masyarakat Ketapang begitu besar sehingga target yang sudah ada tidak mencukupi keinginan masyrakat di Ketapang. "Semoga pada tahun berikutnya keinginan masyarakat akan terpenuhi. Lantaran pada 2022 Kantor Pertanahan Ketapang mendapat target sebesar 7.410 bidang tanah. Tergaet itu meliputi PTSL Partisipasi Masyarakat (PM) sebanyak 4.757 bidang, PTSL Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2.533 bidang dan PTSL Lintas Sektor sebanyak 120 bidang.
"Kami mohon dukungan Pemerintah Daerah dan seluruh instansi terkait demi mensukseskan PSN yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Ketapang. Sehingga semua target di tahun berikutnya bisa tercapai," tuturnya.
Ia juga mohon dukungan Bupati Ketapang, Martin Rantan agar membebaskan atau memberikan keringanan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang yang selama ini masih melekat dalam proses pensertipikatan tanah melalui Program PTSL dan Redistribusi Tanah. "Baik pada sertipikasi yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Besar harapan kami kepada Pak Bupati untuk dapat mengabulkan permohonan kami," ucap Banu Subekti.
Baca juga: Bupati Kapuas Hulu serahkan 460 sertifikat tanah warga
Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 9.000 sertifikat PTSL untuk masyarakat Landak
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Subekti menyampaikan berdasarkan daftar isian program anggaran (DIPA) 2020 bahwa Kantor Pertanahan Ketapang pada 2021 mendapatkan anggaran Program Strategis Nasional (PSN). Pertama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 10.331 bidang. Kedua PTSL Lintas Sektor yakni Usaha Kecil Menegah dan Perikanan sebanyak 260 bidang dan ketiga Redistribusi Tanah sebanyak 8.650 bidang.
Baca juga: Bupati dan Ketua DPRD dukung PSN di Kantor Pertanahan Ketapang
Menurutnya berdasarkan target tersebut pada kegiatan ini pihaknya menyerahkan 6.000 sertifikat PTSL. Kemudian Redistribusi Tanah sebanyak 6.690 sertifikat. Penyerahan secara simbolis sebanyak 20 sertifikat program PTSL yang diwakili oleh masyarakat Desa Beringin Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Serta Redistribusi Tanah sebanyak 5 sertifikat diwakili oleh masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Benua Kayong.
"Dalam kesempatan kali ini kami juga akan mnyerahkan secara langsung 12 sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang," ungkap Banu Subekti saat acara berlangsung.
Ditambahkannya sesuai target PSN Kantor Pertanahan Ketapang itu sebenarnya tercapai 100 persen. Namun sisanya belum bisa dilaporkan saat acara penyerahan ini karena masih diproses. "Semuanya tercapai 100 persen, saat ini saya masih terus tanda tangan sertifikat-sertifikat tersebut," ujarnya.
Baca juga: Realisasi Program PTSL di Ketapang 80 persen dari target
Ia mengungkapkan antusias masyarakat Ketapang begitu besar sehingga target yang sudah ada tidak mencukupi keinginan masyrakat di Ketapang. "Semoga pada tahun berikutnya keinginan masyarakat akan terpenuhi. Lantaran pada 2022 Kantor Pertanahan Ketapang mendapat target sebesar 7.410 bidang tanah. Tergaet itu meliputi PTSL Partisipasi Masyarakat (PM) sebanyak 4.757 bidang, PTSL Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2.533 bidang dan PTSL Lintas Sektor sebanyak 120 bidang.
"Kami mohon dukungan Pemerintah Daerah dan seluruh instansi terkait demi mensukseskan PSN yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Ketapang. Sehingga semua target di tahun berikutnya bisa tercapai," tuturnya.
Ia juga mohon dukungan Bupati Ketapang, Martin Rantan agar membebaskan atau memberikan keringanan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang yang selama ini masih melekat dalam proses pensertipikatan tanah melalui Program PTSL dan Redistribusi Tanah. "Baik pada sertipikasi yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Besar harapan kami kepada Pak Bupati untuk dapat mengabulkan permohonan kami," ucap Banu Subekti.
Baca juga: Bupati Kapuas Hulu serahkan 460 sertifikat tanah warga
Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 9.000 sertifikat PTSL untuk masyarakat Landak
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021