Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, di mana prestasi ini merupakan yang kedelapan kalinya diraih Kubu Raya secara berturut-turut.
"Tentunya ini menjadi kebangaaan karena Kubu Raya delapan kali berturut mendapat predikat WTP. Ini suatu pencapaian yang tentu harus terus dipertahankan," ucap kata Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo di Sungai Raya, Jumat.
Sujiwo menuturkan WTP yang diraih bukanlah atas kinerjanya bersama bupati, melainkan kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Kubu Raya. Dirinya juga menegaskan opini WTP menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Ini hasil kerja keras semua pihak, terutama keluarga besar Pemkab Kubu Raya, Pak Bupati, Pak Sekda, inspektorat, dan semua perangkat daerah. Semua telah melakukan kinerja yang baik sehingga bisa menyajikan laporan keuangan secara wajar dan sesuai standar yang berlaku," tuturnya.
Terkait prestasi WTP yang diraih, Sujiwo meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk tidak berpuas diri. Pemkab Kubu Raya, lanjutnya, harus terus berbenah menyajikan laporan keuangan yang lebih baik agar prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan.
"Target kita selama-lamanya. Selama masih ada penilaian dari BPK, kita akan upaya untuk WTP terus," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro mengatakan tahun ini peraih opini WTP adanya peningkatan.
"Alhamdullilah, tahun ini ada peningkatan dari tahun lalu hanya ada 13 wilayah yang mendapatkan opini WTP, tetapi saat ini naik menjadi 14, ini menjadi suatu progres yang cukup bagus tinggal 1 yaitu Kabupaten Bengkayang," kata Imik Eko Putro.
Kemudian, ia mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan intentitas penghargaan kepada pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait dengan laporan keuangan yang bagus.
"Kami Kanwil dan DJPB terus melakukan penilaian, artinya kalau penyusunan LKPP atau LKKL di masing masing wilayah itu bagus, maka akan memberikan kontribusi positif bagi eselon 1 atau kementeriannya yang di pusat. Sehingga pada saat dilakukan penilaian oleh BPK, Inshallah akan mendapatkan WTP," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Tentunya ini menjadi kebangaaan karena Kubu Raya delapan kali berturut mendapat predikat WTP. Ini suatu pencapaian yang tentu harus terus dipertahankan," ucap kata Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo di Sungai Raya, Jumat.
Sujiwo menuturkan WTP yang diraih bukanlah atas kinerjanya bersama bupati, melainkan kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Kubu Raya. Dirinya juga menegaskan opini WTP menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Ini hasil kerja keras semua pihak, terutama keluarga besar Pemkab Kubu Raya, Pak Bupati, Pak Sekda, inspektorat, dan semua perangkat daerah. Semua telah melakukan kinerja yang baik sehingga bisa menyajikan laporan keuangan secara wajar dan sesuai standar yang berlaku," tuturnya.
Terkait prestasi WTP yang diraih, Sujiwo meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk tidak berpuas diri. Pemkab Kubu Raya, lanjutnya, harus terus berbenah menyajikan laporan keuangan yang lebih baik agar prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan.
"Target kita selama-lamanya. Selama masih ada penilaian dari BPK, kita akan upaya untuk WTP terus," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro mengatakan tahun ini peraih opini WTP adanya peningkatan.
"Alhamdullilah, tahun ini ada peningkatan dari tahun lalu hanya ada 13 wilayah yang mendapatkan opini WTP, tetapi saat ini naik menjadi 14, ini menjadi suatu progres yang cukup bagus tinggal 1 yaitu Kabupaten Bengkayang," kata Imik Eko Putro.
Kemudian, ia mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan intentitas penghargaan kepada pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait dengan laporan keuangan yang bagus.
"Kami Kanwil dan DJPB terus melakukan penilaian, artinya kalau penyusunan LKPP atau LKKL di masing masing wilayah itu bagus, maka akan memberikan kontribusi positif bagi eselon 1 atau kementeriannya yang di pusat. Sehingga pada saat dilakukan penilaian oleh BPK, Inshallah akan mendapatkan WTP," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022