Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalbar melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas SDM-nya terkait penanganan konflik dan penyusunan mekanisme pengaduan konflik perkebunan.
"Dengan perkembangan situasi di mana pengaduan terkait konflik masyarakat atau pekebun dan perusahaan perkebunan serta dengan pihak lainnya, SDM pemerintah mesti ditingkatkan. Untuk itu, kami yang didukung GIZ SASCI memperkuat SDM," ujar Kadisbunnak Kalbar M Munsif di Pontianak, Kalbar, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa potensi konflik dan gesekan sudah semestinya menjadi perhatian semua pihak dan dalam upaya penyelesaian konflik memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik daerah di wilayah setempat di Kalbar.
“Agar konflik terkelola dengan baik dan tidak merusak hubungan pihak yang saling bersengketa, maka diperlukan keterampilan penanganan dan pencegahan konflik serta perlu memahami bagaimana mekanisme pengaduan yang tersedia menjadi aspek penting untuk dimiliki, khususnya bagi ASN di subsektor perkebunan,” kata dia.
Menurut dia, perkebunan terutama perkebunan sawit memiliki kontribusi penyumbang bagi devisa negara.
Salah satu subsektor andalan di Kalbar tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian menyumbang 23 persen dari PDRB, dengan subsektor perkebunan memberi andil 61 persennya.
Selanjutnya, minat investasi baik korporasi maupun individu dalam pembangunan perkebunan khususnya kebun sawit di Kalbar sangat tinggi, walaupun dipahami banyak faktor dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan, seperti terkait masalah pembebasan lahan, status lahan, kemampuan finansial, dan keterbatasan bibit.
"Meskipun, pembangunan perkebunan telah mendatangkan manfaat positif, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan berupa konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan. Sejumlah persoalan di perkebunan sawit mulai dari tata kelola hingga konflik perkebunan yang melibatkan sektor swasta, pemerintah dan masyarakat bersifat multidimensi meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya memerlukan penanganan yang lebih intensif," kata dia.
Menurutnya, berdasarkan inventaris gangguan usaha dari tujuh kabupaten yang dilaporkan ke Disbunnak Kalbar selama triwulan I 2022 tercatat sebanyak 75 kasus dengan klasifikasi 26 kasus lahan dan 49 kasus nonlahan. Angka ini tidak termasuk lima kabupaten yang belum menyampaikan laporannya.
"Dengan data yang ada dan penguatan SDM ini dapat menciptakan SDM-SDM yang mumpuni dalam penanganan konflik melalui mediasi di tingkat provinsi maupun di kabupaten, serta mampu menyusun standar operasional yang baku sebagai satu kesatuan gerak dalam penanganan konflik bagi pembangunan perkebunan di Provinsi Kalbar ke depan. Terpenting kasus yang ada dapat diselesaikan dan mencegah kasus baru," harap dia.
Baca juga: Disbunnak berikan inovasi layanan penetapan harga TBS sawit di Kalbar
Baca juga: Ratusan petani di Kalbar lakukan audit sertifikasi ISPO
Baca juga: Peremajaan sawit rakyat di Kalbar untuk bangun industri berkelanjutan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Dengan perkembangan situasi di mana pengaduan terkait konflik masyarakat atau pekebun dan perusahaan perkebunan serta dengan pihak lainnya, SDM pemerintah mesti ditingkatkan. Untuk itu, kami yang didukung GIZ SASCI memperkuat SDM," ujar Kadisbunnak Kalbar M Munsif di Pontianak, Kalbar, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa potensi konflik dan gesekan sudah semestinya menjadi perhatian semua pihak dan dalam upaya penyelesaian konflik memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik daerah di wilayah setempat di Kalbar.
“Agar konflik terkelola dengan baik dan tidak merusak hubungan pihak yang saling bersengketa, maka diperlukan keterampilan penanganan dan pencegahan konflik serta perlu memahami bagaimana mekanisme pengaduan yang tersedia menjadi aspek penting untuk dimiliki, khususnya bagi ASN di subsektor perkebunan,” kata dia.
Menurut dia, perkebunan terutama perkebunan sawit memiliki kontribusi penyumbang bagi devisa negara.
Salah satu subsektor andalan di Kalbar tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian menyumbang 23 persen dari PDRB, dengan subsektor perkebunan memberi andil 61 persennya.
Selanjutnya, minat investasi baik korporasi maupun individu dalam pembangunan perkebunan khususnya kebun sawit di Kalbar sangat tinggi, walaupun dipahami banyak faktor dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan, seperti terkait masalah pembebasan lahan, status lahan, kemampuan finansial, dan keterbatasan bibit.
"Meskipun, pembangunan perkebunan telah mendatangkan manfaat positif, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan berupa konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan. Sejumlah persoalan di perkebunan sawit mulai dari tata kelola hingga konflik perkebunan yang melibatkan sektor swasta, pemerintah dan masyarakat bersifat multidimensi meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya memerlukan penanganan yang lebih intensif," kata dia.
Menurutnya, berdasarkan inventaris gangguan usaha dari tujuh kabupaten yang dilaporkan ke Disbunnak Kalbar selama triwulan I 2022 tercatat sebanyak 75 kasus dengan klasifikasi 26 kasus lahan dan 49 kasus nonlahan. Angka ini tidak termasuk lima kabupaten yang belum menyampaikan laporannya.
"Dengan data yang ada dan penguatan SDM ini dapat menciptakan SDM-SDM yang mumpuni dalam penanganan konflik melalui mediasi di tingkat provinsi maupun di kabupaten, serta mampu menyusun standar operasional yang baku sebagai satu kesatuan gerak dalam penanganan konflik bagi pembangunan perkebunan di Provinsi Kalbar ke depan. Terpenting kasus yang ada dapat diselesaikan dan mencegah kasus baru," harap dia.
Baca juga: Disbunnak berikan inovasi layanan penetapan harga TBS sawit di Kalbar
Baca juga: Ratusan petani di Kalbar lakukan audit sertifikasi ISPO
Baca juga: Peremajaan sawit rakyat di Kalbar untuk bangun industri berkelanjutan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022