Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Wahyu Yulianto mengatakan, pihaknya akan merekrut 8.500 petugas sensus untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) 2022 di wilayah ini.
"BPS akan melakukan pendataan awal kembali, karena data sebelumnya banyak kekeliruan terkait program bantuan, yang harusnya dapat menjadi tidak dapat, begitu sebaliknya. Kemudian dalam hal ini ada sebanyak 8.500 petugas sensus yang akan direkrut," kata Mohammad Wahyu Yulianto di Pontianak, Jumat.
Dia mengatakan, setelah pihaknya melakukan pendataan awal penduduk, setelah itu penduduk yang dari setiap tingkat kemiskinan akan difokuskan komunikasi publik atau uji publik.
"Jadi pada saat pendataan, masyarakat yang miskin harus ada bukti fotonya seperti tempat tinggalnya, kondisinya, dan lain sebagainya. Dalam forum komunikasi publik tersebut, BPS juga akan melibatkan RT setempat, Aparat setempat dan Polisi, sehingga tidak ada kerusuhan yang terjadi," tuturnya.
Baca juga: Kalbar alami inflasi sebesar 0,80 persen pada April 2022
Baca juga: BPS: Telur ayam ras hingga bawang merah picu inflasi Mei
Selain itu, lanjutnya, BPS akan melaksanakan program Desa Cantik dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Kemudian tanggal 29 Oktober BPS juga melakukan REGSOSEK malam yang akan mendata gelandangan, tuna wisma dan lainnya.
Wahyu mengatakan, intinya pencapaian dari kebijakan ini didasarkan pada proses data yang valid, atau terintegrasi 1 data perlindungan sosial, dan juga pemberdayaan masyarakat.
"Jadi bukan hanya orang miskin saja, tetapi semua level seperti pemberdayaan masyarakat tersebut. Karena nanti intervensi-nya juga bahwa penduduk di desa tua yang banyak di Kalbar itu tidak boleh diabaikan, harus ada fasilitas apa yang perlu diintervensi," katanya.
Dirinya juga berharap Pemprov dan instansi terkait memberikan dukungannya dan bersinergi bersama menyejahterakan masyarakat di Kalbar.
Baca juga: BPS Singkawang kerahkan 112 petugas sensus penduduk lanjutan
"Ini akan meluas sampai level desa karena BPS tidak bisa bekerja sendiri, kami berharap dukungan dan sinergisitas dari instansi terkait. Kami bersyukur, Gubernur Kalbar, Bupati sudah mendukung hingga level desa," katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Sutarmidji, mengatakan bahwa validitas data sensus penduduk itu penting. Dirinya berharap agar BPS Kalbar lebih bisa memahami karakteristik penduduk dan wilayah setempat.
"Terkait data BPS, saya berharap pendataan-nya harus disajikan dengan baik, diperoleh dengan cara yang benar, tidak boleh ada rekayasa apapun dan tidak boleh ada petugas yang asal isi data. BPS Kalbar harus lebih bisa memahami karakteristik penduduk dan wilayah ini," kata Sutarmidji.
Baca juga: PDRB Kalimantan Barat meningkat sebesar 2,22 persen
Baca juga: BPS Kalbar catat inflasi 0,09 persen terjadi pada Juni 2022
Baca juga: Hingga April 2022, Neraca perdagangan Kalbar surplus 738,31 juta dolar AS
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"BPS akan melakukan pendataan awal kembali, karena data sebelumnya banyak kekeliruan terkait program bantuan, yang harusnya dapat menjadi tidak dapat, begitu sebaliknya. Kemudian dalam hal ini ada sebanyak 8.500 petugas sensus yang akan direkrut," kata Mohammad Wahyu Yulianto di Pontianak, Jumat.
Dia mengatakan, setelah pihaknya melakukan pendataan awal penduduk, setelah itu penduduk yang dari setiap tingkat kemiskinan akan difokuskan komunikasi publik atau uji publik.
"Jadi pada saat pendataan, masyarakat yang miskin harus ada bukti fotonya seperti tempat tinggalnya, kondisinya, dan lain sebagainya. Dalam forum komunikasi publik tersebut, BPS juga akan melibatkan RT setempat, Aparat setempat dan Polisi, sehingga tidak ada kerusuhan yang terjadi," tuturnya.
Baca juga: Kalbar alami inflasi sebesar 0,80 persen pada April 2022
Baca juga: BPS: Telur ayam ras hingga bawang merah picu inflasi Mei
Selain itu, lanjutnya, BPS akan melaksanakan program Desa Cantik dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Kemudian tanggal 29 Oktober BPS juga melakukan REGSOSEK malam yang akan mendata gelandangan, tuna wisma dan lainnya.
Wahyu mengatakan, intinya pencapaian dari kebijakan ini didasarkan pada proses data yang valid, atau terintegrasi 1 data perlindungan sosial, dan juga pemberdayaan masyarakat.
"Jadi bukan hanya orang miskin saja, tetapi semua level seperti pemberdayaan masyarakat tersebut. Karena nanti intervensi-nya juga bahwa penduduk di desa tua yang banyak di Kalbar itu tidak boleh diabaikan, harus ada fasilitas apa yang perlu diintervensi," katanya.
Dirinya juga berharap Pemprov dan instansi terkait memberikan dukungannya dan bersinergi bersama menyejahterakan masyarakat di Kalbar.
Baca juga: BPS Singkawang kerahkan 112 petugas sensus penduduk lanjutan
"Ini akan meluas sampai level desa karena BPS tidak bisa bekerja sendiri, kami berharap dukungan dan sinergisitas dari instansi terkait. Kami bersyukur, Gubernur Kalbar, Bupati sudah mendukung hingga level desa," katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Sutarmidji, mengatakan bahwa validitas data sensus penduduk itu penting. Dirinya berharap agar BPS Kalbar lebih bisa memahami karakteristik penduduk dan wilayah setempat.
"Terkait data BPS, saya berharap pendataan-nya harus disajikan dengan baik, diperoleh dengan cara yang benar, tidak boleh ada rekayasa apapun dan tidak boleh ada petugas yang asal isi data. BPS Kalbar harus lebih bisa memahami karakteristik penduduk dan wilayah ini," kata Sutarmidji.
Baca juga: PDRB Kalimantan Barat meningkat sebesar 2,22 persen
Baca juga: BPS Kalbar catat inflasi 0,09 persen terjadi pada Juni 2022
Baca juga: Hingga April 2022, Neraca perdagangan Kalbar surplus 738,31 juta dolar AS
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022