Wagub Ria Norsan, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memenuhi 30 persen penggunaan produk dalam negeri, sesuai arahan pemerintah pusat, sebagai upaya meningkatkan kualitas produk dan bisnis dalam negeri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
"Walau kita sudah memenuhi 30 persen penggunaan produk dalam negeri, kita tetap mendorong seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder di Kalbar maupun di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri," kata Ria Norsan di Pontianak, Sabtu.
Baca juga: Produk kecantikan lokal jadi favorit dan diminati oleh pengguna TikTok
Baca juga: Kemenperin dukung pencegahan bencana dengan produk lokal
Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk bangga dengan menggunakan produk buatan dalam negeri, hal itu menjadi perhatian serius dan telah diinstruksikan setiap organisasi perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri.
Kemudian, lanjutnya, penurunan angka kemiskinan, menjadi kunci utama dengan menciptakan lapangan kerja karena dengan pekerjaan tentu masyarakat akan mendapat penghasilan.
Baca juga: Bank Indonesia luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik
Baca juga: Kabupaten Bengkayang miliki perda khusus beli produk lokal
"Dengan memperoleh penghasilan tentunya masyarakat akan memiliki daya beli serta mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupan dan keperluan lainnya," tuturnya.
Mantan Bupati Mempawah ini juga mengatakan, tentang pengendalian Inflasi di daerah, di mana Provinsi Kalbar termasuk 10 Provinsi terbaik dalam pengendalian Inflasi di daerah dengan perolehan DID tertinggi di Indonesia.
"Ini merupakan semangat bagi Provinsi Kalbar untuk lebih meningkatkan usahanya dalam pengendalian inflasi di daerah, serta bisa mengoptimalkan realisasi anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi serta dengan kerjasama antar daerah. Ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan," katanya.
Norsan menambahkan, banyak faktor yang membuat kemiskinan semakin meningkat, karena itu Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan yang telah dilaksanakan saat ini dengan membagikan BLT kepada masyarakat miskin pada Kabupaten/ Kota seluruh Kalbar, mengurangi ketergantungan penggunaan produk luar negeri, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan pendidikan masyarakat dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
Baca juga: Kemenperin dukung pencegahan bencana dengan produk lokal
Baca juga: Bupati Muda luncurkan pakan ikan produksi BUMDes Jeruju
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmijdi mengatakan, pihaknya menargetkan 70 persen APBD Kalbar 2022 digunakan untuk belanja produk lokal.
"Saya sudah menekankan kepada seluruh OPD dan Pemda di Kalbar untuk memaksimalkan penggunaan produk lokal, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat.
Terkait hal itu, katanya, untuk APBD Provinsi Kalbar, ditargetkan sebesar 70 persen untuk penggunaan produk dalam negeri karena saya memikirkan produk dalam negeri apa yang harus dipakai. Baca selengapya: Kalbar targetkan 70 persen APBD 2022 dibelanjakan untuk produk lokal
Baca juga: Presiden wajibkan bupati pakai produk lokal untuk proyek pemerintah
Baca juga: Hanura pahami maksud Jokowi ajak masyarakat cinta produk lokal
Baca juga: Dekranasda gandeng Gaia Mall jadi mitra pemasaran produk kerajinan dan UMKM lokal
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Walau kita sudah memenuhi 30 persen penggunaan produk dalam negeri, kita tetap mendorong seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder di Kalbar maupun di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri," kata Ria Norsan di Pontianak, Sabtu.
Baca juga: Produk kecantikan lokal jadi favorit dan diminati oleh pengguna TikTok
Baca juga: Kemenperin dukung pencegahan bencana dengan produk lokal
Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk bangga dengan menggunakan produk buatan dalam negeri, hal itu menjadi perhatian serius dan telah diinstruksikan setiap organisasi perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri.
Kemudian, lanjutnya, penurunan angka kemiskinan, menjadi kunci utama dengan menciptakan lapangan kerja karena dengan pekerjaan tentu masyarakat akan mendapat penghasilan.
Baca juga: Bank Indonesia luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik
Baca juga: Kabupaten Bengkayang miliki perda khusus beli produk lokal
"Dengan memperoleh penghasilan tentunya masyarakat akan memiliki daya beli serta mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupan dan keperluan lainnya," tuturnya.
Mantan Bupati Mempawah ini juga mengatakan, tentang pengendalian Inflasi di daerah, di mana Provinsi Kalbar termasuk 10 Provinsi terbaik dalam pengendalian Inflasi di daerah dengan perolehan DID tertinggi di Indonesia.
"Ini merupakan semangat bagi Provinsi Kalbar untuk lebih meningkatkan usahanya dalam pengendalian inflasi di daerah, serta bisa mengoptimalkan realisasi anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi serta dengan kerjasama antar daerah. Ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan," katanya.
Norsan menambahkan, banyak faktor yang membuat kemiskinan semakin meningkat, karena itu Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan yang telah dilaksanakan saat ini dengan membagikan BLT kepada masyarakat miskin pada Kabupaten/ Kota seluruh Kalbar, mengurangi ketergantungan penggunaan produk luar negeri, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan pendidikan masyarakat dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
Baca juga: Kemenperin dukung pencegahan bencana dengan produk lokal
Baca juga: Bupati Muda luncurkan pakan ikan produksi BUMDes Jeruju
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmijdi mengatakan, pihaknya menargetkan 70 persen APBD Kalbar 2022 digunakan untuk belanja produk lokal.
"Saya sudah menekankan kepada seluruh OPD dan Pemda di Kalbar untuk memaksimalkan penggunaan produk lokal, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat.
Terkait hal itu, katanya, untuk APBD Provinsi Kalbar, ditargetkan sebesar 70 persen untuk penggunaan produk dalam negeri karena saya memikirkan produk dalam negeri apa yang harus dipakai. Baca selengapya: Kalbar targetkan 70 persen APBD 2022 dibelanjakan untuk produk lokal
Baca juga: Presiden wajibkan bupati pakai produk lokal untuk proyek pemerintah
Baca juga: Hanura pahami maksud Jokowi ajak masyarakat cinta produk lokal
Baca juga: Dekranasda gandeng Gaia Mall jadi mitra pemasaran produk kerajinan dan UMKM lokal
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022